Tiga Menteri Diminta Teken SKB Lego Jangkar

0
350
KAPAL lego jangkar di perairan Batam yang berdekatan dengan Singapura. f-martunasi/tanjungpinang pos

BATAM – Dua poin alternatif penting dari Kepri akan segera disampaikan ke pemerintah pusat terkait lego jangkar di Kepri yang saat ini belum menghasilkan uang sepeser pun bagi pundi-pundi daerah.

Dua poin penting itu adalah agar tiga menteri bisa membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) daerah dilibatkan dalam pengelolaan lego jangkar di Kepri. Tiga menteri dimaksud adalah Kemenhub, Kementerian Hukum dan HAM serta Kemenko Maritim. Sehingga, dengan hadirnya BUP daerah tersebut, ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke kas pemda.

Poin penting tersebut sangat penting bagi Kepri sambil menunggu disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Provinsi di Laut dan Darat dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan menjadi PP dan UU.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, dua poin tersebut disepakati saat rapat bersama dengan sejumlah instansi di Batam, Selasa (10/4).

Dua poin alternatif tersebut diperlukan agar Kepri bisa mendapatkan hasil dari pengelolaan lego jangkar di Kepri sambil menunggu RPP dan RUU tersebut disahkan.

RPP dan RUU tersebut masih dibahas di pusat dan belum diketahui kapan disahkan. ”Makanya kita minta alternatif yang dua ini bisa digunakan agar BUP di Kepri bisa ikut mengelola lego jangkar,” ujar Jamhur via ponselnya, kemarin.

Terkait SKB itu, keputusan yang dibuat hendaknya melibatkan daerah dalam pengelolaan lego jangkar di Kepri dan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun harus dilibatkan di dalamnya. ”Tergantung alternatif mana yang dipakai. Tapi jangan sampai kelamaan kita tak ikut mengelola lego jangkar di Kepri. Hasil rapat barusan sudah laporkan ke pak gubernur,” tambahnya.

SKB ini juga diperlukan agar bisa mengelola lego jangkar di seluruh perairan Kepri termasuk di Galang dan Kabil yang saat ini sedang diputihkan Kementerian Perhubungan melalui Surat Keputusan No:PP.001/1/20/DTPL-18 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Batas-Batas Perairan untuk Kegiatan Lay-up di Perairan Pulau Galang dan Perairan Kabil, Provinsi Kepri di bawah Pengawasan Kantor Pelabuhan Batam.

Putusan ini ditetapkan di Jakarta, 16 Maret 2018 dan ditandatangani Dirjend Perhubungan Laut Kemenhub RI, R Agus H Purnomo. Jamhur mengatakan, perairan Galang dan Kabil tetap akan dijadikan titik lego jangkar setelah Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepri disahkan menjadi Perda.

Saat ini, Ranperda tersebut sedang dievaluasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Ranperda ini sudah ditetapkan mana titik lego jangkar, taman nasional, jalur pipa laut dan lainnya.

April ini, Ranperda tersebut rencananya akan disahkan dan diterapkan. Sehingga, perairan Galang dan Kabil serta titik kawasan lego jangkar lainnya di Kepri yang di sudah ditetapkan di Ranperda akan kembali diisi aktivitas labuh jangkar.

Rapat bersama kemarin yang digelar di Gedung Graha Kepri Batam sebagai tindak lanjut atas diputihkannya titik lego jangka di perairan Galang dan Kabil. Termasuk mengambil sikap terkait pengelolaan lego jangkar di Kepri yang sampai saat ini belum melibatkan daerah.

Rapat tersebut dipimpin Kadishub Kepri, Brigjend Jamhur Ismail. Hadir saat itu, pihak KSOP Batam, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) daerah, Kanpel Batam, KSOP Belakangpadang, KSOP Bintan termasuk lima perusahaan yang selama ini mengelola lego jangkar di perairan Galang dan Kabil, Batam.

Adapun BUP yang ikut rapat saat itu yakni BUP Kepri, BUP Batam dan BUP Karimun. Adapun yang dicabut yakni, SK Dirjend Perhubungan Laut No Pu.60/1/12/DJPL-09. SK Dirjend Perhubungan Laut No.PU.60/2/9/DJPL-09.SK Dirjend Perhubungan Laut No.PU.60/1/3/DJPL-09.

SK Dirjend Perhubungan Laut No.BXXXIV-698/PU.60. SK Dirjend Perhubungan Laut No.BXXXIV-697/PU.60. SK Dirjend Perhubungan Laut No.PU.60/4/12/DJPL-09. SK Dirjend Perhubungan Laut No.PU.60/4/9/DJPL-09 dan SK Dirjend Perhubungan Laut No.PU.60/2/5/DJPL-09. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here