Tunggu Putusan MK, KPU Baru Umumkan Caleg

0
572

TANJUNGPINANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri bersama KPU kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepri belum mau mengumumkan hasil perolehan kursi di Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 ini. Baik itu perolehan kursi di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri maupun DPRD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kepri, Sriwati kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (25/7).

Alasannya, KPU RI secara nasional sedang menghadapi proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) RI terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pileg 2019 ini.

Baca Juga :  Masih Menunggu Juknis dari KPU Pusat

”Kita tunggu sidang MK selesai,” sebut Sriwati.

Ditambahkan Divisi Hukum KPU Provinsi Kepri, Widiyono Agung S mengatakan, khusus Partai Beringin Karya (Berkarya) mengajukan gugatan PHPU dari 24 pengurus di Provinsi termasuk Provinsi Kepri ke MK RI. Proses gugatan PHPU sedang berlangsung di MK RI.

Pokok gugatan tertuang di SK KPU RI Nomor 987 tentang penetapan hasil rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg. Artinya, SK itu satu kesatuan untuk wilayah Indonesia termasuk wilayah Provinsi Kepri.

”Kita menunggu putusan akhir dari MK dulu,” ucap dia.

Baca Juga :  KPU dan Polisi Selidiki Calon Panwaslu

Kalau berdasarkan jadwal yang diterimanya dari MK RI, sidang putusan MK mulai berlangsung pada 5-9 Agustus 2019 nanti. Apakah terjadi perubahan putusan MK atau tidak ke depannya.

”Kita lihat saja nanti,” terang dia.

Kalau Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 1027 tentang penetapan perolehan kursi sudah ada. KPU kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia menunggu putusan MK RI terkait gugatan PHPU Pileg 2019.

”Kalau sudah ada putusan, barulah kita lakukan penetapan perolehan kursi,” sebut dia.

Baca Juga :  Syahrul Temui Koalisi Anak Pinang

Selain menunggu keputusan MK, KPU Kepri juga akan dihadapi dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik di DKPP. Dan lembaga yang menjadi hakim etik itu menerima laporan dari caleg PAN Batam yang tidak terima karena dirinya kalah di pleno KPU Kepri. Sementara di KPU Batam caleg tersebut unggul dari caleg lainnya. KPU Kepri mengubah perolehan suara ketika pleno provinsi. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here