Tiga Daerah Segera Jadi KEK

0
1644
TINJAU kawasan KEK: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Presdir PT BAI Santoni, Hasfarizal Handra bersama tim Desnas KEK Pusat meninjau pelabuhan smelter Galang Batang Bintan, Sabtu (30/7) sore.f-yusfreyendi/tanjungpinang pos

Gubernur Sudah Paraf RPP, Presiden Tinggal Teken

Tinggal selangkah lagi, tiga daerah di Kepri akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yakni, Karimun, Galang-Batam dan Galang Batang-Bintan. Investasi puluhan triliun pun akan segera masuk.

BATAM – Presiden RI Joko Widodo akan segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penetapan KEK tersebut dan sudah sudah diparaf Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Gubernur mengatakan, dirinya membubuhi parah di RPP itu, Sabtu (29/7) siang. Gubernur memparaf RPP KEK beberapa kawasan. Nurdin mengatakan, perwujudan KEK sejumlah daerah di Kepri semakin mencapai tahap akhir. ”Mohon doa masyarakat agar segala urusan dipermudah dan berjalan lancar,” kata Nurdin, usai menghadiri Pencanangan Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan di Dataran Engku Putri Batam, Minggu (30/7) pagi.

Ada tiga RPP yang diparaf Nurdin. Ketiganya yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Serta Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Setelah diparaf, proses selanjutnya tampak semakin lancar. Gubernur yakin perwujudan itu akan mempercepat dan meningkatkan perekonomian Kepri. Inilah salah satu mesin baru yang akan mempercepat lajunya ekonomi Kepri. Sebab, semua daerah KEK dipastikan sudah ada investornya. Karena sebelum ditetapkan jadi KEK, sudah harus ada investor yang masuk. ”Kepri akan memanfaatkan segala peluang dan potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian, baik lewat investasi, pariwisata dan sektor lainnya,” kata Nurdin.

Saat pemarafan itu, hadir langsung Tim KEK dari lintas kementerian. Di antaranya Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Hukum, Hujum dan Keamanan selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Kementerian Koordinator Perekonomian. Hadir juga Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Agustin Deputi Bidang Perekonomian Sektariat Kabinet berserta sejumlah anggota tim lainnya.

Menurut Nurdin, pihaknya akan terus mempermudah para investor untuk berinvestasi di Kepri. Karena investasi yang masuk memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memperbanyak ketersediaan lapangan kerja. ”Segala permasalahan untuk para investor akan selalu dibantu pemerintah. Kita tidak boleh mengutamakan ego. Semua ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Nurdin.

Baca Juga :  Gelar Karnaval, Libatkan Paguyuban

Kepada Tim KEK lintas kementerian, Nurdin juga memaparkan potensi beberapa daerah di Kepri. Seperti Natuna, Lingga dan Anambas yang perlu perhatian dari pusat. Terutama untuk sektor pariwisata. Pihaknya pun sudah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu. Sabtu (29/7), Nurdin memang mendampingi Tim KEK meninjau PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) Kawasan Industri Aluminium dan Green Industri di Galang Batang Bintan. Sesampai di Galang Batang, tim yang berjumlah 16 orang itu langsung diperlihatkan masterplan PT BAI dan beberapa olahan bauksit yang sudah menjadi alumunium.

Elen Setiadi menegaskan pemerintah pusat dari Satgas Nasional akan membantu para investor untuk berinvestasi. Dari segi hambatan apapun dalam perjalanannya akan dibantu. ”Kalau menteri tidak bisa menyelesaikan, Presiden yang langsung turun menyelesaikan permasalahannya,” kata Elen.

Investasi Galang Batang Capai Rp 36 Triliun
Tinggal selangkah lagi, kawasan investasi smelter Galang Batang di Kabupaten Bintan resmi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Peresmian KEK itu dilakukan setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penetapan KEK, yang sudah diparaf oleh Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Sabtu (29/7) lalu. Gubernur menandatangani RPP Galang Batang sebagai kawasan KEK tersebut, di sela kunjungan rombongan Sekretaris Dewan Nasional KEK Pusat Enoh Suharto Pranoto ke kawasan smelter Galang Batang, Kabupaten Bintan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri juga membubuhkan paraf untuk perubahan atas PP nomor 47/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, serta RPP perubahan PP nomor 48/2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Karimun. Tim Desnas KEK yang hadir saat itu antara lain dari Kemenko Perekonomian, Kemenkum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta sekretariat Dewan Nasional KEK.

