Usai Pemilu, Bawaslu Kepri Evaluasi Pengawasan

0
56
Idris

TANJUNGPINANG – Pemilihan Presiden RI, DPR, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Kepri telah usai.

Tinggal KPU penetapkan anggota DPRD bagi daerah yang tidak mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelum menghadapi Pilkada serentak tahun 2020. Di Kepri sendiri akan ada pemilihan Gubernur Kepri, Walikota Batam, Bupati Bintan, Bupati Lingga, Bupati Anambas, Bupati Karimun dan Bupati Natuna.

Kini, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri sedang melakukan evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, yang sudah berlangsung pada 17 April 2019, lalu.

Evaluasi mulai dilakukan dari Bawaslu kabupaten/kota, Provinsi sampai tingkat Bawaslu RI.

”Kita sedang menyusun hingga merekap hasil pengawasan kita selama Pemilu serentak 2019,” kata Idris, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kepri kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (7/7).

Dari penyusunan hasil kerja, kata Idris, baru ketahuan kekurangan pengawasan yang sudah dilakukan Bawaslu selama pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Mulai dari sisi pengawasan, pencegahan dan sebagainya selama pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Kendala yang sudah dihadapi Bawaslu, adalah netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu 2019.

Kemudian, kurangnya sosalisasi Pemilu 2019 kepada masyarakat yang berada tinggal di daerah terpencil di beberapa pulau di wilayah Provinsi Kepri.

Ini salah satu kendala dengan ketersedian alat transportasi laut menuju daerah terpencil tersebut. Sehingga tidak terjangkau dengan pengawasan.

Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kepri bersama Bawaslu kabupaten/ kota di Provinsi Kepri akan melakukan evaluasi tersebut.

Agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang, bisa dibenahi.

Baik itu dari sisi pengawasan, pencegahan, pengetahuan Pemilu dan sebagainya ke masyarakat umum. Sehingga masyarakat mengerti pentingnya menyalurkan hak pilih dibilik suara. Artinya, masyarakat tidak golput pada saat pemilihan nanti.

Selain itu, masyarakat bisa membuat gerakan menolak politik uang. Sehingga tidak ada peraktik politik uang di daerah tempat tinggalnya selama proses Pilkada nanti.

”Ini yang akan kita lakukan evaluasi kedepannya,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here