Tinjau Ulang Tarif Pas Pelabuhan

0
712

TANJUNGPINANG – Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan DPRD Tanjungpinang mengeluarkan rekomendasi agar tarif pas masuk di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) ditinjau kembali.

Hal ini disampaikan pimpinan RDP, M Arif usai melaksanakan rapat yang juga di hadiri Direktur PT TMB Tanjungpinang, Zondervan serta pengurus Perpat Tanjungpinang di Gedung DPRD Tanjungpinang, Senin (30/7).

Ada tiga poin rekomendasi lain yang disampaikan dewan saat itu, yaitu, mengkombinasikan penerapan e-money dengan manual bagi pengunjung yang hanya sesekali datang ke Tanjungpinang. Rekomendasi lain terkait penataan parkir serta aturan taxi pelat hitam di pelabuhan perlu didudukkan bersama.

Arif menuturkan, manajemen PT Pelindo harus meninjau ulang besaran tarif sebab menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Terkait pernyataan ini, perlu menyiapkan apa dasar-dasar menaikkan tarif pas masuk pelabuhan.

Apalagi, dikatakan GM Pelindo tidak perlu persetujuan DPRD terkait kenaikan itu. Menurutnya perlu persetujuan DPRD karena menyangkut masyarakat banyak.

Maka, saat mereka ditanya masyarakat nanti, harus bisa menjelaskan apa dasarnya PT Pelindo Tanjungpinang menetapkan tarif pas masuk di SBP Domestik yang kini Rp10 ribu dari sebelumnya Rp5 ribu.

Begitu juga dengan internasional mengalami kenaikan. Bagi WNI dari Rp35 ribu kini menjadi Rp40 ribu dan WNA dari Rp55 menjadi Rp60 ribu per orang.

Ia mengapresiasi pembangunan yang dilaksanakan PT Pelindo. Maka itu ia meminta jika bisa kenaikan pas masuk diterapkan setelah fasilitas seluruhnya memadai.

Hal senada disampaikan rekannya yaitu Fengky Fensito yang merasa janggal dengan kenaikan tarif yang terkesan tanpa ada kajian. Minimal mengikuti inflasi yang terjadi di Tanjunpinang.

Kabag Ekonomi Tanjungpinang, M Yamin menuturkan, inflasi Tanjungpinang 0,24 persen. Fengky menuturkan, dasar menaikan tarif harusnya mengacu pada kenaikan inflasi. Bukan atas dasar keinginan dari pengelola jasa umum atau perusahaan.

”Kami berharap PT Pelindo harus menjelaskan dasar kenaikan. Jika sampai 100 persen begini tentu berpengaruh pada perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Terkait penerapan e-money ia mengapresiasi ini sebagai langkah maju mengikuti teknologi. Ini harus tetap dijalankan, hanya saja sarananya harus dipersiapkan dengan maksimal. Jangan sampai ada kendala jika ingin digunakan.

Terpenting harga kartu yang dijual ke masyarakat harus sama. Jangan ada yang berbeda. Bahkan khusus kepada penumpang sekali jalan diberikan keringanan yaitu harga kartu bisa lebih murah.

”Khusus penumpang antarpulau bisa saja diberikan keringanan. Ini sebagai bentuk sosialisasi. Saya yakin masyarakat tidak ada yang keberatan dengan sistem e-money. Tapi tarifnya yang berat karena baik 100 persen,” ujarnya lagi.

Fengky menambahkan, melalui rapat ini, pihaknya telah mengeluarkan kekuatan DPRD yaitu memberikan rekomendasi. Jika ini tidak diikuti, maka manajemen PT Pelindo siap berkontroversi.

”Apa ya manajemen PT Pelindo mau berkontroversi dengan masyarakat. Ini akan berat, maka perlu penjelasan dasar kenaikan itu,” ungkapnya.

GM PT Pelindo Tanjungpinang, I Wayan menuturkan, dasar kenaikan melihat cost atau biaya yang diperkukan untuk operasional. Hal ini sudah diajukan sejak dua tahun lalu.

Hanya saja tidak disetujui karena kondisi pelabuhan yang waktu itu belum baik. Menurutnya, kini perwajahan pelabuhan terus dibenahi maka, ia berharap kenaikan itu tidak terasa membebani masyarakat.

”Pembangunan kini terus on progres, tahun ini ada lagi pembangunan, tahun depan juga demikian. Kami berkomitmen untuk terus membenahi,” ucapnya.

Tetapi jika diminta kembali menurunkan tarif, ini perlu koordinasi dengan manajemen PT Pelindo pusat. Ini akan erat kaitannya dengan kredibilitas perusahaan.

”Kalau minta menurunkan tarif lagi agak berat, tapi kalau diminta membenahi pelabuhan kami siap laksanakan,” ucapnya.

Hadir dalam rapat itu, Ismiyati, Ashady Selayar, Ahmad Dani, Maskur Tilahwahyu, Syahrial, Petrus, Rika Ardian, H Ilimar, Agus Djurianto serta Hot Asi Silitonga. Maisng-masing anggota DPRD memberikan pandangan. Intinya yaitu pelabuhan perlu berbena sebelum menaikkan hingga 100 persen.(dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here