Tunjangan DPRD Batam Dikoreksi Gubernur

0
739

BATAM – Tunjangan DPRD Kota Batam yang diajukan di Rancangan APBDP Kota Batam menjadi salah satu koreksi Gubrnur Kepri Nurdin Basirun.

Di dalamnya, mengatur jumlah tunjangan transportasi yang dinilai lebih tinggi dari tunjangan transportasi DPRD Provinsi Kepri. Atas rekomendasi itu, anggota Banggar DPRD Batam mengaku mengikuti arahan Gubernur itu.

Anggota Banggar DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho, mengatakan, pembahasan terkait hasil evaluasi Gubernur belum dilakukan DPRD. Namun, secara pribadi dirinya memilih mengikuti rekomendasi Gubernur melalui evaluasi RAPBD itu.

”Kalau saya, ikuti saja, dari pada nanti kita terima, tapi setelah tidak menjabat disuruh mengembalikan, seperti dana aspirasi anggota dewan yang dulu,” kata Udin.

Baca Juga :  Struktur Alat Kelengkapan Dewan Batam Dirombak

Menurutnya, sesuai hasil evaluasi gubernur yang mereka terima, Gubernur meminta tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD Batam berpedoman ketentuan pasal 8 dan pasal 17 PP No. 18 Tahun 2017.

Dewan batam harus mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.

”Angkanya belum tahu. Perlu kajian. Kalau sekarang belum ada gambaran angkanya. Tapi saya setuju saja agar diturunkan,” tegasnya.

Udin mengakui kalau sesuai ketentuan, tunjangan DPRD tingkat kabupaten/kota harus lebih rendah dibandingkan provinsi. Walau diakui kalau transportasi, seharusnya sama saja, karena bensin dan sewa mobil, rata-rata sama. Tunjangan transportasi Rp7,5 juta perbulan yang diajukan dalam Ranperda APBD.

Baca Juga :  BUBU Rombak Wajah Bandara

Namun, untuk tunjangan rumah, dinilai harusnya ada penyesuaian. Alasannya, sewa rumah di Batam dan di Tanjungpinang berbeda. Sewa rumah untuk Batam lebih tinggi dibanding Batam. ”Kita semua pasti tahu harga sewa di sini lebih mahal daripada di Tanjungpinang,” kata Udin.

Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2017, standar harga satuan untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri dihitung berdasarkan kondisi di Tanjungpinang, ibu kota Kepri, sedangkan nilainya lebih rendah dibanding Batam.

”Tapi mau tidak mau, harus kita ikuti, pastinya di bawah Tanjungpinang. Daripada seperti kasus tunjangan komunikasi yang sudah-sudah itu,” kata politisi PDI P ini.

Baca Juga :  Gas Bumi Masih Menjadi Energi Paling Efisien

Sementara, anggota Banggar DPRD Batam lainnya, Jeffry Simanjuntak mengatakan, secepatnya mereka akan membahas, sehingga bisa diterapkan secepatnya. ”Tapi kita belum ada gambaran berapa yang akan dievaluasi nantinya,” katanya.

Seperti diketahui, Pansus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mengusulkan kenaikan tunjangan dalam APBD-P 2017 beberapa waktu yang lalu.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here