Tiga Kali, Bintan Raih Transparansi Award

0
788
TERIMAPENGHARGAAN: Sekda Bintan Adi Prihantara menerima penghargaan transparansi award dari Guntur Sakti.f-istimewa/kominfo bintan

BINTAN – Tiga kali berturut, Pemkab Bintan kembali menerima anugerah Transparansi Award 2017, dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan diterima oleh Sekda Bintan Adi Prihantara di Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (20/12) kemarin.

Anugerah Transparansi Awards 2017 merupakan apresiasi Komisi Informasi terhadap badan publik terbaik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

Kepala Komisi Informasi Kepri Arifuddin Jalil menyampaikan, pemberian anugerah ini merupakan agenda tahunan, untuk mengungkapkan bagaimana pelayanan informasi publik itu dijalankan pada badan-badan publik, khususnya di wilayah Kepri. Anugerah ini untuk memacu semangat perbaikan pemerintah daerah, dalam pelayanan informasi publik.

Baca Juga :  Modal dari Kantong Sendiri, Malah Ada yang Curi

”Saya berharap segala informasi publik, berhak diketahui oleh masyarakat, dan dapat diakses dengan mudah melalui website, atau media pengelola informasi yang ada di setiap pemerintah daerah,” jelas Arifuddin.

Sekda Bintan Adi Prihantara menyatakan, dirinya akan berupaya menata pengelolaan informasi publik, agar masyarakat dapat dimudahkan dalam mengakses informasi publik, dengan memberikan inovasi. Khususnya pada website resmi Pemkab Bintan, www.bintankab.go.id. Sekda menyampaikan, di era kemajuan teknologi sekarang, website merupakan satu dari beberapa media yang dapat diakses dengan mudah, guna mengetahui informasi, berita dan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga :  Tinta Habis, Disduk Tak Bisa Cetak KTP-el

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kepri nomor 02/KWTS/12/2017, Pemkab Bintan menempati urutan ketiga terbaik, dengan nilai 75,78 poin, setelah Pemko Batam dan Pemkab Kepulauan Anambas.

Kabag Kominfo Setdakab Bintan Hasfi Handra sebagai pengelola informasi dan dokumentasi Pemkab Bintan mengatakan, keterbukaan informasi publik tidak bisa lagi dihindari. Keterbukaan informasi diatur dalam UU nomor 14/2008. Ketentuan ini menjadi rambu-rambu bagi badan publik, untuk lebih memahami bahwa tidak lagi menutup-nutupi informasi, tidak termasuk yang dikecualikan. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here