Tunda Salur ADD Tak Jelas, Kades Ancam Boikot Pileg

0
468

Natuna – Tunda salur Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 tak kunjung cair, membuat 72 kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi kantor DPRD Natuna di Jalan Yos Sudarso, Selasa (25/9) pagi.

Bila belum mendapat kejelasan, Kepala desa (Kades) akan memboikot Pileg 2019 mendatang.

“Kita ingin ketegasan pemerintah daerah dan DPRD Natuna terkait pencairan dana tunda salur ADD 2017 dan 2018. Jika tidak ada kejelasan kita akan lakukan aksi tutup kantor dan akan memboikot Pemilu Legislatif 2019 mendatang,” Wakil Ketua FKD se-Natuna Samsul Bahri saat hearing.

Dikatakannya, untuk apa memilih anggota legislatif apabila aspirasi masyarakat tidak di dengar dan tak mampu diselesaikan anggota DPRD.

“Untuk apa kita memilih para anggota DPRD Natuna, jika tidak bisa menyampaikan aspirasi kami,” cetusnya.

Kepala Desa Sungai Ulu yang juga Ketua Forum Kepala Desa se-Natuna, Harmanto menuturkan, belum ada penyelesaian terkait kucuran ADD 2017 hingga sekarang.

“ADD 2017 senilai ratusan juta belum juga dicairkan. Apalagi untuk 2018 ini,” kata Ketua FKD Harmanto saat menyampaikan tuntutan para kades se-Natuna di ruang Paripurna DPRD Natuna.

Akibat tunda salur tersebut, banyak kegiatan desa yang sudah direncanakan namun tak bisa terealisasi.

Menurutnya, hal jelas membuat kepercayaan masyarakat terhadap Kades hilang.

“Kita datang ke DPRD ini hanya ingin kejelasan kapan akan dicairkan ADD yang sudah disahkan dalam APBD Natuna. Apalagi dengan keterlambatan ini membuat kepercayaan masyarakat kepada kepala desa menurun,” jelasnya.

Ia berharap melalui hearing antara Kades dengan DPRD Natuna, segala tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.
Ada tiga poin permintaan kepala desa, diantaranya, kepastian aliran dana tunda salur APBD sekitar 12 miliar pada tahun 2017. Begitu juga dengan 2018 agar bisa dipergunakan sebagai mana mestinya.
Termasuk pembiayaan operasional, gaji serta kegiatan yang harus dilaksnakaan.

Ketua DPRD Natuna, Yusripandi mengatakan, permasalahan ini harus didudukkan bersama antara Kades, DPRD dan pemerintah daerah supaya bisa mendapatkan kejelasan terkait penyaluran tunda salur ADD.

“Untuk menyelesaikan masalah ini, kita sudah memanggil pihak pemerintah daerah dalam hal ini Sekda Natuna agar bisa memberikan kejelasan pencairan dana ADD tunda salur sejak 2017 lalu sampai sekarang,”ucapnya.

Rencannaya, hearing kembali akan dilaksanakan pukul 13.00 Wib menunggu Sekda Natuna hadir.

“Jadi kita tunggu perwakilan dari pemerintah daerah untuk datang pada hearing memberikan penjelasan,” ucapnya. (hrd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here