Tunjangan Transportasi Dewan Rp 7,5 Juta

0
660
SAHKAN APBD-P: Pimpinan DPRD Bintan Agus Wibowo dan Bupati Bintan H Apri Sujadi menandatangani naskah pengesahan Ranperda perubahan APBD (APBDP) 2017, disaksikan Wabup H Dalmasri Syam dan Sekda Bintan Adi Prihantara, kemarin. F-jendaras/tanjungpinang pos

DPRD Sahkan APBDP 2017 Bintan

BINTAN – DPRD Kabupaten Bintan mengesahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 Bintan, Rabu (11/10) kemarin. Dari total belanja daerah Rp 1,128 triliun, dewan menerima tunjangan transportasi. Tapi, tunjangan perumahan dikurangi.

Persetujuan Ranperda perubahan APBD 2017 Bintan disahkan dalam paripurna dewan, yang ditandatangani oleh Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Ketua I DPRD Bintan Agus Wibowo.

”Sesuai dengan PP 18/2017, kami dapat tunjangan transportasi. Tapi, tunjangan perumahan dikurangi, dari nilai sebelumnya,” kata Agus Wibowo, kepada koran ini.

Agus menyebutkan, untuk tunjangan transportasi, diestimasikan berkisar Rp 6 juta sampai Rp 7,5 juta per bulan. Tapi, masih menunggu Standar Satuan Harga (SSH), yang sedang disurvei.

Sedangkan tunjangan perumahan, sebelumnya dewan menerima Rp 10,2 juta per bulan. Setelah dibahas sesuai PP 18/2017, tunjangan perumahan dikurangi, menjadi Rp 6 jutaan per bulan.

”Estimasi penghasilan dewan Bintan Rp 30 jutaan per bulan. Itu sudah masuk gaji dan semua tunjangan. Penghasilan itu diterima terhitung September,” sebutnya.

Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bintan Edi Yusri menyampaikan, dari total belanja Rp 1,128 triliun itu, belanja langsung sebesar Rp Rp 618,116 miliar atau mengalami penambahan sebesar Rp 2 miliar, dari proyeksi APBD murni yang semula berjumlah Rp 615 miliar. Sedangkan belanja tak langsung sebesar Rp 512,623 miliar lebih, atau mengalami penurunan sekitar Rp 2 miliar lebih, karena dilakukan efisiensi pada belanja sosial.

”Dengan demikian porsi belanja daerah terdapat peningkatan sebesar Rp 70,176 miliar lebih, jika dibandikan total belanja pada APBD murni 2017 sebesar Rp 1,058 triliun lebih,” sebut Edi Yusri saat menyampaikan laporan banggar.

Sedangkan melihat sisi pendapatan daerah pada APBD-P berjumlah Rp 992,328 miliar lebih, meningkat sekitar Rp 11 miliar, jika dibandingkan pendapatan daerah pada APBD murni yang sebesar Rp 980,991 miliar.

Pendapatan yang bersumber dari PAD Bintan sebesar Rp 225,732 miliar lebih, serta dana perimbangan sebesar Rp 604,790 miliar lebih, dan dana lain-lain sebesar Rp 91,841 miliar lebih.

Dengan total APBD-P 2017 melebihi Rp 1,128 triliun itu, tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD Bintan juga mendapat porsi sebesar Rp 1,6 miliar. Anggaran ini, dialokasikan untuk penambahan gaji dan tunjangan dewan, hingga akhir tahun 2017 ini. Bila diakumulasikan dengan waktu tiga bulan hingga Desember mendatang, setiap dewan diperkirakan akan menerima penghasilan maksimal sebesar Rp 31 juta per bulan.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, dengan disahkannya Perda APBDP 2017, pihaknya segera menggesa untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), yang mengatur kenaikan tunjangan dewan itu. ”Perbup itu sedang dikerjakan. Dan bila sudah di meja saya, secepatnya saya teken,” kata H Apri Sujadi, usai paripurna.(YENDI-JENDARAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here