Tolak Transformasi FTZ ke KEK

0
134
Jadi Rajagukguk

Rencana transformasi dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membuat suasana di Batam memanas. Pro kontra terjadi. Apalagi Gubernur Kepri mengusulkan agar KEK nanti di bawah kendali Wali Kota Batam, Rudi (ex officio). Dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam belum diketahui apakah tetap mengendalikan FTZ atau tidak.

Pengusaha pun mempertanyakan apa maksud usulan tersebut. Harusnya, pemerintah jika ingin mengubah kebijakan, hendaknya melibatkan pengusaha. Karena itu, desakan mempercepat transformasi FTZ ke KEK direspon cepat pengusaha di Batam. Pengusaha meminta agar rencana perubahan FTZ dipertimbangkan lagi.

Pengusaha dari Kadin Batam menilai, Undang-Undang tentang FTZ Batam Bintan Karimun (BBK) tidak bisa diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres tentang KEK. Selain itu, jika ada kelebihan insentif di KEK, diminta agar itu dimasukkan dalam insentif FTZ.

”Tadi kita rapat terkait KEK dan FTZ. Teman-teman melihat, KEK tidak menjanjikan. Kalau ada insentif lebih, kawan-kawan melihat lebih bagus jika itu dimasukkan di FTZ,” kata Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam.

Kadin menilai langkah memasukkan fasilitas atau insentif di KEK menjadi fasilitas FTZ, lebih baik dan mudah. Alasannya, FTZ sudah berjalan dan tidak memulai dari awal lagi. Selain itu, aturan FTZ Batam lebih tinggi ditetapkan melalui UU. Sesuai UU FTZ, berlaku selama 70 tahun.

”Apa dasar Kepres bisa mengganti UU? Fasilitas KEK tidak bisa menggantikan fasilitas FTZ. Jadi tidak ada dasar yang kuat menjadikan FTZ sebagai KEK. Kawan-kawan pengusaha juga merasa lebih nyaman dengan status itu,” tegasnya.

Karena itu Kadin menyatakan, Batam lebih nyaman dengan FTZ dan yang perlu, penambahan insentif dari KEK ke FTZ. Sementara untuk KEK, Kadin menilai lebih baik untuk daerah pengembangan baru, seperti Tanjungsauh, Rempang dan Galang. ”Belum lagi ini nanti bicara siapa operator KEK. Mengubah bentuk dan butuh waktu lama. Siapa di FTZ yang masa berlaku 70 tahun itu,” cetusnya.

Terkait percepatan transformasi FTZ ke KEK, masuk dalam surat Gubernur ke Presiden. Sementara terkait dengan poin lain dalam surat Gubernur Kepri yang meminta Kepala BP Batam dialihkan ke Wali Kota atau ex officio, Jadi Rajagukguk menyayangkan jika itu dilakukan tanpa komunikasi dengan pengusaha. Sementara usulan itu terkait dengan dunia usaha.

”Apapun usulan pemerintah, sebaiknya dibicarakan dengan pengusaha. Dasarnya apa, tujuannya apa. Sehingga masyarakat tahu. Kami juga bisa memberikan masukan,” sesal Jadi.

Lebih lanjut Jadi mengatakan, mereka akan membicarakan isu yang hangat belakangan ini dalam diskusi yang akan mengundang pihak terkait di Batam. Mulai pengusaha hingga praktisi hukum, Jumat (11/5). (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here