Terima Kasih untuk Kesempatan Bagi Penyandang Disabilitas

0
474
Teguh Susanto

Oleh: Teguh Susanto
Warga Tanjungpinang

MELALUI Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah sebenarnya telah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak dan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk hidup, bekerja, dan berkarya dalam segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sama dengan kelompok masyarakat lain yang dianugerahi kesempurnaan fisik dan mental oleh Tuhan Yang Maha Esa, penyandang disabilitas seharusnya tidak mendapatkan diskriminasi atas keterbatasan yang sama sekali tidak diinginkannya.

Untuk itulah pemerintah membuat undang-undang tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini secara umum mengisyaratkan kewajiban berbagai pihak untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Penulis kebetulan mengenal sangat dekat seorang penyandang disabilitas. Ketika berjalan, duduk, atau sekadar makan bakso bersamanya, penulis tahu dan merasakan betul bagaimana seorang penyandang disabilitas dipandang, atau dilirik.

Entah penulis tidak dapat memastikan apa yang orang-orang pikirkan ketika melihatnya. Meski seorang penyandang disabilitas diberi anugerah mental yang kuat, penulis hanya dapat membalas lirikan orang dengan tatapan mata menantang.

Kadang penulis harus malu ketika justru orang yang “dilirik” itulah yang mengingatkan dengan bahasa, selow ajalah.

Tapi hal itu hanyalah masalah sepele yang sama sekali tidak ingin penulis angkat melalui tulisan ini. Meski sempat duduk di semester VII Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, akhirnya hanya selembar ijazah SMA yang dipergunakannya sebagai modal untuk mencari pekerjaan.

Ijazah SMA saja jelas bukan modal yang cukup. Ditambah dengan keterbatasan fisiknya membuat urusan mencari pekerjaan menjadi hal yang sangat sulit baginya.

Emosi itu menggelegak ketika mendengar ia terpaksa harus mengatakan, siapa yang mau menerima ia bekerja dengan kondisi seperti itu. Akhirnya beliau harus memilih menjadi “pengusaha” cucian sepeda motor alakadar di halaman rumah, dan kadang menjadi penjual tahu goreng di salah satu sudut jalan di Pekanbaru.

Tapi itu hanyalah sepenggal cerita lama nun jauh di sana. Tulisan ini terinspirasi ketika pada suatu ketika penulis mengantarkan selembar surat ke kantor Camat Tanjungpinang Timur.

Penulis melihat seorang ASN cantik yang cekatan mengetik surat. Tanya punya tanya, ternyata ASN tersebut adalah seorang penyandang disabilitas yang justru sangat fasih dengan perangkat komputer.

Teringat dengan orang dekat di Pekanbaru tadi, yang justru tidak mendapatkan kesempatan di lapangan kerja formil manapun, terucap rasa syukur dan terima kasih penulis kepada pemerintah dan pemimpin Kota Tanjungpinang. Seorang penyandang disabilitas mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, bahkan bekerja di instansi pemerintah.

Ternyata Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak hanya menerima seorang saja penyandang disabilitas. Berdasarkan penelusuran penulis, masih ada 6 orang lagi penyandang disabilitas yang bekerja sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang.

Data tersebut mungkin masih belum lengkap, jika penulis mau sedikit bersabar menunggu informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.

Namun bagi penulis yang memiliki hubungan sangat dekat dengan seorang penyandang disabilitas, yang justru tidak mendapatkan pekerjaan di instansi atau institusi manapun, apa yang telah dilakukan para pemimpin kota ini sangat mampu menggugah perasaan. Membuncahkan emosi hingga simpati terdalam dari lubuk hati.

Meski mungkin tidak sampai 2 persen dari total jumlah ASN Pemerintah Kota Tanjungpinang, keberadaan para penyandang disabilitas di institusi pemerintahan itu telah mampu memperlihatkan upaya para pemimpin Kota Tanjungpinang untuk memenuhi kewajiban dan menyediakan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas.

Dari kacamata penulis, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah memberikan penghormatan atas integritas mental dan fisik penyandang disabilitas sama dan setara dengan kelompok masyarakat lainnya.

Dengan penuh keyakinan, penulis menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang wajib dicontoh oleh institusi pemerintahan dan swasta lainnya.

Para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan dan potensi. Yang paling penting adalah mereka dilindungi oleh konstitusi negara untuk memiliki hak, peluang, kesempatan, dan perlakuan yang sama dengan penulis atau Anda.

Menurut Ade Heryana, SST, MKM dalam tulisannya yang berjudul Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016, sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin.

Hal ini disebabkan oleh masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan pengalaman belasan tahun hidup bersama, dan dekat secara emosional dengan seorang penyandang disabilitas, penulis sangat setuju dengan pendapat itu.

Penyandang disabilitas cenderung tidak mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi diri, karena masyarakat cenderung berpandangan skeptis terhadap kemampuan, kekuatan mental, atau keahlian yang mereka miliki.

Sementara ketika seorang penyandang disabilitas terpaksa menjadi peminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada sekelompok masyarakat yang justru menjustifikasi dengan hal-hal yang sepantasnya didengar.

Padahal hal itu secara tak langsung terjadi karena pada umumnya mereka, para penyandang disabilitas, terkondisikan oleh hilangnya kesempatan untuk bekerja.

Dari sebagian peminta-minta yang biasanya ada di keramaian atau persimpangan jalan, terkadang terdapat seorang penyandang disabilitas. Tapi lucunya, pemerintah justru memasang spanduk bertulisan jangan memberi sedekah di jalan.

Penyandang disabilitas sama sekali tidak pernah berharap menjadi peminta-minta. Tapi kondisilah yang memaksa, dan tulisan di spanduk itu sama sekali tidak membantu.

Atas dasar itu sangat pantas jika penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada wali kota, beserta seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah memberikan kesempatan berkarir kepada beberapa penyandang disabilitas.

Penulis sangat tahu, dan sangat meyakini bahwa kekuatan mental adalah salah satu kelebihan yang dimiliki seorang penyandang disabilitas.

Ditambah dengan skill yang yakinlah diperolehnya secara susah payah, pekerja penyandang disabilitas memiliki kredit lebih dibandingkan ASN lainnya.

Sebagai contoh, penyandang disabilitas yang cekatan dengan perangkat komputer di kantor Camat Tanjungpinang Timur itu ternyata mampu melaksanakan pekerjaan setara dengan rekan sejawat. Atau bahkan mungkin lebih? Tidak sekadar menjadi ASN tempo dulu, datang pagi balek petang.

Agar kesempatan bekerja, berkarya, dan mengaktualisasikan diri penyandang disabilitas lebih terbuka luas, melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan harapan kepada kalangan swasta dan institusi lain untuk juga menerapkan undang-undang penyandang disabilitas.

Karena Pemerintah Kota Tanjungpinang telah memulainya, penulis justru memiliki harapan lebih luas bahwa akan ada semacam peraturan daerah yang lebih mengikat tentang perekrutan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

Sifat dan jenis pekerjaan tentu harus disesuaikan dengan keterbatasan kondisi yang dimiliki penyandang disabilitas. Seorang penyandang tuna rungu mungkin tidak dapat menjadi juru bicara, tapi bisa menjadi juru ketik.

Seorang penyandang tuna daksa mungkin tidak dapat menjadi juru ketik, tapi bisa menjadi juru bicara. Penyandang disabilitas tidak hanya dilindungi oleh UUD 1945, tapi juga diberikan jaminan atas pemenuhan hak yang sama.

Seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan justru memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Namun sekali lagi, terima kasih Pak Wali.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here