Tidak Ada Rupiah Bangun Gubuk Napiah

0
396
Rumah Nafi di lingkungan RT/RW 002/001, Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Karimun.

KARIMUN – Tiga kali dijanjikan, tiga kali tidak tersampaikan. Begini nasib Napiah atau yang akrab disapa Nafi. Setiap tahun, pria 60 tahun ini mengaku dijanjikan oleh pemerintah daerah menerima bantuan bedah rumah. Tetapi tiga kali menerima janji, tiga kali warga desa Lubuk, Kundur, ini dikibuli.

Nafi tidak punya pilihan lain selain melanjutkan kehidupan sebagai pemecah batu. Karena hanya itu yang ia bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. “Macam mana lagi,” ungkapnya.

Kisah ini tersampaikan ketika Husnizar Hood, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau berkunjung ke Kundur, akhir pekan lalu. Nafi, kata Husnizar, minta tolong agar suaranya ini disampaikan. Angin kencang dan hujan deras adalah ancaman nyata yang tak terbantahkan bisa meranapkan atap rumbia tempat tinggalnya.

“Kaget juga, masih ada di Karimun yang tak layak semacam ini. Bukannya kita punya gubernur yang dari Karimun? Kok bisa ada yang terlewat macam ini,” ungkap Husnizar.

Dari segala yang tampak di mata, nyaris memenuhi kualifikasi bagi Nafi menerima program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni (RS-RTLH) yang sejak beberapa tahun terakhir digulirkan pemerintah. Hanya yang sampai ke Nafi sekadar janji. Tiga kali.

“Saya akan cari tahu ke Dinsos Kepri, apakah memungkinkan untuk meringankan beban Pak Nafi ini,” kata Husnizar.

Informasi yang diterima dari Dinas Sosial Kepri, disebutkan bahwasanya Nafi sudah terdaftar di Basis Data Terpadu (BTD) Kabupaten Karimun. BDT ini adalah acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.

Penggunaan BDT dimaksudkan agar keluarga kurang mampu menerima manfaat berbagai program perlindungan sosial secara sekaligus.

Kepala Dinas Sosial Kepri, Doli Boniara mengonfirmasi hal tersebut. Nafi, kata dia, juga merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dianggarkan APBN.

Lalu bagaimana bantuan dari pemerintah daerah?

“Karena keterbatasan anggaran, yang bersangkutan belum menerima bantuan sosial lainnya,” kata Doli melalui pesan singkat. (tih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here