Terapkan Seragam Gratis Perlu Rp 8,1 Miliar

0
491
DIPAJANG: Beberapa jenis seragam sekolah di pajang pemilik toko. f-net

TANJUNGPINANG – PEMKAB Bintan dan Lingga, pada tahun ajaran baru Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) 2017/2018 telah menggratiskan seragam sekolah.

Hal ini disambut baik seluruh orangtua siswa, karena merasa terbantu. Sebab, untuk memenuhi seragam perlu menyiapkan dana sekitar Rp 600 untuk siswa SD dan Rp 1 juta untuk SMP.

Persoalan ini, mengundang perhatian warga Tanjungpinang yang berharap akan diberlakukan yang sama. Apalagi khusus warga tak mampu, meski diberikan keringan mencicil, namun sebagian kalangan masih berat.

Terkait hal ini, Anggota DPRD Tanjungpinang, khususnya Komisi I membidangi pendidikan sering menerima keluhan dan berharap ada bantuan dari pemerintah. Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu menyarankan Pemko mengikuti pola Bintan yang menggratiskan seragam sekolah.

Bila tidak bisa secara sekaligus, minimal dialokasikan 30 persen untuk keluarga tak mampu dari setiap sekolah melalui APBD Pemko. Kadisdik Bintan, Tamsir menuturkan, untuk menganggarkan seragam gratis bagi siswa baru tak perlu dasar hukum, sebab SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten-kota.

”Tak perlu dasar hukum lagi, ini kewenangan Pemda. Terkait kebijakan ini, kami juga sudah konsultasikan ke BPKP dan tidak ada masalah. Tapi kami tetap juga buat Pebubnya” paparnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (31/10).

Pemkab Bintan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk 6.600 siswa. Yang terdiri dari 28 SMP dan 97 SD. Menanggapi ini, Asisten Ekonomi Pembangunan Setdako Tanjungpinang, Robert Pasaribu menuturkan, persoalan biaya seragam sekola gratis merupakan permasalahan lama yang kembali dibahas menjelang Pilwako 2018.

Melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerintah sebenarnya telah menggratiskan seluruh biaya pendidikan tingkat SD hingga SMP. Hanya saja, dana BOS tidak dapat dipergunakan pembiayaan seragam sekolah. Jadi, masih menjadi tanggung jawab orangtua murid.

Penyediaan dana BOS masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan minimum operasional sekolah. Selebihnya mengenai pengadaan seragam, tentu saja masih sangat mengharapkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah daerah dapat memainkan peranan, namun tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah itu sendiri. ”Pemerintah daerah dapat saja berperan dalam hal ini, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk saat ini, dengan kondisi keuangan yang ada, Pemko sulit menganggarkan biaya pengadaan seragam untuk anak sekolah,” kata.

Robert mengklarifikasi pernyataan Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Simon Awantoko yang sempat mengatakan bahwa untuk pengadaan seragam anak sekolah cukup dengan biaya Rp 5 miliar dari APBD.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapelitbang Kota Tanjungpinang, jumlah pelajar SD dan SMP di Kota Tanjungpinang saat ini sekitar sekitar 8.151 orang di tahun ajaran 2017.

Dengan asumsi biaya pembuatan seragam sekolah yang teridri dari baju Osis, olahraga, batik, baju kurung Melayu, dan baju Pramuka membutuhkan sekitar Rp 1 juta, maka diperlukan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar.

Ia menambahkan, pihak sekolah juga tak memaksakan orangtua siswa harus melunasi secara langsung. Bisa dilakukan bertahap, bahkan sampai lulus dari satuan sekolah tersebut.

Jika mencari perbandingan, Kabupaten Bintan yang mampu menganggarkan pembelian seragam sekolah karena memiliki jumlah siswa SD dan SMP sebanyak 6.600 orang. Sementara jika dibandingkan dengan daerah Kalimantan seperti yang dicontohkan Simon, nilai APBD-nya mencapai sekitar Rp 8 triliun.

Bandingkan dengan APBD Kota Tanjungpinang yang pada anggaran perubahan tahun ini nilainya turun menjadi sekitar Rp 790 miliar. ”Lagi pula akan ganjil nantinya, jika anak seorang pejabat mendapatkan bantuan seragam gratis,” paparnya.(DESI-ANDRI DS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here