Tower Ilegal Menjamur

0
575
TOWER ILEGAL: Ade Angga dan Ashadi Selayar, bersama anggota DPRD Tanjungpinang lainnya, saat sidak tower yang diduga ilegal. f-/tanjungpinang pos

Akibat Kurang Pengawasan Dinas Terkait

Tanjungpinang – Tower Microcell Pole (MCP) telekomunikasi ilegal di Kota Tanjungpinang semakin marak dan susah untuk dikendalikan oleh pihak pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengawasan dari pihak dinas terkait.

Pada Selasa (31/1), sejumlah anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Komisi I dan Komisi III melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke tower yang tak berizin di RT 1 RW 1 Kelurahan Tanjungungat.

Dari 108 tower telekomunikasi yang berdiri di Kota Tanjungpinang, 50 persennya, ternyata tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Iksan, pemilih lahan tempat dibangunnya tower MCP di RT 1 RW 1 Kelurahan Tanjungungat mengatakan, MCP itu berada di lahannya. Lokasinya di tengah pemukiman warga. Lahan itu dikontrak selama 10 tahun oleh pihak ketiga untuk membangun tower.

Saat ini tower itu sudah berdiri setinggi sekitar 30 meter. Kini tower yang tak berizin itu tinggal menunggu pengoperasianya saja karena pembangunannya sudah selesai.

”Ini memang lahan saya. Pihak ketiga yang bangun tower ini. Mereka ngontrak lahan saya. Memang terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar menjelaskan, mereka melakukan sidak ke lokasi pembangunan tower, karena adanya aduan dan surat masuk ke DPRD Tanjungpinang.

”Komisi I juga hadir disini. Kita juga didampingi Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Ade Angga,” tegasnya.

Sebelum ia turun, ia sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. Dinas terkait menjelaskan, pembangunan tower memang belum keluar izinnya.

”Kita juga ini berkomunikasi dengan pihak tower. Supaya mengurus izin yang ada. Jika tidak maka pihaknya akan merekomendasikan untuk dilakukan pembongkaran,” tegasnya.

Syaiful Bahri, anggota DPRD Tanjungpinang, menambahkan, prinsipnya DPRD sangat mendukung pembangunan. Seperti tower tersebut sangat berguna untuk masyarakat. Tapi, baiknya prosedur dan syarat juga harus diikuti oleh pihak manajemen tower.

”Sekarang terbalik, bangunan dulu dibangun baru izin diurus, kan aneh,” tegasnya.

Padahal, yang benar adalah izin-izinya dulu dilengkapi, setelah lengkap baru dibangun.

”Ya, karena tidak ada izinnya, kita minta pihak tower untuk mengurus izin. Kalau tidak ada izin, ya ilegal namanya,” tegasnya.

Ripatriadi, warga yang tinggal tidak jauh lokasi tower, mengaku selama ini, ia tak pernah menerima kompensasi dari pemerintah maupun dari pihak tower. Padahal, saat itu, ia sudah menandatangani surat yang disodorkan oleh Ketua RT setempat.

”Saya diminta tandatangan, ya saya tandatangani. Tapi, kompensasi tak ada saya terima,” tegasnya.

Ashadi Selayar dan Syaiful Bahri, minta agar pembangunan tower untuk sementara dihentikan dulu.

”Kita minta pemerintah harus tegas dalam pengawasan. Jangan biarkan banyak tower ilegal di Kota Tanjungpinang,” Ashadi Selayar.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah memaparkan separuh atau 50 persen dari 108 tower telekomunikasi yang berdiri di Kota Tanjungpinang ternyata tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari intansi terkait terhadap banyaknya tower tidak memiliki izin dan terus beroperasi.

“Ya, itulah yang terjadi di lapangan. Kebanyakan tower yang berdiri di atas gedung rumah warga, tidak mengantongi izin,” kata Lis, belum lama ini.

Tapi, pemerintah sudah tegas, belum lama ini, melalui Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tanjungpinang pada awal Desember 2015 hanya satu yang dilakukan penyegelan bangunan tower Base Transceiver (BTS) milik PT Indosat Tbk, di Komplek Pinang Mas, Kelurahan Batu 9. Dan, tahun 2016 sudah dibongkar.(ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here