Tingginya Pengangguran Menjadi Momok Pembangunan

0
279
Amdaly Husnul

Oleh: Amdaly Husnul

Masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di Negara-Negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk.

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja.Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain, perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat inventasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain lain sebagainya

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja itu sendiri. dapat kita beri contoh disuatu daerah yaitu daerah kepri

Perlambatan ekonomi di Kepri turut mempengaruhi serapan tenaga kerja di Kepri. Tercermin dari peningkatan pengangguran. Berdasarkan data rilis Februari 2016, tingkat pengangguran Kepri mencapai 9,03% , meningkat dibanding periode Agustus sebesar 5,63% .Penurunan serapan tenaga kerja dicatatkan sektor industri, pertambangan, keuangan dan pertanian.Meningkatnya angka pengganguran juga mempengaruhui daya beli masyarakat untuk sektor property. Dampaknya, pertumbuhan kredit perbankan sebesar 6,45% lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 7,93%.

Tahun baru identik dengan harapan perubahan ke arah yang lebih baik, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Kementerian Keuangan pun merincikan beberapa resolusi masyarakat sebagai harapan untuk perekonomian pada tahun depan.

Kenaikan harga bahan pokok terjadi setiap tahunnya. Komoditas bahan pangan, dari makanan pokok, sayuran, bumbu, dan lainnya diharap tak melonjak tinggi pada momen tertentu. Pemerintah yang dalam hal ini memegang peran kewenangan, diharap bisa melakukan pengawasan. Serta memastikan, harga bahan pokok di pasaran tetap stabil, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil.

Berdasar Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2016, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai lebih dari 7 juta orang. Tingginya angka pengangguran memiliki sejumlah dampak negatif, seperti meningkatnya angka kriminalitas. Situasi tersebut diharapkan bisa teratasi dengan adanya langkah proaktif dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja.

Harga bahan pokok yang mengalami lonjakan, kenaikan tarif beberapa layanan publik membuat masyarakat harus memutar otak untuk bertahan hidup. Kondisi ini kemudian melahirkan tuntutan agar pemerintah bisa peka terhadap kebutuhan tersebut dengan menaikkan standar gaji masyarakat sehingga semua kebutuhan dapat terakomodasi. Masyarakat menilai masih banyak persoalan yang harus dibenahi di sektor ekonomi. Dari survei ini, 8,3 persen responden berharap agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang konkret terkait pertumbuhan ekonomi yang kini tengah melambat dan memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu faktor yang membuat munculnya masalah pengangguran adalah ketika adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang mumpuni. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang sulit untuk mendapat pekerjaan. Masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa berperan serta untuk meningkatkan kualitas SDM dengan menyelenggarakan pelatihan kepada tenaga kerja sehingga memiliki keahlian memadai. Pembangunan daerah yang tidak merata merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kesenjangan pembangunan di negeri ini dapat dilihat dari dominannya kegiatan pemerintahan Dikepulauan riau, serta melebarnya kesenjangan pembangunan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Atas dasar inilah, masyarakat menuntut pemerataan pembangunan di seluruh wilayah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menyejahterakan masyarakat.

BPS Provinsi Kepri mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Kepri hingga Triwulan IV 2017 kemarin masih yang terendah dari seluruh provinsi seluruh Indonesia. Prestasi pertumbuhan yang dicapai selama setahun ini, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2017 (y-on-y) tumbuh sebesar 2,57 persen. Pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh pertumbuhan kategori industri pengolahan yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,48 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan andil pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu 2,48 persen.

Peningkatan kondisi ekonomi konsumen terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga kini (nilai indeks 108,14), pengaruh inflasi terhadap konsumsi (nilai indeks 101,81) dan volume konsumsi (nilai indeks 109,28).

“Perkiraan membaiknya kondisi ekonomi konsumen pada Triwulan IV-2017 didorong oleh perkiraan peningkatan pendapatan rumah tangga dan rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi, dan pesta/hajatan,” jelas Kepala BPS Kepri Panusunan Siregar kepada wartawan di kantornya, Senin (5/2) kemarin.

Nilai ITK Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I-2018 diperkirakan sebesar 104,59 artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2017, untuk perkiraan tingkat optimisme konsumen akan sedikit menurun jika dibandingkan triwulan sebelumnya (ITK sebesar 106,66).

Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada Triwulan I-2018 mendatang ini disebabkan oleh meningkatnya indeks pendapatan rumah tangga mendatang dengan indeks sebesar 104,47 dan indeks pembelian barang tahan lama sebesar 104,79.

Sebelumnya, BPS Kepri Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri baru saja merilis performa perekonomian Kepri kondisi terkini. Pada rilisnya terungkap bahwa pertubuhan ekonomi (PE) Kepri pada triwulan III/2017 sudah menampakkan tanda-tanda pemulihan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 2,41 persen bila dibandingkan triwulan yang sama pada 2016 (year on year basis). Capaian ini sudah meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan triwulan II yang angkanya 1,04 persen yoy.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III yang relatif signifikan tersebut tidak terlepas dari mulai bangkitnya industri manufaktur yang tumbuh 2,88 persen. Dan bila ditelisik lebih jauh, ternyata faktor pendorong utamanya adalah subsektor industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik yang notabene memiliki kontribusi 20,25 persen terhadap total PDRB Kepri, telah tumbuh secara signifikan, yaitu sebesar 7,49 persen.

Kemudian, didukung oleh subsektor industri logam dasar yang tumbuh 4,13 persen dimana pada triwulan-triwulan sebelumnya kedua subsektor tersebut mengalami kontraksi. Dari sini terlihat bahwa industri manufaktur telah berperan sebagai “penyelamat” perekonomian Kepri pada Triwulan III/2017.

Keberhasilan pembangunan, yaitu pertumbuhan eknomi, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan (rasio gini), pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Dari keenam indikator di atas, pertumbuhan ekonomi adalah yang paling vital karena merupakan mesin penggerak utama untuk memutar roda perekonomian dalam rangka mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meminumkan kesenjangan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan.

Itulah sebabnya ketika menetapkan target PE itu harus dihitung secara cermat dan mendalam serta berbasis pada potensi/kekuatan ekonomi wilayah agar perputaran roda perekonomian sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud,

Sekretaris Daerah Pemprov Kepri H TS Arif Fadillah, menyampaikan, kuncinya ke depan adalah komitmen bersama, baik BP Batam, Pemko/Pemkab, BP kawasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Kita sebagai masyarakat kepri mengharapkan, selalu memberikan kemudahan investasi, pelayanan yang kondusif. Minimal ke depan target 2018, paling tidak Kepri tidak lagi menjadi provinsi terendah, terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi ini. Minimal kita sama dengan nasional, 5,03 persen. Syukur-syukur bertambah.

Kepala bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Kepri, Zunadi mengatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sampai Februari 2018 ini masih didominasi Provinsi Jawa Barat sebesar 8,16 persen. Sedangkan yang paling terendah adalah Provinsi Bali, yakni 0,86 persen. Meskipun demikian, jika diurutkan per Agustus 2016, TPT Provinsi Kepri 7,69 persen pada Februari 2017, turun menjadi 6,44 persen. Kemudian pada Agustus 2017 naik lagi menjadi 7,16 persen, serta terakhir pada Februari 2018 sekitar 6,43 persen.

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.

Ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Semua permasalahan hal diatas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan (Decision Maker). Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran, maka harus ada peran pemerintah. Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal. Pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. Selain dari pemerintah, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam upaya pengurangan jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here