Ulah Kemenhub Dilaporkan ke KPK

0
735
H Nurdin Basirun

Terkait Kewenangan Pengelolaan 12 Mil Laut

Sikap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang sampai saat ini belum menyerahkan kewenangan pengelolaan 12 mil laut sesuai Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akhirnya disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

DOMPAK – KETIKA Tim Penelitian dan Pengembangan KPK berkunjung ke Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak, Kamis (12/7) kemarin, Nurdin menyampaikan berbagai persoalan di Kepri, termasuk 12 mil laut itu.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, dirinya sudah membeberkan persoalan mendasar yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri saat ini. ”Jadi saya sampaikan, secara menyeluruh apa saja hambatan investasi yang terjadi di daerah kita saat ini kepada mereka (Litbang KPK, red),” jelas Nurdin kepada wartawan usai pertemuan dengan KPK.

Nurdin menceritakan, sebagai gambaran penting bahwa hal yang paling mendasar adalah masalah kewenangan UU No.23 tahun 2014. Yang mana, kata dia, tidak banyak mengatur yang di darat melainkan di laut mulai 0-12 mil.

”Di situ sudah jelas, kewenangan provinsi mengelola keuntungan di laut 0-12 mil. Bahkan sejak aturan itu diberlakukan pemerintah pusat tidak boleh memungut, apalagi mengambil keuntungan disitu. Sementara saat ini, kita masyarakat Kepri, yang mayoritas memiliki luas laut, tapi tidak pernah meraup keuntungan dari sini,” beber Nurdin.

Hal tersebut tentu membuat Kepri banyak dirugikan. Untuk itu, kata dia, di depan Tim Litbang KPK Nurdin secara lugas meminta agar sama-sama meluruskan aturan tersebut yang sampai hari ini masih terhalang di jajaran pemerintah pusat.

”Banyak kepentingan masyarakat yang harus kita lindungi. Ditambah lagi, ruang yang terbatas, bahkan ancaman gangguan terhadap berbagai aktivitas di laut. Ini sebenarnya yang paling penting harus kita jaga,” terang Nurdin.

Lebih lanjut Nurdin juga menyampaikan, bahwa hambatan investasi lainnya selain sektor maritim adalah perkembangan sektor kawasan Free Trade Zone (FTZ). Saat ini di Kepri terdapat tiga wilayah yang berlaku FTZ dan masih sangat minim nilai investasi yang dilakukan.

Mengingat masih adanya kendala dan hambatan dasar. Hambatan tersebut seperti aturan pemerintah pusat yang bertentangan di daerah, minimnya infrastruktur, ada daerah kawasan FTZ yang belum sesuai pemanfaatannya. Pada dasarnya, pihak Pemprov meminta masukan Tim Litbang KPK.

”Ada aturan yang sampai saat ini tidak diputuskan di daerah, melainkan di pemerintah pusat,” terangnya.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri Jamhur Ismail sudah bolak-balik ke Jakarta untuk memperjuangkan pengelolaan lego jangkar di 0-12 mil laut tersebut.

Saat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari Pasal 27 itu, Jamhur kerap ke Jakarta untuk ikut rapat. Namun, ada saja upaya Kemenhub untuk menggagalkan itu. Sehingga sampai saat ini, Pemprov Kepri belum menerima apa-apa dari lego jangkar.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here