UMKM dan Koperasi Tidak Berkembang

0
800
BERSAMA: Waka I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga bersama pelaku UKM di kawasan Pantai Impian saat Reses belum lama ini. f-ISTIMEWA

TANJUNGPINANG – Ekonomi di daerah maupun nasional melemah hal ini dipengaruhi secara global. Ditengah kondisi demikian, Pemda harus memiliki penguatan ekonomi ditengah masyarakat.

Diantaranya dengan menghidupkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Tanjungpinang. Hanya saja, hal ini sulit terealisasi, karena dari ribuan yang didirikan tidak ada yang berkembang.

Hal itu dikatakan, Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang, Mimi Betty Wilingsih. Bahkan ia menuturkan, hal serupa terjadi pada Koperasi. Dari 500 Koperasi, kini yang dapat didata hanya sekitar 200 lebih. Lainya tidak ada kabar mengenai statusnya. Ini yang perlu didata kembali.

Terkait hal ini, ia merasa sedih melihat UMKM dan koperasi yang tidak berkembang. Dituturkannya, dari 12 ribu UMKM di Tanjungpinang kini yang kembali bisa didata hanya 6.102. Sisanya tidak terdata dan tidak tahu apakah masih aktif atau tidak.

Kegagalan pelaku UMKM dan Koperasi karena tidak memiliki kemampuan. Diataranya dibidang manajemen, pengembangan pasar, serta modal usaha untuk menjalankan usahanya. Sejumlah kegagalan ini perlu menjadi perhatian dan diperbaiki bersama.

Dengan kondisi demikian, ia meminta melalui Dinas Pasar dan UMKM dapat kembali mendata dan menumbuhkan jenis usaha-usaha baru ditengah masyarakat. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk mendirikan usaha masih kecil.

Ia juga tidak terlepas dari peran pemerintah yang harus membuat konsep dalam melakukan pembinaan koperasi kepada UMKM. Tanpa adanya konsep maka diyakini, kegiatan mendirikan UMKM hanya sebatas seremoni dan keinginan.

Dicontohkannya, beberapa daerah dikunjunginya seperti di Kabupaten Kampar, Riau sudah banyak UMKM yang berhasil dengan omset ratusan juta. Bahkan ada bank yang berani meminjamkan modal kepada UMKM hingga miliaran rupiah. Begitu juga dengan Batam, UMKM nya hidup dan berkembang.

Di Batam bukan mengandalkan dari APBD melainkan dari dana CSR perusahaan. Ini juga perlu peran dari pemerintah untuk mengkomunikasikan.

Selain itu, melakukan pembinaan dan pendampingan, sebab usaha kecil juga perlu hal tersebut sebagai evaluasi serta masukan. Serta tak kalah penting mencarikan pasar untuk setiap produk dibuat.

”Kami rasa koperasi dan UMKM di Tanjungpinang bisa melakukan demikian. Asalkan peran pemerintah serius dalam melakukan bimbingan serta bantuan modal maupun lainnya,” terangnya.

Pemerintah juga diminta selektif dalam memilih usaha berpotensi dipasarkan hingga keluar daerah dan keluar negeri. Hal senada disampaikan Arif yang juga Sekretaris Komisi II. Ia menilai ada banyak usaha di Tanjungpinang tidak tergarap baik.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here