Tergantung Putusan Mendagri

0
948
Jumaga Nadeak

Polemik Cawagub Kepri

Penyelesaian polemik proses pendaftaran calon wakil gubernur (Cawagub) Kepri kini tergantung putusan Mendagri, Tjahjo Kumolo.

TANJUNGPINANG – SALAH satu persoalan yang paling krusial yang dibahas adalah rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat partai politik (parpol) pengusung HM Sani-H Nurdin Basirun (Sanur). Di DPRD Kepri, persoalan ini tidak bisa tuntas dan akhirnya sepakat dibawa ke Mendagri untuk dikonsultasikan.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, dirinya tetap wajib meminta rekomendasi 5 parpol pengusung Sanur sesuai undang-undang sebagai salah satu syarat mutlak pencalonan cawagub.

Sementara dari pihak Partai Demokrat yang getol menyuarakan nama dua Cawagub Kepri, Isdianto dan Agus Wibowo mengatakan, lima parpol pengusung Sanur sudah sepakat di Batam mengusung Isdianto dan Agus Wibowo. Jumaga Nadeak tetap meminta bukti di atas kertas rekomendasi dari 5 parpol pengusung Sanur atas nama Agus dan Isdianto.

”Kalau sudah sepakat, lampirkan surat rekomendasi 5 parpol pengusung itu. Karena itu syarat sesuai undang-undang Pilkada dan PKPU,” jelas Jumaga.

Ditanya kepada Bendahara Partai Demokrat Provinsi Kepri, Hotman Hutapea tentang rekomendasi 5 parpol pengusung ini wajib disiapkan Isdianto dan Agus Wibowo, ia mengatakan, untuk saat ini mereka akan menunggu putusan Mendagri.

Sebab, jika tak ada halangan, hari ini Selasa (2/5) mereka rencananya bertemu dengan Mendagri untuk membahas ini. Akan ikut nanti Jumaga Nadeak, ketua fraksi di DPRD termasuk dari parpol pengusung Sanur.

”Saya memahami kawan-kawan partai pengusung lain saat ini. Hanya saja, karena ketua DPRD (Jumaga Nadeak, red) memutuskan masalah ini dibawa ke Mendagri, biarlah beliau yang memutuskan di sana, karena hanya mereka yang bisa menafsirkan,” terangnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (1/5) kemarin.

Hotman yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kepri saat ini menjelaskan, logikanya, tidak akan selesai kalau masalah Cawagub ini terus diperbincangkan di Kepri.

Baca Juga :  Pro Kontra, Masih Perlu Kajian

Karena kalau mengacu terhadap masing-masing partai pengusung, maka sulit untuk mendapatkan rekomendasi. ”Apakah mungkin masing-masing calon tersebut hanya menjagokan Isdianto dan Agus Wibowo? katanya lagi.

”Jadi pasti akan beda-beda pandangan. Bagi saya itu hak, ada yang berpendapat begini silahkan, ada kata begitu silahkan, karena itu hak mereka. Karena memang masalahnya saat ini tidak ada Peraturan Pemerintah (PP),” tambahnya.

Kalau ada PP sebagai acuan, mungkin masalah ini tidak akan bias dan menjadi perdebatan antar sesama partai politik di DPRD. Makanya, ketua DPRD dalam rapat terbatasnya dengan masing-masing ketua fraksi, memutuskan, membawa masalah ini ke Mendagri untuk dicari jalan keluar.

”Silahkan kita beradu argumen di sana, apapun nanti yang menjadi keputusan di Depdagri, itulah yang kita bawa pulang ke Kepri,” tegasnya.

Mungkin sebagian partai politik berkaca terhadap pengisian wagub di Medan atau pun Riau. Hanya saja, kata dia, karena memang tidak selesai di daerah akhirnya dibawa masalah tersebut ke Mendagri.

Akhirnya, khusus di Medan diputuskan pemilihannya berdasarkan pembentukan panitia khusus (Pansus).

”Di Medan itu, Mendagri memutuskan bentuk pansus,” tambahnya.

”Kalau di Riau tidak mungkin karena hanya ada satu partai yang mengusulkan,” timpalnya.
Ia mengatakan, pengisian wagub ini menjadi berlarut-larut dan tak pernah selesai baik di internal partai pengusung maupun DPRD Kepri, hal itu karena masalah etika berpartai politik.

”Saya memahami itu, pasti karena masalah etika tersebut, kawan-kawan memasalahkan rekomendasi partai pengusung. Nah, masalah itulah yang harus dijawab rekan kita, Agus. Tapi pada kenyataannya dia tidak menjawab hal itu. Saya tidak mau masuk sampai ke sana, karena saya pikir dia punya hak dan pemikiran lain,” tambahnya.

