Uang Lego Jangkar Dibagi

0
618

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun memastikan 7 kabupaten/kota di Kepri akan kebagian uang lego jangkar ke depan.

TANJUNGPINANG – Nurdin mengatakan, Pemprov Kepri akan adil dalam pembagian uang lego jangkar. Meski satu daerah tidak menghasilkan uang lego jangkar, tetap kebagian.

”Misalnya Lingga tak ada titik lego jangkar, tetap kita bagi nanti. Kita pun tak ingin provinsi semua yang mengelolanya,” ujarnya, kemarin.

Pembagian uang lego jangkar diusahakan sama dengan pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH-PKB). Pemkab/pemko juga membutuhkan anggaran untuk pembangunan.

”Uang itu kan milik bersama. Kita akan pakai untuk kebutuhan masyarakat kita. Tenang aja, semua kebagian nanti,” bebernya.

Ia mengatakan, tarif lego jangkar di Kepri akan dibuat kompetitif. Bila perlu, harganya lebih murah dibandingkan negara tetangga.

Tidak seperti tarif yang dibuat Badan Pengusahaan (BP) Batam sekarang ini harganya selangit dan sulit bersaing dengan negara tetangga.

Dalam penetapan tarif nanti, masih akan dibahas dengan pusat. Sebab, Pemprov Kepri tidak ingin bekerja sendiri.

Meski demikian, gubernur menegaskan, bahwa pengelolaan lego jangkar mutlak di tangan Pemprov Kepri sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang penting saat ini, kata dia, persoalan lego jangkar ini bisa diselesaikan dengan baik-baik dan tidak ribut apalagi saling rebut karena sudah jelas wewenang itu di tangan pemprov.

Jika masih ribut-ribut soal lego jangkar, maka kapal asing yang mau lay up akan membatalkan niatnya. Jadinya, usaha lego jangkar bisa sepi.

Saat ini, perkiraan sementara dari 4 jenis usaha di bidang labuh jangkar sekitar Rp 6 triliun setahun. Itu bila semua diusahai. Namun Nurdin tak yakin bisa memperoleh sebesar itu tahun ini.

Tapi Nurdin mengatakan, tetap ada harapan. Karena tarifnya ke depan akan lebih murah, bisa saja pendapatan dari lego jangkar meningkat terus.

”Kalau harga kita lebih murah, bisa Rp 10 triliun. Kapal akan berbondong-bondong datang ke laut kita,” harapnya.

Saat ini, pemprov berusaha agar lego jangkar benar-benar ditangani mereka.

”Sekarang kita sibuk mengurus ini. Tapi yang lain juga ikut sibuk,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur Ismail mengatakan, kondisi geografis kepri yang terdiri dari 96 % lautan dan hanya 4% daratan serta letaknya yang strategis berbatasan langsung dengan 4 negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Tiongkok merupakan potensi penerimaan daerah dari sektor maritim yang perlu dioptimalkan.

Provinsi berwenang melaksanakan pengelolaan wilayah laut sampai 12 mil dari garis pantai di luar minyak dan gas bumi.

Terdapat ruang perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) DLKp pelabuhan di wilayah Kepri digunakan sebagai perairan terminal khusus (Tersus) dan area labuh jangkar.

Dalam pelaksanaannya pemanfaatan ruang laut dalam 12 mil tersebut telah diusahakan (dioperasikan) oleh BP Batam dan badan usaha lainnya dengan menggunakan Izin Dirjend Hubla dan setiap pengguna area labuh jangkar wajib membayar PNBP kepada UPT Kementerian Perhubungan (KSOP/KUPP).

Setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara pasal 9 ayat (3).

Ayat 3 disebutkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (1), Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Ayat 2, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.
b. pengaturan administratif.
c. pengaturan tata ruang.
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Ayat 3, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Ayat 4, apabila wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

Ayat 5, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Kewenangan daerah provinsi, pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.

Di UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 47 ayat (1), setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi wajib memiliki izin lokasi.

Pasal 49, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20 miliar.

UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 77, suatu wilayah tertentu di daratan atau di perairan dapat ditetapkan oleh menteri menjadi lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan.

UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 (64), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here