Terlambat, Tunjangan Kinerja Dikurangi

0
346
ASN dan pejabat eselon pada Dinas Pariwisata Bintan antre, saat melakukan absensi dengan sistem finger print, Rabu (2/1) kemarin. F-ISTIMEWA

Awal 2019, Pemkab Bintan Berlakukan Finger Print

PEMKAB Bintan telah memberlakukan absensi ASN dan pegawai honor melalui finger print terhitung, Rabu (2/1) kemarin. Bagi ASN yang terlambat masuk atau bolos, siap-siap mendapat sanksi dan dikurangi tunjangan kinerja (tukin).

BINTAN – Rabu pagi kemarin, sejumlah pegawai masih ada yang terlambat melakukan dengan sistem finger print. Selain jarak tempuh ke kantor Bintan Buyu jauh, antrean melakukan finger print cukup panjang.

”Kan tiba di kantor itu ramai yang turun bus Pemkab. Jadi, absen pakai finger print itu antre. Ya, terlambat beberapa menit. Kalau aturannya sih, paling lambat finger print itu pukul 08.00,” ujar seorang pegawai Setdakab Bintan.

Pada kesempatan lain, Kepala DP3AP2-KB Bintan drh Kartini mengatakan, kantornya di Ceruk Ijuk sudah memberlakukan finger print, sama seperti OPD lainnya. Hanya saja, ada sedikit kendala bagi pegawai yang bertempat tinggal di Tanjunguban.

”Mereka kan jauh. Biasanya, kalau naik bus, tiba di bundaran Ceruk Ijuk itu pukul 08.00 lewat sedikit. Teknis ini yang kami lihat beberapa hari ke depan. Kalau ada kendala, kita akan bicarakan dengan BPKKD, untuk dispensasi,” kata Kartini.

”Karena, kalau terlambat finger print, total waktunya akan direkap per bulannya. Dari situ, akan diberi sanksi, yaitu tukin (tunjangan kinerja) dikurangi. Kalau bolos, ada juga sanksi bentuk lainnya,” tambahnya.

Kabid Pembinaan dan Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Bintan Ardiansyah membenarkan, Pemkab Bintan sudah memberlakukan absensi dengan sistem finger print sejak, awal Januari 2019 ini. Sistem ini terkoneksi antara BKPPD dengan 72 OPD, kecamatan, lurah dan UPT serta Puskesmas se-Bintan.

”72 unit perangkat finger print sudah terpasang dan diaplikasikan. Melalui sistem ini, BKPPD bisa memantau disiplin pegawai maupun honorer setiap harinya. Ini sudah ada aturannya,” kata Ardiansyah, kemarin.

Ardiansyah mengungkapkan, finger print ini berkaitan dengan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) serta peringatan dini bagi para pegawai supaya terhindar dari pemecatan. Sebab, bila ada pegawai yang terdeteksi 3 hari berturut-turut tidak masuk kerja, BKPPD Bintan akan menghubungi pimpinannya, untuk memberikan teguran tertulis.

Tapi, lanjut Ardiansyah, bagi pegawai yang mendapat tugas dadakan dari pimpinan atau kepala daerah, seperti pendampingan bupati dan wakil bupati pada pagi hari, pegawai tersebut bisa tidak melakukan finger print, akan diberikan perlakukan khusus. Asalkan melampirkan surat perintah tugas (SPT) dan diupload ke website BKPPD Bintan.

”Ya, seperti pegawai bagian protokol atau Kominfo yang menyiapkan kegiatan kepala daerah, itu harus melampirkan SPT,” ujarnya sambil memberikan contoh.

Penerapan finger print di awal ini, BKPPD Bintan memberikan spare waktu selama 15 menit, baik pada jam masuk kerja pukul 08.00 maupun jam pulang kerja pada pukul 16.00. Khusus untuk pegawai honor, sanksi yang tidak melakukan finger print ditujukan terhadap evaluasi kedisiplinan kerja. Karena, honorer tidak diberikan tunjangan kinerja.

”Sekarang ini, kita baru siapkan 72 perangkat. Selanjutnya diberlakukan untuk para guru di sekolah. Namun menunggu tahap selanjutnya, karena keterbatasan anggaran,” jelas Ardiansyah.

Di lain hal, Ardiansyah menambahkan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan sedang menggodok aturan terbaru mengenai disiplin jam kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) di departemen dalam negeri. Bila 10 hari kerja tidak hadir tanpa keterangan, pegawai terancam diberhentikan atau dipecat.

Sedangkan Permendagri Nomor 59 tahun 2008 tentang disipli jam kerja bagi PNS yang diberlakukan saat ini, pemberhentian ASN diberi batas maksimal 46 hari dalam setahun. (YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here