Tiga BUP Kelola Lego Jangkar

0
679
TEKEN MOU: Kadishub Kepri Brigjend Jamhur Ismail (tengah) bersalaman usai meneken MoU dengan pengelola lego jangkar di Batam, Selasa (25/7). f-istimewa

Khusus Jasa Labuh dan Bongkar Muat Kapal

Tiga Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Kepri ditetapkan mengelola lego jangkar di Kepri. Namun, mereka hanya mengelola jasa labuh dan bongkar muat kapal saja.

Batam – ADAPUN tiga BUP yang mengelola lego jangkar tersebut adalah, BUP milik Pemprov Kepri yakni PT Pelabuhan Kepri, BUP Badan Pengusahaan (BP) Batam dan BUP Karimun. Sebelum mengelola lego jangkar, tiga BUP melakukan MoU dengan Dinas Perhubungan Pemprov Kepri di PIH Batam, Selasa (25/7). Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, ketiga BUP ini sudah punya izin. Karena itulah ketiga-tiganya digandeng. ”Secara hukum kewenangan itu sudah di atur dalam pasal 9 ayat 3 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan,” ujar Jamhur Ismail kepada wartawan di Batam, kemarin.

Menurut Jamhur, ketiga BUP ini hanya mengelola ruang laut, tanker area sebagai pemanfaatan wilayah labuh sepanjang 12 mil sesuai kewenangan provinsi di pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kewenangan provinsi di 12 mil laut itu di luar minyak dan gas bumi. Pelindo, INS Batam dan para agen serta Dishub Kota Batam bisa saja nanti jadi agen pencari kapal yang akan lego jangkar di area labuh jangkar. Namun untuk pengelolaan tetap di tangan tiga BUP tersebut.

Kabid Perhubungan Laut Dishub Pemprov Kepri, Aziz Kasim Djoe menyampaikan, per 1 April lalu, BP Batam telah menghentikanmemungut jasa labuh di perairan Galang dan Nongsa. Yang belum dikelola provinsi saat ini adalah wilayah perairan di Karimun dan Pulau Nipah yang masuk dalam KSOP yakni Pulau Sambu. Namun provinsi masih mempertahankan penetapan wilayah hukum dan tidak mengalihkan status wilayah tersebut.

Saat ini, Pulau Tolop, Pulau Nipah dan perairan Karimun masih dikelola Kemenhub. ”Kami hanya menuntut dua, jasa labuh dan jasa bongkar muat. Itu hanya 30 persen. Dua itu jasa bongkar dan labuh kapal,” sebutnya.

Direktur BUP Kepri, Huzrin Hood mengatakan, dalam rangka proses di tingkat pusat, terhitung sejak 1 April, lego jangkar di Rempang Galang diserahkan ke Provinsi Kepri. ”Kami sebagai BUP diberikan mandat untuk kerja sama,” jelasnya.

Berdasarkan hasil keputusan rapat bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mulai Selasa (25/7) lalu, pengelolaan labuh jangkar diserahkan ke tiga BUP.
Mereka mengelola khusus di wilayah Barelang. Kalau di Nipah dan Tolop, Dishub kepri akan koordinasi dengan Menhub supaya mengelola bersama-sama.

Meski Kepri diberi kewenangan untuk mengelola 12 mil laut, namun kewenangan pemerintah pusat saat ini masih mendominasi dan lego jangkar di daerah ini masih dikelola agen khusus dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenhub.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here