Tiga Kementerian Petakan Pengembangan Pulau Bintan

0
1325

TANJUNGPINANG – Saat ini sedang dilakukan juga revisi Peraturan Presiden RI No.87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Seiring dengan ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN/Bappenas), Kemenko Ekonomi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memetakan pengembangan ekonomi dan pembangunan Pulau Bintan, Provinsi Kepri.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri Syamsul Bahrum Ph.D, mengatakan, pemetaan pengembangan ekonomi dan pembangunan Pulau Bintan nanti oleh BPN/Bappenas RI tetap memperhatikan tata ruang (Perda Rencana tata Ruang Wilayah/RTRW) Kepri.

Ia mengatakan, dalam pemetaan nanti, kementerian akan meminta masukan dari Pemprov Kepri, Pemko Batam, Pemkab Bintan, Pemkab Karimun dan juga Badan Pengusahaan (BP) Batam, BP Bintan, BP Karimun dan BP Tanjungpinang.

Sebelum pemetaan itu, kementerian masih menunggu masukan baru terlebih karena sudah ditetapkannya Galang Batang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

”Jadi masih sesuai dengan rencana pak gubernur dalam pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Kepri dengan sistem cluster,” ujar Syamsul Bahrum kepada Tanjungpinang Pos di Tepilaut Tanjungpinang, Minggu (17/12).

Simpul pertumbuhan ekonomi di Tanjungpinang, kata dia, akan bertambah. Seiring dengan pembangunan di sepanjang Tepilaut Tanjungpinang ke depan, maka pertumbuhan ekonomi akan maju hingga ke Pelabuhan Batu 6 Sripayung.

Baca Juga :  Mimpi Indonesia Ada di Kepri

Antisipasi membeludaknya aktivitas di Pelabuhan Batu 6 Sripayung, maka dipersiapkan Pelabuhan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungmoco, Dompak. ”Jadi bukan pergeseran kawasan ekonomi, namun penambahan pengembangan kawasan ekonomi di Tanjungmoco Dompak,” jelasnya lagi.

Karena daerah ini akan dijadikan kawasan ekonomi yang baru, maka sudah diminta kepada Badan Pengusahan (BP) Kawasan FTZ Tanjungpinang agar menginventarisir mana lahan FTZ yang sudah dikuasai investor, maka yang sudah dikuasai pemerintah.

Lahan FTZ di Tanjungpinang ada dua lokasi yakni Senggarang dan Dompak. Inventarisir dilakukan agar bisa dibangun jalan menuju pelabuhan itu baik menggunakan APBD provinsi maupun pusat (APBN).

Setidaknya, BP Kawasan FTZ Tanjungpinang harus membuat gapura utama ‘Wellcome to FTZ Tanjungpinang’. Jalur keluar masuknya harus satu.

Di Bintan, kawasan ekonomi baru adalah Galang Batang yang sudah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai PP No.42 tahun 2017 dengan luas 2.333,6 hektare.

Awalnya, sebagian kawasan ini adalah FTZ. Namun, dengan dijadikannya KEK, maka PP No.47 dan PP No.48 tentang FTZ Karimun, Bintan (di dalamnya termasuk FTZ Tanjungpinang) ikut direvisi menjadi PP No.40 dan PP No.41.

Baca Juga :  Pendaftar CPNS Sekolah Kedinasan 41 Ribu

KEK Galang Batang, kata Syamsul akan diusahai untuk beberapa jenis industri. Di sana dibangun juga pelabuhan transhipment. Pelabuhan yang dibangun di Galang Batang kapasitasnya cukup besar.

Sehingga ke depan, industri yang tumbuh dan membutuhkan pelabuhan untuk ekspor, sudah bisa melalui pelabuhan Galang Batang tersebut. KEK lebih dipilih untuk kawasan industri karena tidak ada pemukiman di sana.

Namun, pihak industri harus menguasai juga lahan di sekitar KEK itu untuk pembangunan pemukiman pekerja. Kawasan ini nanti membutuhkan banyak tenaga kerja dan pekerja butuh rumah.

”Di dalam kawasan tidak ada pemukiman. Tapi di sekitarnya bisa dibangun pemukiman pekerja. Daerah itu nanti akan padat dan menjadi tempat tinggal penduduk. Maka, kawasan ini menjadi pusat ekonomi baru di Bintan nanti,” tambahnya.

Rencana pemetaan pengembangan ekonomi dan pembangunan Pulau Bintan ini bukan menyangkut yang sudah ada saat ini. Namun akan memetakan titik-titik yang cocok untuk pengembangan Pulau Bintan.

Di Bintan, sudah ada pelabuhan ekspor impor, namun sebagian dipakai untuk kebutuhan satu kawasan industri membawa barang dari dan ke Singapura.

Baca Juga :  Tarik Pajak Khusus Rokok FTZ

Syamsul menambahkan, saat ini baru Galang Batang yang ditetapkan KEK di Kepri. Tahun depan, kemungkinan bisa bertambah yakni Pulau Asam. Semua persiapan sudah dirampungkan. Di Pulau Asam ini, disiapkan juga kawasan hijau 30-35 persen sesuai aturan.

Ada juga calon KEK lainnya di Anambas yang saat ini masih diinventarisir. Di Batam, sebagian kawasan FTZ akan dijadikan KEK.

FTZ, KEK akan saling mendukung dengan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemprov Kepri. Karena itu, mulai tahun 2018 nanti, merupakan program infrastruktur bagi Pemprov.

”Karena perjalanan dinas dikurangi, rapat yang tak penting-penting sangat dikurangi, kegiatan yang seremonial dikurangi dan dipadatkan ke pembangunan infrastruktur. Pembangunannya agak lama, namun hasilnya akan dirasakan masyarakat nanti,” bebernya.

”Jadi jangan heran kalau anggaran untuk infrastruktur nanti hampir sama dengan belanja Dinas Kesehatan. Karena membangun infrastruktur itu akan memperkuat ekonomi kita,” tegasnya. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here