Tiap Anggota Dewan Terima Rp 160 Juta

0
585
RAPAT: Komisi IV DPRD Batam saat menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, belum lama ini. f-martua/tanjungpinang pos

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengeluarkan SK tunjangan transportasi dan komunikasi DPRD Kepri. Untuk besaran tunjangan DPRD Batam, tinggal menunggu Keputusan Wali Kota Batam.

BATAM – SK gubernur tersebut menjadi acuan dalam menentukan tunjangan DPRD Batam. Sehingga tunjangan yang diputuskan Wali Kota Batam nanti, tidak melebihi tunjangan DPRD Provinsi Kepri.

Humas DPRD Batam, Taufik mengungkapkan, pasca keluarnya PP No.18 Tahun 2017 yang mengatur besaran tunjangan transportasi DPRD kabupaten/kota disebutkan bahwa nilai tunjangan DPRD kab/kota harus lebih rendah dari DPRD Provinsi.

Sejak PP ini terbit, DPRD Batam belum menerima tunjangan. Khususnya tunjangan transportasi dan komunikasi.

”Kita masih menunggu SK Wali Kota. Itu akan disusun setelah SK Gubernur untuk tunjangan DPRD Kepri sudah keluar kemarin,” katanya, Selasa (5/12).

Dijelaskannya, SK Gubernur menyebutkan jika tunjangan perumahan DPRD Kepri sebesar Rp 19 juta untuk ketua, wakil ketua Rp 17 juta dan anggota Rp 15 juta.

Sementara tunjangan transportasi sekitar Rp 13 juta dan tunjangan komunikasi Rp 6 juta. Berapa yang akan didapatkan tunjangan DPRD Batam, tergantung Wako Batam, HM Rudi.

”Tinggal nunggu SK dari pak wali untuk besaran transportasi DPRD Batam. Tidak boleh lebih dari provinsi, tapi berkurang sedikitlah,” kata Taufik.

Dengan tunjangan yang nilainya akan dikeluarkan Wali Kota Batam nanti, jika mengacu besaran tunjangan yang akan diterima DPRD Kepri, maka per anggota dewan Batam akan mendapat sekitar Rp 40 juta per bulan.

Sehingga jika SK Wali Kota Batam turun bulan ini, maka DPRD Batam akan mendapat sekitar Rp 160 juta. ”Itu yang tertunda belum dibayarkan ke anggota dewan sejak September sampai Desember. Jadi total yang tertunda bisa di angka Rp 40 jutaan nanti,” sambungnya.

Saat ini tunjangan belum diserahkan, sehingga anggota dewan belum diwajibkan mengembalikan mobil dinas. Makanya, saat ini ada yang mengembalikan dinas dan ada yang belum. ”Nanti tunjangan akan diberikan untuk anggota dewan yang sudah mengembalikan mobil dinas secara fisik ke DPRD Batam,” bebernya.

Menurutnya, tunjangan itu juga sudah dimasukkan untuk tahun 2018. Namun tidak dijelaskan nilai yang dialokasikan di anggaran 2018. ”Itu masuk ke belanja tidak langsung. Sedangkan untuk kendaraan dinas, secara administrasi sudah mengembalikan semua. Tapi masih ada beberapa anggota yang masih pinjam,” katanya lagi.

Sebelumnya, Sekda Batam, Jefridin mengatakan, mereka menunggu Pergub, sebelum mengeluarkan Perwako.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here