Selain Gubernur, kunjungan tersebut dihadiri Asisten II Setdaprov Kepri Syamsul Bahrum, Kepala DPMPTSP dan Naker Bintan Hasfarizal Handra, Kepala BP3D Bintan Wan Rudi Iskandar, Presiden Direktur PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) Santoni, Manager Operasional PT BAI Zurkani Afikri dan sejumlah staf Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan.
”Untuk administrasi usulan KEK di kawasan Galang Batang ini, sudah lengkap. Dari hasil peninjauan di lapangan, juga sudah oke. Pak Gubernur Kepri sudah paraf RPP KEK untuk Galang Batang ini, itu tinggal selangkah sudah resmi jadi KEK,” kata Enoh Suharto Pranoyo, Sekretaris Desnas KEK pusat, usai peninjauan smelter Galang Batang, Bintan, Sabtu sore lalu.

Baca Juga :  BP Pengelola FTZ, Jangan Terseret Politik

Enoh mengatakan, RPP KEK Galang Batang yang diparaf Gubernur Kepri ini, segera disampaikan ke Presiden RI, untuk ditetapkan sebagai menjadi Peraturan Pemerintah. ”Secepatnya kami temui Pak Presiden RI Jokowi, habis kunjungan ini. Biar PP KEK ini ditandatangani dan langsung deklarasi Galang Batang sebagai KEK,” tegas Enoh. Dari hasil peninjauan ini, lanjut Enoh, Denas KEK pusat meminta agar Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan mendirikan perkantoran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di dalam kawasan Galang Batang. PTSP ini khusus untuk melayani investasi di dalam kawasan Galang Batang, serta aparatur-aparaturnya.

Selain itu, Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan segera membuat regulasi yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan. Agar investor yang masuk bisa dilayani semuanya. ”Jadi, semua izin tak perlu lagi ke provinsi atau kabupaten untuk mengurusnya. Cukup di Kantor PTSP di Galang Batang. Semua syarat sudah lengkap, RPP sudah diparaf gubernur, tinggal diajukan ke Pak Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah,” tegasnya.

Gubernur menyatakan, kunjungan rombongan Dewan Nasional KEK pusat ini merupakan kehormatan tersendiri bagi Pemprov Kepri. Setelah RPP KEK ini diparaf, H Nurdin Basirun berharap agar pengusaha menggesa pembangunan investasi yang sudah berjalan. Sehingga, investasi smelter Galang Batang yang mencapai Rp30-an triliun ini lebih maju lagi. ”Kita akan siapkan PTSP yang diminta rombongan Denas KEK pusat. Aparatur atau SDM juga sudah oke. Ya, tinggal diteken Pak Presiden saja. Kami berterima kasih tim sudah langsung meninjau kawasan Galang Batang, dan sudah percaya bagaimana pengembangan investasi di Kepri ini, khususnya di Bintan,” tambah Nurdin.

Baca Juga :  Nelayan Malang Rapat Dapat 48 Ketinting

Nurdin berharap, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) sebagai pengelola kawasan smelter Galang Batang merekrut tenaga kerja lokal, dari 20-an ribu yang diperlukan ke depan. ”Sehingga, KEK di Galang Batang ini membantu pertumbuhan ekonomi di Kepri. Untuk regulasi dan kewenangan, akan kami berikan,” jelas Nurdin. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Politik Kementerian Koordinator Perekonomian RI Elen Setiadi berjanji, pihaknya dari pemerintah pusat akan membantu apa yang harus disiapkan pengusaha dan pemerintah di daerah.

Persyaratan yang menjadi kendala oleh pengusaha, akan dibantu melalui Satgas Nasional, nantinya. ”Satgas nasional ini akan kita bentuk segera. Sehingga, apa yang jadi hambatan pengusaha, tinggal laporkan ke pusat melalui Satgas yang ada di daerah. Kalau menteri tidak bisa menyelesaikan, Pak Presiden yang langsung turun untuk menyelesaikannya. Karena, Pak presiden sudah komit mendorong investasi di daerah,” jelasnya.

Presiden Direktur PT BAI Santoni menjelaskan, saat ini pembangunan pelabuhan 1.000 meter di kawasan smelter Galang Batang sudah selesai 97 persen. Sarana infrastruktur ini digunakan untuk pelabuhan serbaguna bongkar-muat, dengan kapasitas 2×35 ribu ton. Sedangkan di sisi lain akan digunakan untuk pelabuhan kapal tongkang dengan kapasitas 2×12 ribu ton. ”Untuk pelabuhan tongkang ini, bisa digunakan oleh 8 armada kapal tongkang. Kalau pelabuhan bongkar serbaguna, jelas lebih besar lagi kapasitasnya. Pembangunan pelabuhan kami, sudah 97 persen selesai,” jelas Santoni didampingi Zurkani Afikri, Manager Operasional PT BAI.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Bintan Hasfarizal Handra menyatakan, semua izin untuk kawasan smelter Galang Batang yang bakal diresmikan jadi KEK secara nasional ini, sudah lengkap. ”Izin lokasi sudah ditandatangani oleh Pak Bupati Bintan H Apri Sujadi. Izin reklamasi dan nota kesepahaman dari pemerintahan juga sudah siap. Investasinya mencapai Rp 36 triliun,” jelas Hasfarizal Handra.(YENDI-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here