Urus Izin Tak Boleh lebih Satu Jam

0
397
KETUA DPRD Batam Nuryanto saat meninjau Mall Pelayanan Perizinan (MPP) Batam, baru-baru ini. f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Perizinan dengan persyaratan dan kecepatan pelayanan, menjadi poin penting dalam memberikan kepuasan bagi masyarakat dan investor. Karena itu, di Batam disiapkan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) pada pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Tidak hanya itu, diminta pelayanan di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan rumah sakit juga diminta tidak lebih dari satu jam.

Instruksi untuk pelayanan disampaikan Wali Kota Batam, HM Rudi kepada pegawai di lingkungan Pemko Batam. Diakui Rudi perintah itu juga merujuk pada perintah pemerintah pusat dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan investor.

”Urusan apapun oleh semua aparatur, TNI dan aparatur pemerintah, tidak boleh lebih satu jam. Maka saya perintahkan, siapkan diri dan regulasi. Sehingga semua bisa dijalankan,” tegas Rudi.

Terkait perizinan investasi, Pemko Batam juga melakukan hal yang sama. Demikian dengan BP Batam yang bergabung melalui OSS yang disiapkan saat ini dan direncanakan, akan diresmikan Mei 2018 ini.

Dengan OSS itu, diharapkan investasi akan meningkat, karena akan mendapat kemudahan berinvestasi. Selain itu, sebagai bentuk dukungan, DPRD Batam juga sudah mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemko Batam. Dimana, diantara percepatan pembangunan harus memberikan kemudahan dan insentif, termasuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

”Perlu dilakukan penelitian dan pengembangan dalam menyiapkan pembangunan. Perlu melibatkan Bank Indonesia,” kata Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Selain itu, Pemko Batam diminta segera menerapkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sampai di tingkat kelurahan. Hal itu, untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial.

”Sehingga komprehensif dan terintegratif bagi masyarakat miskin Batam,” imbaunya.

Diminta agar Wali Kota Batam melakukan analisis standar belanja, sebagai dasar penyusunan anggaran sedangkan standar pelayanan minimal. Khususnya untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar belum dikembangkan secara maksimal.

”Termasuk juga menerapkan secara sungguh-sungguh indikator sasaran berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehingga SPM menjadi strategi peningkatan mutu pelayanan publik dasar,” tegasnya mengakhiri.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here