Terkejut, Siswa Disarankan ke Sekolah Swasta

0
3078
Anggota DPRD Tanjungpinang, Reni

TANJUNGPINANG – Di hari ke tiga Pendaftaran Peserta Didi Baru (PPDB) di tingkat SMP yang menerapkan sistem online, beberapa persoalan menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Reni mengaku banyak menerima keluhan dari pada orangtua, terkait kemelut penerimaan siswa yang belum mendapat kepastian akan masuk ke sekolah mana.

Informasi yang diterima, oknum pegawai di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang meminta orangtua siswa mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta.

“Beberapa orangtua memberi kabar kepada saya, bahwa anaknya tidak tertampung di tiga sekolah yang dipilih. Yang membuat semakin kecewa diminta mendaftar ke sekolah swasta,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (3/7).

Ia menuturkan, bila seperti ini bukan memberikan solusi yang tepat. Maka ia meminta, pemerintah melalui OPD terkait harus berhati-hati dalam memberikan jawaban.

Baca Juga :  PPDB Digelar di Bawah Tenda

Reni menuturkan, wajar jika orangtua siswa datang ke Kantor Dinas Pendidikan menanyakan solusinya. Meski demikian jangan memberikan jawaban sembarangan harus solusi yang tepat.

Untuk diketahui, para orangtua atau calon siswa sudah bisa melihat apakah tertampung atau tidak melalui aplikasi, yaitu hasil seleksi.

Kuota di salah satu sekolah yang sudah penuh.

“Sarannya malah diminta ke sekolah swasta, harusnya dinas sudah punya prediksi berapa kouta dan jumlah pendaftar. Harus sudah tahu berapa yang tidak tertampung agar diberikan solusi,” ucapnya.

“Minimal jawaban yang diterima orangtua harusnya bagus. Misalnya, Bapak-Ibu tenang, pasti dapat masuk ke sekolah negeri yang dekat dengan rumah. Solusinya, kami akan tambah rombel di sekolah yang lonjakan siswanya signifikan. Data ini pun harusnya sudah ada sebelum proses ini berlangsung,” tambahnya.

Baca Juga :  333 Polisi Jaga Natal dan Tahun Baru

Reni menuturkan, bila menemukan oknum yang menyarankan mendaftar ke sekolah swasta, maka ia meminta biaya masuk pendaftaran serta biaya bulanan sekolah ditanggung orang tersebut.

“Jangan begitu dong, seluruh masyarakat berhak bersekolah yang status negeri, karena biaya yang murah,” paparnya.

Bagi orangtua yang mampu memilih memasukkan anaknya ke sekolah swasta tentu tidak masalah. Ini sah-sah saja.

Kasus lain yang ditemukan, yaitu pihak petugas PPDB di sekolah menyuruh calon siswa mendaftar ke sekolah lain yang sepi meskipun radiusnya lebih jauh dari sekolah itu.

Persoalan ini, Reni menilai harusnya ada pengawasan dari dinas terkait. Jangan ada yang terluka dari sistem ini. Harusnya memberikan kemudahan dan transparansi.

Terkait persoalan ini sudah disampaikan ke Plt Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Tamrin namun tidak mendapat keterangan atau kebijakan pasti. Begitu juga dengan jajaran lainnya, yang tak bisa dihubungin.

Baca Juga :  BPBD Masih Miliki Stok Puluhan Ribu Masker

“Kita hubungin bukan mau menititip, kita mendukung sistem online. Ini lebih transparan, tetapi harusnya ada solusi,” ucapnya.

Reni mencontohkan, misalnya pejabat di Dinas Pendidikan tersebut menyampaikan, akan disediakan formasi khusus bagi siswa yang tidak tertampung di tiga sekolah yang dipilih. Bila demikian, orangtua pun akan tenang.

Anggota DPRD Tanjungpinang tersebut berharap pemerintah bijak memberikan solusi kepada masyarakat. Jangan membuat orangtua semakin panik. Ia meyakini masyarakat mendukung sistem online, transparan namun harus penuh tanggung jawab. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here