Usia 59 Tahun, Bisa Ikut P3K Guru

0
151
GURU-GURU SMPN 10 Tanjungpinang berbaris saat upacara. f-martunas/tanjungpinang pos

JAKARTA – Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Profesional bisa mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu.

”PP ini mewajibkan setiap istansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk jangka lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan,” terang Iwan, sapaan akrabnya, Sabtu (8/12).

Dia menjelaskan pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi JF dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.

”Pelaksanaannya dilakukan panitia seleksi dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” tuturnya.

Untuk menjadi PPPK, PP 49/2018 ini menetapkan batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu.

Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

”Setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS. Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum,” pungkasnya.

Belum Menjawab Masalah Guru Honor
Politikus Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum menjawab masalah guru honorer di Indonesia.

PP ini masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat terutama honorer karena dinilai tidak berpihak pada mereka.

Karena itu menurut Hetifah perlu ada kajian lagi tentang isi PP tersebut agar nantinya guru honorer bisa diakomodir menjadi PPPK. Terutama menyangkut hak-hak mereka menjadi guru honorer jika akhirnya tidak lulus dalam seleksi penerimaan calon PPPK.

”Masih perlu dibahas lebih lanjut. Memang PP ini tadinya untuk mengakomodir guru honorer yang tidak bisa diangkat CPNS karena adanya batasan usia. Namun, sebagian menolak karena ada pasal-pasal yang dianggap merugikan,” terangnya dalam diskusi pendidikan di Kantor Kemendikbud, Senin (10/12).

Hetifah yang juga wakil ketua Komisi X DPR RI ini menegaskan, masalah guru honorer harus dituntaskan. Mereka ini ada dan mengisi kantong-kantong guru PNS yang kosong. Bila tidak diselesaikan, akan berpengaruh pada tata kelola guru.

”Terlepas dari bagaimana mereka (guru honorer) direkrut sebagai tenaga honorer, punya kompetensi atau tidak, mereka harus tetap diselesaikan. Ini karena mereka sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi,” ucapnya. (jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here