Bukan tidak perlu rekomendasi partai pengusung. Etikanya memang sebaiknya Agus Wibowo harus menunjukkan keseriusannya untuk maju mencalonkan cawagub.

Baca Juga :  Sebulan, PLN Setor Rp1,9 Miliar ke Pemko

Lima Parpol Sebaiknya Duduk Bersama Lagi
Sementara itu, Pengurus Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang juga Ketua Tim Pemenangan Sani-Nurdin (Sanur) Ahars Sulaiman mengatakan, parpol pengusung sebaiknya duduk bersama untuk membahas cawagub ini.

Sebab, jika DPRD Kepri tetap mempertahankan wajib mendapatkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 5 parpol pengusung Sanur, maka harus dibahas bersama-sama agar mendapatkan dua nama.

”Sekarang ini masih ada 5 nama cawagub. Memang, Pak Isdianto sudah dapat rekomendasi 5 parpol pengusung Sanur. Tapi Agus Wibowo baru dapat satu rekomendasi saja,” ujarnya via ponselnya, pekan lalu.

Isdianto dan Agus Wibowo, kata Ahars, belum tentu bisa bertahan jadi Cawagub apabila wajib mendapatkan rekomendasi DPP 5 parpol pengusung Sanur.

”PKB misalnya. Isdianto dapat rekomendasi PKB karena berpasangan dengan Mustofa Widjaya. Kalau berpasangan dengan Agus Wibowo, belum tentu PKB mau menetapkan rekomendasi,” katanya mencontohkan.

Atau, ada juga baiknya Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menunjuk dua nama cawagub. Dua nama itulah yang sama-sama diperjuangkan agar mendapatkan rekomendasi dari 5 parpol pengusung Sanur.

”Karena gubernur yang pakai. Dia yang akan kerja bersama-sama dengan wakil gubernur. Mungkin sebaiknya bisa sebutkan dua nama jika Pak Agus dan Pak Isdianto tak bisa menyelesaikan ini (rekomendasi, red),” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, tiga provinsi yang memilih wakil gubernur di Indonesia yakni Sumut, Riau, Sulteng tetap mendapatkan rekomendasi DPP parpol pengusung.

”Tiga provinsi ini sudah terpilih wakil gubernurnya. Semuanya tetap harus dapat rekomendasi dari parpol pengusung. Untungnya, parpol pengusung di sana tidak sebanyak di Kepri. Kalau Kepri, lima parpol pengusung,” ungkapnya.

Adapun 5 parpol pengusung Sanur adalah, Demokrat, Gerindra, NasDem, PKB dan PPP. Demokrat, kata Ahars, tidak bisa maju sendiri meski memiliki 7 kursi di DPRD Kepri.

Baca Juga :  Kapal Internasional Numpang Lewat Saja

”Karena saat mengusung Pak Sani (almarhum) sama Pak Nurdin, lima parpol itu yang koalisi. Sekarang, lima parpol ini juga harus sama-sama memberi persetujuan. Itulah rekomendasi lima parpol itu,” bebernya.

Isdianto Segera Lengkapi Persyaratan
Menanggapi proses pemilihan wakil gubernur Kepri yang lagi hangat di kalangan masyarakat Kepri, calon Wakil Gubernur Kepri, Isdianto angkat bicara. Menurut Isdianto, pemilihan calon wakil gubernur Kepri belum bisa dilakukan pemilihan oleh DPRD Provinsi Kepri.
Tapi sudah berada di tahap usulan dari partai pengusung melalui Gubernur Kepri yang dikirim kepada DPRD Kepri.

”Sebagai salah satu calon yang diusulkan partai pengusung dan pak gubernur, saya mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya yang telah memasukan nama saya sebagai salah satu kandidat,” ujarnya, kemarin.

Tentang kelengkapan yang disampaikan ketua DPRD Jumaga Nadeak, ia akan segera laksanakan dan lengkapi berkasnya.

”Karena saya sendiri, Alhamdulillah sudah mengantongi surat dukungan dari 5 partai pengusung yang ditandatangani ketua umum masing-maisng partai. Tinggal surat pengunduran diri saya yang belum diserahkan dan Insya Allah secepatnya akan saya serahkan,” tambahnya.

Harapan dia, Agus wibowo selaku yang diusulkan juga melengkapi persyaratan yang ditentukan. Ia mengatakan, calon wakil gubernur wajib mendapatkan syarat dari seluruh partai pengusung Sanur. Kalau tidak semua parpol memberikan dukungan kepada calon, maka calon itu belum memenuhi syarat.

”Kalau tak ada dukungan calon seluruh parpol pengusung, berarti berkas kita belum lengkap. Alhamdulillah saya sudah lengkap dari partai pengusung,” bebernya.

Akhir-akhir ini warga Kepri mendesak DPRD Kepri segera melakukan pemilihan cawagub.(MARTUNAS-ABAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here