Tiga Kementerian Akui Hak Kepri

0
853
MELIHAT KAPAL: Sejumlah penumpang Kapal Pelni melihat kapal-kapal yang lego jangkar di perairan Kepri di Batuampar Batam yang berhadapan dengan Singapura.f-martunas/tanjungpinang pos

Kelola Lego Jangkar di 0-12 Mil Laut

Tiga kementerian akhirnya mengakui hak pengelolaan lego jangkar ada
di Pemprov Kepri untuk jarak 0-12 mil laut.

BATAM – KESEPAKATAN ini disampaikan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) serta Kementerian Sekretaris Negara saat menggelar rapat di Batam bersama Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, mulai, Kamis (14/9) sampai Jumat (15/9).

Di hari pertama digelar rapat, seminar serta tanya jawab. Pada kesempatan itu, Dishub Pemprov Kepri memaparkan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 27.
Pasal ini mengatur hak provinsi untuk mengelola laut 0-12 mil. Karena itulah, lego jangkar di 0-12 mil laut di Kepri menjadi kewenangan Pemprov Kepri.

Dengan demikian, retribusi jasa labuh jangkar merupakan hak Pemprov Kepri. Bukan hak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI seperti selama ini yang memungut retribusi lego jangkar di 0-12 mil laut di Kepri. Kemenhub sendiri bekerja sesuai PP Nomor 15 tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga :  DPR Segera Bentuk Pansus

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, PP ini merugikan Kepri karena menjadi alasan Kemenhub untuk memungut retribusi lego jangkar di Kepri.

Jamhur mengatakan, harmonisasi tentang PP ini perlu dilakukan. Sehingga retribusi lego jangkar di 0-12 mil laut bukan lagi PNBP.
Jamhur mengatakan, tujuan pejabat tiga kementerian itu turun ke Kepri untuk melakukan harmonisasi terkait mandeknya Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri.

Di Perda Retribusi itu tertuang tentang jasa labuh jangkar di Kepri. ”Selain menggelar rapat, kita juga sama-sama turun ke lapangan. Kita meninjau Pulau Ngenang Batam yang dimanfaatkan selama ini sebagai salah satu lego jangkar di Provinsi Kepri,” ujar Jamhur via ponselnya, Jumat (15/9).

Baca Juga :  2018, Pemkab Lingga Bakal Tambah ASN

”Setelah meninjau, mereka sama-sama menyadari bahwa kewenangan 12 mil itu kewenangan kita. Di atas itu kewenangan pemerintah pusat,” tambahnya.

Lebih lanjut Jamhur menyampaikan, bahwa konsen pemprov saat ini ialah menggesa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait labuh jangkar di Kepri. Dimana selama ini apa yang sudah dibuat Kemenhub sudah sangat tidak sesuai dan tidak menguntungkan buat Kepri.

Hanya saja, kata dia, dari 18 titik lego jangkar yang selama ini dikelola, kembali akan diharmonisasi dalam rangka menertibkan mana saja kewenangan milik provinsi serta titik untuk pemerintah pusat. ”Titiknya sementara ini tetap 18. Hanya saja disesuaikan lagi koordinatnya,” tambahnya menegaskan.

Terakhir Pemprov akan kembali menggesa harmonisasi PP Nomor 15 tahun 2015 tentang PNBP ini. Karena sejauh ini, PP tersebut sangat merugikan Kepri karena over kewenangan yang dilakukan Kemenhub selama ini.

Baca Juga :  277 Daerah di Indonesia Rampungkan Cetak Suket

”Ia menetapkan titik dan jasa labuh ini sesuka dia saja. Seharusnya kewenangan yang mereka urus hanya masalah keselamatan dan keamanan pelayaran. Yang berkaitan dengan jasa labuh adalah kewenangan kita,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan, banyak alasan yang disampaikan Kemenhub terkait pengelolaan labuh jangkar ini.

Kepri dinilai belum siap mengelola labuh jangkar. Alasannya, Sumber Daya Manusia (SDM)-nya belum ada. Peralatannya juga belum ada. Menurut dia, ini sengaja dilakukan untuk mengulur-ulur waktu. Karena cepat atau lambat, pengelolaan kewenangan lego jangkar harus ditangani Pemprov Kepri.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here