Trafficking dan KDRT Mendominasi

0
815

Kasus yang Ditangani Pemberdayaan Perempuan Pemprov Kepri

Penjualan manusia (trafficking) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masuk posisi teratas dari berbagai kasus yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri.

Tanjungpinang – KEPALA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri Misni menuturkan, bahwa peningkatan masalah itu terjadi mulai tahun 2011 sampai tahun 2016.

”Kasus trafficking dewasa dan KDRT dewasa umumnya pada perempuan menduduki peringkat pertama di Kepri saat ini,” tegas dia kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (5/3) kemarin.

Berdasarkan data, Misni menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga tahun 2016 terdata sebanyak 248 kasus, sedangkan trafficking dewasa umumnya perempuan mencapai lebih kurang 180 kasus.

Menyusul jumlah kasus lainnya yang masih mendominasi berdasarkan presentasi yang sama, Misni memaparkan kasus terhadap Hak Asuh Anak 62 kasus, pelecehan seksual anak 49 kasus, kekerasan terhadap anak 35 kasus, perlindungan perempuan 35 kasus.

Kasus penelantaran dewasa 29 kasus, perceraian 25 kasus, Non KTP 22 kasus, Anak Bermasalah Hukum (ABH) 24 kasus, serta anak perlindungan khusus 34 kasus.

”Jadi 18 jenis kasus yang masuk ke kami, total kasus yang ditangangi sejak 2011-2016 sekitar 774 kasus,” tambahnya.

Berdasarkan data, 18 kasus yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kata dia, kasus di tahun 2012 sempat mengalami peningkatan sekitar 166 kasus.

Namun tahun 2013 turun menjadi 96 kasus. Hanya saja dua tahun berturut-turut jumlah kasus sulit dibendung hingga dari 96 kasus, terhitung tahun 2014 sebanyak 180 kasus serta di tahun 2015 hanya mampu diminimalisir 145 kasus.

”Yang mendominasi tingginya kasus ini, data yang masuk ke kami lebih mendominasi karena masalah trafficking dan KDRT,” terang dia.

Untuk itu, Misni bertekat di tahun 2017 ini, dirinya mengajak Pemko dan Pemkab di seluruh kabupaten kota se-Kepri untuk sama-sama memberikan respon cepat, serta membuat berbagai program pencegahan yang nyata agar kasus itu, umumnya masalah trafficking dan kekerasan terhadap perempuan ini dapat dibendung.

”Kita juga di tahun 2017 ini sudah membuat program diantaranya, diversi, program 3 end seperti setop masalah kasus anak, setop masalah perdagangan perempuan dan setop terhadap akses ekonomi perempuan,” bebernya sambil menyerukan dan meminta agar pemerintah kabupaten kota membentuk kesadaran desa atau kelurahan bebas kekerasan terhadap perempuan.

Sekedar informasi, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada Februari lalu, kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2015 mencapai 321.752 kasus, naik 9 persen dari 2014.

Dari ratusan ribu kasus itu, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan adalah kekerasan fisik yaitu 38 persen. Kekerasan seksual menempati urutan kedua dengan 3.325 kasus.(Raymon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here