THR ASN Terkendala Dana Tunda Salur

0
310
PARA ASN dan PTT Pemkab Natuna saat mengikuti apel pagi di halaman kantor Bupati Natuna. F-ISTIMEWA

Para ASN yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Natuna merasa ketar-ketir. Karena, dana tunda salur yang belum dicairkan dan berimbas telatnya penerimaan uang Tunjangan Hari Raya (THR).

NATUNA – Bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemerintahan Pusat mungkin merasa lega dan nyaman, karena akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) diupayakan untuk dibayarkan Minggu pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018. Namun, hal itu tidak dirasakan bagi ASN di setiap daerah yang sedang mengalami kondisi defisit anggaran.

Seperti halnya Kabupaten Natuna, karena dana tunda salur belum juga dicairkan Pemerintah Pusat. Hal ini jelas menjadi polemik bagi pemerintah daerah, yang dipaksa untuk menjalankan peraturan yang berlaku namun minim anggaran.

Akbar seorang pengamat pemerintahan menerangkan, bahwa pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi dan mungkin bisa menjalankan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan.

Namun berbeda bagi Pemerintah Daerah, yang hanya mengandalkan sumber dana dari dana Perimbangan, DAU dan DAK. Dengan bersumber langsung dari Pemerintah Pusat, jelas menjadi dilema tersendiri dalam menerapkannya.

”Bagi Daerah yang memiliki PAD besar pasti menerapkannya, namun bagi daerah yang mengalami devisit anggaran dan hanya mengandalkan dana perimbangan, jelas cukup sulit. Jadi bagi ASN yang dimana daerahnya mengalami devisit keuangan jelas berharap THR yang tidak pasti,” kata Akbar saat ditemui di Jalan Soekarno-Hatta, Ranai, Minggu (3/6).

Ia menerangkan, keputusan yang disampaikan itu dinilai tidak memikirkan dampak ataupun risiko bagi daerah yang jelas mengalami kemerosotan anggaran. Seharusnya, keputusan itu bisa diterapkan tanpa harus membebankan anggaran daerah.

”Namun semua itu tergantung dari pemerintah daerah sendiri, apakah akan dipaksakan untuk menjalankannya ataupun secara bertahap,” ungkapnya.

Apabila daerah yang penghasilannya hanya Rp800 miliar dalam setahun, maka harus mengeluarkan anggaran THR dan Gaji ketiga Belas sebesar Rp100 miliar jelas akan banyak pemangkasan yang dilakukan.

Apabila dipaksakan, kata Akbar, pasti banyak pemangkasan yang dilakukan apalagi daerah yang APBD mengalami devisit. Hal berbeda disampaikan oleh Ribas seorang ASN di lingkungan Pemkab Natuna yang menjelaskan, situasi pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan bagi masyarakat Natuna khususnya.

Apalagi tentang rencana pemerintah akan membayarkan THR, maupun Gaji Ketiga Belas bagi para seluruh ASN dan PTT di lingkungan Pemkab Natuna. ”Namun dengan kebijakan memberikan THR dan Gaji Ketiga Belas, adalah salah satu momen penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya yang mengandalkan perputaran uang dari para ASN maupun PTT,” papar Ribas.

Menurutnya, dengan pemberikan THR dan Gaji Ketiga Belas perekonomian masyarakat yang sedang merosot bisa kembali meningkat dengan daya beli dari sumber penghasilan tersebut.

”Kita berharap Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD bisa memicu kembali meningkatnya ekonomi Natuna yang sedang merosot,” harapnya. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here