Tera Ulang Meteran Listrik dan Air

0
460
Dirjen PKTN Kemendag Veri Anggrijono saat mengawasi tera meteran SPBU beberapa waktu lalu. F-istimewa

Pak, kenapa meteran air di kepri serta meteran listrik jarang diukur, paahal penggunaannya sudah bertahun tahun. Ini sangat merugikan konsumen karena kalau merugikan PLN atau PDAm tentu mereka akan cepat melakukan kalibrasi. Mohon petunjuk agar masyarakat tidak dirugikan.
0895370086181

TANGGAPAN:
Kami dari Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) selalu mengingatkan pentingnya keharmonisan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal antara pemerintah pusat dan daerah.

Pedagang pasar rakyat dan ritel modern mestinya menggunakan alat ukur elektronik. Saya sudah melakukan pertemuan dengan kepala dinas yang membidangi perdagangan serta menekankan pentingnya perlindungan konsumen dari tertib ukur di Batam beberapa waktu lalu.

Dalam konteks kebenaran hasil ukuran, masyarakat ingin adanya jaminan itu. Tak hanya timbangan, tapi alat ukur lainnya. Jika akurasi alat ukur diragukan, maka harus dilakukan tera ukur. Jika tidak, bisa merugikan masyarakat. Yang wajib ditera dan ditera ulang, kita wajibkan tera ulang. Sistem pengelolaan data yang baik juga harus diperhatikan, agar laporan ke masyarakat bisa dipahami dengan baik.

mesti ada sistem dalam mencapai kepastian hukum. Seperti pompa ukur bahan bakar minyak, timbangan yang digunakan pedagang di pasar rakyat atau ritel modern, serta meteran air dan listrik. Sehingga konsumsen terlindungi dan berjalan tertib ukur, berasaskan kepastian hukum, profesional, tepat waktu, dan terjangkau.

Harmonisasi penyelenggaraan kegiatan metrologi legal. Baik antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mewujudkan tertib ukur. Sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam hal kebenaran hasil pengukuran. Untuk itulah pertemuan ini digelar.,

Dalam penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, Direktorat Metrologi sebagai pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Tapi membutuhkan peranan pemerintah daerah. Diharapkan terjalin kerja sama antar penyelenggara metrorogi legal, baik di pusat maupun daerahkami berupaya mengharmonisasikan penyelenggaraan teknis metrologi legal di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui Pertemuan Teknis Kemetrologian yang diselengggarakan di Batam.

Kegiatan tahunan ini merupakan sarana komunikasi dan pertukaran informasi Unit Metrologi Legal (UML) Pemerintah Daerah dan Direktorat Metrologi.

Ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal harus berorientasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menitikberatkan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Masyarakat menghendaki adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). (mbb)

Veri Anggrijono 
Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan RI,

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here