Tiarapkan Tensi Media Abu-abu!

0
1136
Mohammad Endy Febri SE, MH

Oleh: Mohammad Endy Febri, SE,MH
Pernah Bekerja Sebagai Pewarta di Kota Batam

Seorang tokoh yang videonya sempat ramai ditonton di You Tube beberapa waktu lalu mengutarakan opininya terkait posisi sebuah organisasi kepemudaan di Indonesia.

Menurutnya, organisasi itu levelnya “di bawah Kodim dan di atas Hansip sedikit,” entah apa sasarannya, biarlah ia yang paling memahaminya. Sebenarnya, saya hanya ingin mencari padanan pembanding saja, bahwa ada sebuah profesi yang cukup spektakuler. Maqamnya bersemayam di tempat yang mulia, “di bawah Tuhan, tetapi di atas presiden sedikit.” Siapakah mereka?

Pewarta, reporter atau wartawan berada dalam lingkaran itu, dari dulu. Mereka bisa masuk kemana saja atas nama kebebasan pers atau keterbukaan informasi publik.

Dari pejabat dan petinggi negara, jenderal hingga penjaga lahan. Lalu, jadilah produk berita yang dibuat berdasar fakta, kemudian disusupi pendapat narasumber yang berkompeten dan dieksekusi jadi berita oleh dapur redaksi.

Hari ini, mencari sebuah berita adalah perkara mudah. Produk perusahaan pers itu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Bermodalkan telepon genggam yang tak terlalu mahal, semua informasi benar-benar sudah berada dalam genggaman.

Baca Juga :  Lumpuhnya Perekonomian di Indonesia

Dalam arti, genggam sesungguhnya, bukan kiasan. Untuk sementara, lupakan bagaimana jika ada persekongkolan atau kejahatan media di meja redaksi atau bagaimana aksi para oportunis berusaha mempengaruhi opini warga melalui sebuah peristiwa.

Minimal, di era semua hal menjadi go public ini, warga negara harus tahu media mana saja yang sudah diverifikasi oleh lembaga profesional yang menangani hal tersebut.

Pekan ini, Dewan Pers selaku lembaga yang dipercaya negara di tingkat pusat melalui Tim Verifikasi Media Serikat Perusahaan Pers Kepulauan Riau mengadakan verifikasi media dengan mendatangi beberapa kantor media massa di Provinsi Kepulauan Riau, secara bertahap.

Verifikasi tersebut untuk mengecek kelengkapan syarat administrasi sebagai sebuah perusahaan media sekaligus verifikasi faktual lokasi kantor media. Hasil pleno terkait kinerja tim verifikasi tersebut akan dikirim kembali ke Dewan Pers.

Manfaat Verifikasi untuk Warga
Saya adalah satu dari sekian banyak warga Kepulauan Riau yang juga pengguna jasa perusahaan pers; konsumen berita dari pagi hingga pagi lagi, apapun formatnya. Cukup banyak alamat web berita yang dijadikan prioritas, baik lokal juga nasional. Entah itu media cetak di dunia nyata ataupun yang sudah terintegrasi dengan portal on line.

Baca Juga :  Rapor Putih-Hitam Guru Profesional

Proses verifikasi semacam itu banyak faedahnya, hemat saya. Minimal, menurunkan tensi kesombongan media abu-abu yang kerap meresahkan masyarakat atau siapapun yang tak memahami ‘peta media massa’ di Provinsi Kepulauan Riau.

Bayangan saya, apabila media itu didirikan sang pemilik yang misinya untuk menggerogoti anggaran daerah, cari proyek, memeras, kepentingan politis atau aura semacam itu, sangat mudah tersingkir nantinya; tak dipercayai lagi oleh konsumen, hanya jadi bacaan selayang pandang.

Kata kunci untuk semua itu adalah oknum. Selegal apapun perusahaan pers, apabila oknum yang menjalankannya hitam, akan sangat mudah menghilangkan warna putih.

Tapi setidaknya, apabila perusahaan persnya dinyatakan bonafid; dari kelengkapan berkas perizinan media, manajemen perusahaan hingga personel yang terlibat di dalamnya, akan jadi pertimbangan bagi pemilik media untuk memelihara reputasi media yang telah dibangunnya selama ini.

Kekuatan warga net sudah menjadi pengawas yang baik di era digital ini, menyamai fungsi control pers itu sendiri. Apabila media tak terverifikasi atau tak layak menurut Dewan Persterus menjalankan modus dan motifnya, sangat mudah dilawan kekuatan media sosial, bahkan secara personal sekalipun; apabila merasa dirugikan oleh media abal-abal tersebut.

Baca Juga :  Krisis Karakter: Tantangan Kurikulum 2013

Dilawan dengan cara menangkis pemberitaan di laman sosial, bahkan bisa menanyakan legalitas media dimaksud secara terbuka di forum media sosial. Selesai sudah reputasinya apabila didukung oleh keprihatinan warga net lainnya.

Dipastikan aparat hukumpun tak akan mendukung media semacam itu. Sebab, reaksi massal di media sosial dewasa ini, menjadi pertimbangan tersendiri bagi pelaksana atau pembuat kebijakan.

Banyak yang masih merasakan ‘suasana’ oknum-oknum pewarta yang bersekongkol dengan oknum; penegak hukum, pengusaha atau politisi untuk tujuan tidak baik dan merugikan pihak lain.

Semoga hasil verifikasi ini akan ditindaklanjuti Dewan Pers dengan tegas terbuka dan memberi manfaat hingga keseluruh daerah di Indonesia.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here