Tujuan dari Suatu Hukum (Maqoshid Syariah)

0
543
Muthi'ah Khairiyah

Oleh : Muthi’ah Khairiyah.
Mahasiswa: STEI SEBI Depok, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah.

UMAT muslim mempunyai dua pedoman hidup, yaitu Alquran dan Hadits. Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menetapkan suatu hukum dan aturan tanpa mempunyai tujuan dan maksud.

Diyakini bertujuan agar manusia mendapat kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam hadits, semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah.

Dua pedoman tersebut juga menjadi pijakan para ulama dalam mengembangkan hukum Islam. Dalam proses mengembangkan tersebut, para ulama mempertimbangkan terlebih dahulu kemaslahatan dan kemudhorotan yang akan terjadi jika hukum tersebut di tetapkan.

Tujuan dari suatu hukum itu disebut maqoshid syariah. Dalam kamus Bahasa Arab, maqashid adalah kata yang menunjukkan banyak (jama), mufradnya adalah maqhsad yang berarti tujuan atau target.

Beberapa ulama menjelaskan definisi maqoshid syariah. ‘Menurut Ibnu ‘Asyur: Makna atau hikmah yang bersumber dari Alah SWT yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan Nya (bukan pada hukum tertentu).

Menurut Ar-Risuni: Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemashlahatan hamba.

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah atau biasa disebut kulliyat al-khomsah (lima prinsip umum).

Kelima maqashid tersebut, yaitu: hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu ‘aql (melindungi pikiran), hifdzu maal (melindungi harta), dan hifdzu nasab (melindungi keturunan).

Kelima maqashid di atas mempunyai tingkatan mashlahat dan kepentingannya masing-masing. Ada tiga tingkatan urgensi dan kepentingan, yaitu: dharuriyat, yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi.

Jika tidak segera terpenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Kemudian hajiyat, yaitu kebutuhan yang secukupnya saja untuk dipenuhi.

Jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Sedangkan tahsinat, yaitu kebutuhan pelengkap. Jika tidak dipenuhi, akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Mashlahat yang terdapat dalam syariat Islam memiliki dhawabit (batasan) yang harus dipenuhi untuk menentukan substansi mashlahat yang bersifat umum dan mengaitkannya dengan dalil hukum, sehingga ada keterikatan antara kedua aspek tersebut.

Batasan mashlahat ini sangat penting agar yang didapat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT selaku pembuat syariat di muka bumi ini.

Batasan maslahat tersebut terdiri dari:

1. Mashlahat tersebut termasuk bagian dari maqashid syariah.
Mashlahat tersebut harus merupakan salah satu bagian dari 5 prinsip maqashid syariah di atas.

2. Tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.
Setiap mashlahat harus sesuai dengan kandungannya. Jika bertentangan dengan Alquran dan Sunnah, maka hukum tersebut menjadi batal dan hukum tersebut bukan mashlahat.

3. Tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar.
Suatu mashlahat mempunyai kekuatan hukum, jika tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar. Jika terdapat mahlahat yang lebih besar, maka mashlahat yang lebih kecil menjadi batal.

Fungsi maqashid syariah diantaranya adalah: bisa memahami nash sumber hukum (beserta hukumnya) secara komprehensif, dapat menjadikan maqashid syariah sebagai salah satu standar menguatkan salah satu pendapat fuqaha dan memahami pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa.

Beberapa kaidah untuk mengetahui maqashid syariah diantaranya: Seluruh ketentuan syariah memiliki maksud (maqashid), taqshid (menentukan maqashid) harus berdasarkan dalil, menertibkan mashlahat dan mafasadat, kemudian membedakan antara maqashid dan wasa’il dalam setiap ketentuan Allah.

Penerapan maqashid syariah merupakan penjabaran dari maqashid (tujuan) besarnya yaitu hifdzu maal (menjaga dan memenuhi kebutuhan akan harta).

Menjaga dan memenuhi kebutuhan akan harta harus memperhatikan dari sisi bagaimana mendapatkannya atau pun dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki.

Hifdzu maal tersebut juga menjadi rumpun kaidah dalam bidang muamalah. Kaidah ini dijabarkan dengan maqashid ‘ammah (tujuan-tujuan umum) dan maqashid khassah (tujuan-tujuan khusus) yang sangat banyak.

Maqashid ‘ammah (tujuan-tujuan umum) adalah tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. Sedangkan maqahid khassah (tujuan-tujuan khusus) adalah tujuan disyariatkan suatu hukum tertentu.

Maqashid khassah (tujuan-tujuan khusus) disebut juga dengan maqashid juz’iyah. Maqashid khassah (tujuan-tujuan khusus) adalah hasil istiqro’ (kajian) para ulama terhadap nash dan hukum-hukum syariah dan menghasilkan kepastian (qath’i).

Beberapa maqashid ‘ammah ketentuan ekonomi syariah: setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh masing-masing pihak, setiap kesepakatan bisnis harus adil bagi masing-masing pihak, setiap pihak harus berkomitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat, melindungi hak kepemilikan, harta harus terdistribusi dengan baik agar dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, dan sebagainya.

Beberapa maqashid khassah ketentuan ekonomi syariah diantaranya, maqashid pelarangan riba dalam surat Ali Imran ayat 130 untuk mengajak manusia berempati menjauhkan riba yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal, maqashid perbedaan jual beli dan riba, dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami mengapa Allah menetapkan suatu hukum yang bisa jadi kita tidak menyukainya, tetapi memberikan mashlahat kepada kita. Begitu pun sebaliknya, apa yang kita suka belum tentu memberi mashlahat kepada kita.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here