Tunggu dan Hormati Proses Hukum

0
568
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bersama Isdianto, Wakil Gubernur Kepri terpilih di salah satu acara, belum lama ini. f-istimewa

Terkait PTUN Terhadap DPRD Kepri Atas Penetapan Isdianto

TANJUNGPINANG – Salah satu gugatan hukum terhadap penetapan DPRD Kepri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam mengenai Isdianto sebagai calon tetap Wagub Kepri telah dicabut, Rabu (3/1). Namun, masih ada gugatan ke PTUN lainnya yang saat ini masih berjalan prosesnya. Untuk itu, proses hukum tersebut harus dihargai.

Adapun gugatan lain terhadap Penetapan DPRD Kepri tentang Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri Sisa Masa Jabatan 2016-2021 di PTUN Batam oleh partai pengusung PKB adalah, calon Wagub Kepri Fauzi Bahar dan Rini Sani serta elemen masyarakat Kepri.

Terkait hal ini, akademisi Kepri, Dr. Andi M. Asrun SH menyampaikan pandangannya sebagai berikut ini, pertama, semua pihak harus menghargai proses hukum gugatan tersebut seraya menantikan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kedua, putusan Pengadilan dalam bentuk apapun harus dihormati. Ketiga, proses penetapan Isdianto sebagai Wagub Antar Waktu yang dinilai melanggar peraturan dan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat di Jakarta.

Keempat, semua pihak harus mengambil hikmah dari perkara Isdianto tersebut dan menjadi pembelajaran politik yang berharga di masa depan.

Kelima, Gubernur Kepri diharapkan tetap fokus pada pekerjaan melayani masyarakat yang terbukti cukup bagus dalam satu tahun terakhir ini walaupun tidak didampingi oleh Wakil Gubernur.

”Keenam, karena tidak diatur soal Calon Tunggal Wakil Gubernur Sisa Masa Jabatan dalam UU No. 1 Tahun 2016, maka pemerintah perlu mengeluarkan Perppu tentang Calon Tunggal Wagub,” ujar Ketua Program Pascasarjana Hukum Universitas Pakuan Bogor ini dalam pres rilisnya yang diterima wartawan koran ini, kemarin.

Terkait penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri, menurut pihak DPRD Kepri sudah sesuai aturan. Tidak ada aturan yang dilanggar.

Sedangkan pencabutan perkara gugatan hukum No.26 tahun 2017 dari Rakyat Kepri terhadap penetapan DPRD Kepri ke PTUN Tanjungpinang di Batam, mengenai Isdianto dilaksanakan melalui putusan majelis hakim yang dipimpin Fatimah SH dengan anggota Binovita SH dan Abdurahman SH. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here