UMK Bintan di Atas Rp 3 Juta

0
1142
RAPAT UMK: Hasfarizal Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan memimpin rapat pembahasan UMK 2018 Bintan, di ruang rapat 3 Kantor Bupati Bintan, Rabu (8/11).f-yendi/tanjungpinang pos

Dewan Pengupahan Usul Dua Opsi ke Bupati

BINTAN – UPAH Minimum Kabupaten (UMK) 2018 Bintan dipastikan berada di atas nilai Rp 3 juta. Nilai UMK Bintan ini jauh di atas nilai UMK Kota Tanjungpinang sebagai daerah terdekat, yang ditetapkan sebesar Rp 2.565.187, baru-baru ini.

Namun, saat ini Dewan Pengupahan masih mengusulkan dua opsi nilai UMK 2018 Bintan, kepada Bupati Bintan H Apri Sujadi sebelum diterus ke Gubernur Kepri. Pengusulan dua opsi nilai UMK ini disepakati dalam rapat Dewan Pengupahan Bintan yang berjalan alot, Rabu (8/11) pagi kemarin.

Dalam pembahasan UMK 2018 di ruang rapat 3 tersebut, Dewan Pengupahan memaparkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2017. Dari hasil survei dan perhitungan nasional, inflasi tahun ini sebesar 3,72 persen, pertumbuhan ekonomi (PDB) 4,99 persen. Sedangkan KHL di Bintan sebesar Rp 2.972.945.

Berdasarkan data tersebut, Apindo mengusulkan nilai UMK 2018 Bintan sebesar Rp 3.112.618. Angka tersebut dihitung berdasarkan ketentuan PP nomor 78/2015. Dengan nilai UMK tahun 2017 Bintan sebesar Rp 2.863.231.

Baca Juga :  Dalmasri Minta Jaga Kerukunan Umat Beragama

Ketua Apindo Bintan Jamin Hidajat menyampaikan, Apindo pusat dan para pengusaha sudah mengevaluasi dan memandang perkembangkan investasi ke depan. Tahun 2018, belum ada jaminan investasi di daerah berkembang. Termasuk di Bintan. Namun demikian, pengusaha sepakat, dalam menentukan UMK itu berdasarkan PP 78/2015.

Menurutnya, dengan UMK 2018 Bintan sebesar Rp 3.112.618 ini, belum tentu ada titik terang terhadap kemampuan pengusaha atau investasi ke depan, untuk menjalankan nilai UMK itu.

”Nilai UMK ini jangan dilihat atau dihitung seperti matematika. Tapi dilihat dari konservatif. Angka UMK sesuai PP 78/2015 ini saja, ini belum bisa dikatakan optimis untuk dijalankan. Tapi, bisa saja dijalankan. Itu artinya, kami dari pengusaha berat menjalankan ini, tapi harus dijalankan,” tutur Jamin Hidajat.

Sementara, usulan nilai UMK 2018 dari serikat pekerja sebesar Rp 3.222.332. Mewakili serikat pekerja, Darsono Ketua SPSI Reformasi Bintan mengatakan, formulasi perhitungan angka itu sesuai PP 78/2015, dan ditambah selisih KHL dikurangi nilai UMK tahun 2017.

Dari Pemkab Bintan, Kepala DPMPTSP-Naker Bintan Hasfarizal Handra menyatakan, nilai UMK 2018 Bintan tetap dihitung berdasarkan ketentuan pada PP 78/2015, sama dengan usulan yang disampaikan pengusaha (Apindo). ”Dari usulan ini, UMK 2018 Bintan sudah pasti di atas Rp 3 juta. Naik dari nilai UMK tahun 2017,” kata Hasfarizal.

Baca Juga :  Bekarang, Warga Tanjunguban Tenggelam di Laut

Karena ada dua opsi nilai UMK yang diusulkan, dalam rapat Dewan Pengupahan Bintan disepakati, dua angka itu diusulkan kepada Bupati Bintan, dan diteruskan ke Gubernur Kepri. Hal itu disetujui oleh pihak Apindo, pemerintah, empat serikat pekerja dan pihak kepolisian. ”Pak Gubernur Kepri yang menetapkan angka UMK 2018 Bintan, melalui SK gubernur,” ujar Hasfarizal Handra.

Namun, Andi Silaloho Ketua FSPMI Bintan menolak jika UMK Bintan tetap diusulkan dari perhitungan PP 78/2015. Menurutnya, jika UMK tetap mengacu kepada PP 78/2015, FSPMI Bintan tidak ikut menandatangani berita acara penetapan UMK ini.

”Ini sudah instruksi dari DPP FSPMI. Bahkan FSPMI akan menggelar aksi solidaritas penolakan PP 78/2015, Jumat (10/11) ini secara serentak. Seharusnya Pemkab Bintan juga menolak atau melawan PP 78/2015 itu, ke pemerintah pusat,” kata Andi Silaloho sambil meninggalkan rapat Dewan Pengupahan Bintan tersebut.

Baca Juga :  Kesehatan Bupati Dicek Sebelum Membuka MTQ

Meski demikian, empat pimpinan serikat pekerja lainnya dan belasan anggota Dewan Pengupahan Bintan dari semua unsur sepakat mengusulkan dua opsi nilai UMK tersebut kepada Bupati Bintan, dan diteruskan ke Gubernur Kepri.

Hasfarizal Handra selaku pemerintah menyatakan, selagi PP 78/2015 tidak dicabut atau kalah dalam gugatan, Pemkab Bintan tetap mengacu kepada PP 78/2015 dalam penghitungan UMK 2018 Bintan ini.

”Usulan dua angka kepada Bupati Bintan dan diterus ke Gubernur Kepri ini, merupakan asas demokrasi di Dewan Pengupahan Bintan,” kata Hasfarizal usai menandatangani berita acara kesepakatan bersama, atas usulan nilai UMK tersebut, bersama unsur lainnya.

”Saya langsung laporkan hasil rapat ini ke Bupati. Dan paling lambat, Jumat (10/11) besok, usulan dua opsi nilai UMK 2018 Bintan, sudah sampai ke meja Pak Gubernur,” tegas Hasfarizal Handra.(YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here