Urus Izin Dulu, Baru Membangun

0
236
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma pimpin rapat bersama pengusaha Rimba Jaya, Kadin Kota Tanjungpinang, Boby Jayanto dan kepala OPD. f-Istimewa

Syahrul-Rahma Tunjukkan Ketegasan di Rimba Jaya

Mendapat teguran dari Wakil Wali Kota Tanjungpinang Hj Rahma, pengusaha di Rimba Jaya berencana akan menutup usaha mereka di sana. Meski demikian, sikap tegas tetap dipertahankan Rahma dan Syahrul.

TANJUNGPINANG – RAHMA sendiri wajar memberi teguran harus mengurus izin dulu sebelum membangun. Sebab, dari perizinan itu ada kewajiban yang harus dibayar, upaya pemerintah jmemastikan tidak ada dampak lingkungan pembangunan itu.

Lagipula, sudah menjadi tugas pemerintah mengingatkan masyarakat yang akan melakukan pembangunan, terlebih dahulu mengurus izin. Rahma sendiri turun bersama rombongan, Selasa (4/12) lalu.

Rahma menegaskan, dirinya turun ke sana perwakilan pemerintah dan memberi tahu ada aturan yang harus diikuti jika ingin membangun. Ia memastikan tidak ada kepentingan, kecuali untuk kebaikan pembangunan di kota ini.

”Saya tidak memiliki kepentingan. Murni turun memberitahu aturan yang terlupakan. Bila ada yang suka atau tidak suka, itu hanya bumbu-bumbu. Yang penting saya berupaya melakukan yang terbaik untuk kota ini,” ujar Rahma saat berbincang dengan Tanjungpinang Pos di kediamannya, Senin (10/12) malam.

Rahma masih mengenakan baju PDH Khaki, usai melakukan rutinitas di hari itu. Termasuk memimpin rapat bertemu dengan pemilik usaha Rimba Jaya, Richar Asril beserta Presiden Direkturnya, Juliet Asril di Kantor Bappelitbang Tanjungpinang.

Dituturkannya, kedatangannya ke Rimba Jaya bukan tanpa alasan. Pengembang diketahui melakukan pembangunan baru namun belum mengantongi izin.

Ia pun meminta OPD terkait yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dibantu Satpol PP Tanjungpinang memasang pelang bertuliskan larangan melanjutkan pembangunan itu.

Sejak awal ia meyakini, hal itu akan menimbulkan reaksi dari pengembang. Ditegaskannya, pelang itu semata-mata untuk mengingatkan kembali ada aturan yang harus diikuti.

Pihak pengembang diminta terlebih dahulu menyelesaikan pengurusan izin baru membangun. Serta membayar kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan seperti tunggakan pajak dan retribusi daerah.

”Bila tidak memulai dari sekarang, kapan lagi? Jangan sampai sudah sisa masa jabatan baru ingin melakukan perubahan, nanti masyarakat menganggap pencitraan. Harus dimulai dari sekarang memasuki akhir pekerjaan kami tinggal melihat hasilnya,” ujarnya.

Rahma pun menuturkan, bila sudah memulai sesuatu pekerjaan, maka bertanggungjawab mengakhirinya sampai selesai. Tidak boleh ada yang tersangkut yang dapat merugikan berbagai pihak.

Ia pun didampingi OPD terkait melakukan pertemuan kembali dengan pemilik usaha di kawasan itu.

Setelah sebelumnya melakukan pertemuan yang dipimpin Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul di tempat yang sama di Kantor Bappelitbang Tanjungpinang, Sabtu (8/12).

Hasil pertemuan waktu itu, Ricar berkomitmen kembali membuka kios di Rimba Jaya. Penutupan hanya sementara, dua hari (Sabtu-Minggu) setelah itu dibuka kembali.

”Sepakat pemilik usaha di Rimba Jaya kembali membuka sewa kiosnya. Meski demikian, ditegaskannya bahwa pembangunan pun baru boleh dilanjutkan setelah izin selesai,” paparnya.

Selain itu, pengembang pun diminta membayar pajak-pajak yang tertunggak beserta dendanya. Terkait teknis pembayaran diserahkan kepada OPD terkait. Pembayaran boleh mencicil, maksimal satu tahun.

”Ini kan aturan. Bila kemudian pengusaha pengajukan permohonan keringanan denda pajak mungkin bisa sesuai dengan mekanisme yang diatur. Saya serahkan ke teknis,” tuturnya.

Mantan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang itu meyakini, jika pengusaha mengikuti aturan pun akan untung. Pertama, tak perlu takut melakukan pembangunan. Tidak ada sorotan negatif dari pihak lain termasuk masyarakat dan oknum tertentu.

Sekali lagi, ia menegaskan, pemerintah daerah hadir membantu mengingatkan aturan yang telah dibuat. Ini membuktikan, bahwa pihaknya tidak ingin ada permainan.

Bila ada kendala ia pun berpesan kepada pengusaha untuk memberitahu kepadanya. Dipastikannya, ia pun tidak akan mengambil keutungan pribadi.

”Saya akan panggil OPD terkait. Saya perkenalkan satu per satu ke pengusaha agar mudah mengurus izin. Bagi aparatur yang berani bermain, saya ingatkan jangan. Nanti menjerat diri sendiri,” tuturnya.

Ia pun mengingatkan agar setiap pengusaha tidak mengurus melalui calo, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Hadir dalam rapat, Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Pemko Tanjungpinang, Irwan, Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Hamalis, Plt Kepala BPPRD Tanjungpinang, Riany.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yuswandi, Kepala Satpol PP Efendi, perwakilan PUPR, Plt.
Camat Tanjungpinang Barat, Riwayat, Lurah Kemboja, Raja Mukmin. Serta Ketua Kadin Kota Tanjungpinang, Boby Jayanto.

Hamalis menuturkan, selama dua tahun menjabat, menjamin tidak ada bawahannya yang berani memperlambat urusan.

”Apabila dokumen lengkap tidak menghitung hari, satu jam saja izin siap, bahkan Pemko Tanjungpinang juga telah dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan Pelayanan Publik terbaik,” ujar Hamalis.

Menurutnya bila dokumen lengkap bisa segera dikeluarkan. Pihak Richar belum memasukkan dokumennya ke BPM&PTSP. Kini pihak pengembang baru memegang SKRK yang dikeluarkan PUPR Tanjungpinang.

”Surat tersebut harus diteruskan ke kami untuk mendapatkan IMB, sebenarnya tidak sulit, tinggal melengkapi dokumen saja, IMB sudah keluar,” ujar Hamalis.

Sementara itu Boby Jayanto mengatakan, bahwa adanya kisruh tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengadu domba antara Pemko Tanjungpinang dan pengusaha serta pedagang Rimba Jaya. Ia berpesan agar terbangun komunikasi yang baik.

”Saya mewakili pengusaha Tanjungpinang mewakili Kadin turut membantu pertumbuhan ekonomi di daerah ini dan mengimbau kepada pengusaha untuk menaati peraturan yang berlaku,” ujar Boby.(DESI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here