Utang Menumpuk, Obat Kosong hingga Alat Banyak Rusak

0
653

Krisis RSUD Embung Fatimah Batam Masih Berkepanjangan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam dilanda krisis berkepanjangan. Selain utang menumpuk, stok obat kosong, alat-alat medis banyak yang rusak hingga terjadi pemotongan gaji pegawai.

BATAM – SEJAK Fadillah Ratna Dewi Malarangan, mantan Direktur RSUD Batam dipenjarakan karena korupsi, tiga penggantinya tidak mampu menyelesaikan persoalan itu. Bahkan, satu direktur baru yang diangkat undur diri lantaran persoalan rumah sakit itu terlalu kompleks.

Saat ini, selain krisis kekosongan obat, keuangan juga bermasalah setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, saat ini, RSUD memiliki tunggakan piutang yang tidak bisa lagi dibayarkan BPJS Kesehatan sebesar Rp 2,4 miliar karena klaim yang terlambat dari pihak RSUD.

Wali Kota Batam HM Rudi, menginstruksikan penerima dana dari APBD itu agar mengembalikannya. Ditegaskan, agar pihak yang ‘menikmati’ uang rumah sakit tersebut tanpa hak, segera mengembalikannya.

”Yang menikmati uang itu kami minta dikembalikan uangnya. Karena tak mungkin juga kami yang bayarkan,” ujarnya.

Sementara untuk obat-obatan yang saat ini krisis karena banyak yang tidak tersedia, Rudi meminta bantuan dari Pemprov Kepri. Diakui Rudi, dirinya sudah bicara langsung dengan Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun untuk solusinya.

Dimana, kondisi kekosongan obat itu diakui Rudi karena RSUD punya utang yang belum dibayarkan Rp 21,9 miliar.

Baca Juga :  Manuver Golkar dan Rahma Efek

”Saya sudah lapor ke pak Gubernur, supaya dibantu. Nanti obat itu di-drop ke kita. Obat yang kurang itu apa saja, Bu Ani (Direktur RSUD Embung Fatimah) yang tahu,” ungkap Rudi, kemarin.

Direncanakan, hari ini, Senin (22/1) dilakukan pertemuan antara perwakilan Pemko Batam dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Mereka akan membahas bantuan obat dari Pemprov. Namun akan dilihat dulu, obat apa saja yang bisa dibantu. Namun rencananya, bantuan obat lebih pada obat-obatan yang mendesak. ”Iya, sudah ada permintaan. Kita akan bantu. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Diminta atau tidak diminta, kita akan bantu,” jelas Rudi.

Pasokan obat ke RSUD terhenti karena utang ke pihak supplier sebanyak Rp 7,6 miliar di 2017. Pihak supplier tidak lagi memasok obat karena besarnya tunggakan RSUD. Direktur RSUD Embung Fatimah, Ani Dewiyana mengakui tunggakan itu. Sementara anggaran 2018 tidak bisa digunakan untuk membayarkan utang, karena keuangan RSUD Embung Fatimah masih diaudit BPK.

”Untuk mengantisipasi kekosongan ini, kami mencari alternatif lain. Misalnya, kita mencari obat yang lain untuk penyakit yang sama, kami koordinasi dengan dokter,” kata Ani.

Upaya lain, sambung Ani, pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah utang itu. Diharapkan, dalam waktu 60 hari persoalan utang itu bisa diselesaikan. Walau diakui, saat dirinya mulai bertugas, persoalan di internal RSUD sangat memprihatinkan. ”Stok obat sudah kosong, banyak alat medis yang rusak dan banyak utang. Banyak persoalan yang akan kami selesaikan,” ujarnya.

Baca Juga :  PWI Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Kematian M Yusuf

Seketaris Komisi IV DPRD Batam, Udi P Sihaloho yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak RSUD dan BPJS Kesehatan belum lama ini sempat khawatir soal anggaran itu apa masih bisa diselesaikan atau tidak.

Alasannya, utang RSUD tahun 2017 sebesar Rp 17,4 miliar. Sementara pada 2018, anggaran obat Rp 18 miliar dari APBD. Walau total anggaran RSUD ada Rp 77 miliar, termasuk dari dana alokasi pusat, namun bukan berarti bisa menyelesaikan utang RSUD yang sebesar itu.

”Kita bagusnya buka-buka saja, mumpung ibu masih baru. Saya tahu Pak Gunawan (mantan Direktur RSUD) itu tidak sanggup menyelesaikan RSUD. Saya tidak mau dosa warisan (utang) jadi ibu yang nanggung,” imbau Udin.

Selain utang, RSUD yang memiliki piutang di BPJS tahun 2014 dan 2015, harus rela tidak dibayarkan. BPJS Kehatan mengakui, pihaknya tidak bisa membayarkan karena Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) menyebutkan, batas waktu maksimal pengajuan klaim adalah 2 tahun setelah pelayanan diberikan.

Baca Juga :  Ma'ruf, Dua Hari Bertemu Pendukung di Batam

”Ini bentuk tidak adanya transparansi di rumah sakit. Mereka tidak mau menggunakan sistem online untuk pasien BPJS. Sehingga ini menjadi kerugian RSUD,” cetus Udin.

Udin juga menyoroti istilah uang daging sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada sekitar 400 honor dan 200 pegawai di lingkungan RSUD dengan pembagian Rp 700 ribu per orang.

Uang daging ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri dan merekomendasikan untuk dikembalikan ke kas daerah karena menyalahi aturan. ”Kenapa semua pegawai kena potong gaji untuk menggantikan uang ini. Kalau memang tidak ada aturan, kenapa dilakukan,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari mengimbau kepada Direktur RSUD agar tidak mengurusi masalah yang sebelumnya. Diminta agar fokus merumuskan apa saja langkah-langkah yang dilakukan ke depannya. Penyelesaian masalah yang lalu, menurut Riky, harus dilakukan Wali Kota Batam, baik menyelesaikan secara hukum atau politik.

”Kami juga merekomendasikan agar wali kota segera mengeluarkan surat edaran untuk larangan dokter memberikan resep belanja obat di luar rumah sakit,” tegasnya.(MARTUA BUTAR BUTAR)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here