Tiga Partai Perkarakan KPU

0
57
Tiga partai melaporkan KPU Natuna ke Bawaslu karena KPU mencoret caleg yang pernah terlibat korupsi. F-hardiansyah/tanjungpinang pos

Para bakal calon legislatif yang tersangkut masalah mantan terpidana korupsi tidak terima namanya dicoret KPU Natuna. Sehingga, tiga partai di Natuna melaporkan KPU kepada Bawaslu Natuna.

NATUNA – Menurut Ketua Bawaslu Natuna Khairur Rijal, ada tiga partai yang mengajukan sengketa ke Bawaslu Natuna terkait dengan keputusan KPU Natuna tidak meloloskan caleg ke tahap daftar caleg tetap (DCT). Ketiga partai itu Partai Perindo, Partai Hanura dan Partai Berkarya. Namun, setelah seluruhnya diminta kelengkapannya hanya dua partai saja yang dapat melengkapi persyaratan dan regristrasinya.

”Satu partai tidak dapat memenuhi syarat,” kata Khairur menjelaskan laporan sengketa pemilu terkait Peraturan KPU yang dibatalkan oleh MA, Senin (1/10).

Ia mengatakan, partai yang diterima laporannya adalah Partai Perindo dan Hanura. Setelah seluruh kelengkapan terpenuhi, tahapan pertama yang dilakukan adalah tahap mediasi antara partai dengan KPU Natuna.

Pada proses mediasi tahap pertama, yang terbilang cukup alot. Hal ini membuat Bawaslu harus mengagendakan kembali tahapan mediasi tahap terakhir yang rencananya hari ini akan dilaksanakan.

”Kita sudah melakukan tahapan mediasi pertama, dan hari ini masuk tahapan terakhir. Apabila dari mediasi terakhir kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Maka sengketa akan dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi,” jelasnya.

Ia berharap pada tahapan mediasi terakhir ini bisa menemukan penyelesaian dan mencapai kesepakatan bersama. Tanpa harus ketahapan sidang adjudikasi perlu memakan banyak waktu lagi.

”Ya kita hanya bisa berharap ditingkat mediasi saja sudah bisa terselesaikan permasalahan sengketa ini. Dan tidak sampai berlarut lagi hingga permintaan ke tahap sidang adjudikasi,” harap Khairur.

Musalib selaku Devisi Hukum KPU Natuna menjelaskan, dalam sengketa parpol ini pihaknya menghormati keinginan parpol.

Dikatakannya, proses ini adalah salah satu tahapan yang wajib diikuti KPU agar sengketa bisa diselesaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

”Dari hasil mediasi pertama masih belum menemukan kata kesepakatan,” ujar Musalib usai mengikuti mediasi kemarin.

Pada proses mediasi, pihaknya telah melaksanakan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.(HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here