UU 7/2017, Pemilu Serentak Dilaksanakan 17 April 2019

0
1049
KONSOLIDASI PEMILU: KPU Bintan melakukan konsolidasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan Kesbangpol, Disdukcapil dan pemerintah kecamatan.F-yendi/TANJUNGPINANG POS

KPU Bintan Konsolidasi Pemutakhiran Pemilih Berkelanjutan

BINTAN – KPU Bintan mulai melakukan konsolidasi dengan pemangku kebijakan dan pemerintah kecamatan, untuk menyongsong pemilihan umum tahun 2019, Rabu (13/9) kemarin. Tahap awal ini, KPU Bintan menyampaikan, pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) akan dilaksanakan secara serentak (simultan), pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Penetapan Pemilu serentak itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). Dalam ketentuan ini ditetapkan bahwa untuk anggota KPU, PPK dan PPS disesuaikan dengan jumlah pemilih. Khusus untuk Kabupaten Bintan, jumlah komisioner KPU periode 2018-2023 mendatang, berkurang dari 5 orang, menjadi 3 orang. Begitu juga dengan PPK dan PPS, hanya terdiri dari 3 orang. Peraturan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 ini sudah mulai dilakukan, dengan beberapa tahapan.

Sedangkan kotak suara, akan terdiri dari 5 kotak suara. Lima kotak itu untuk penggunaan hak pilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD RI dan Pilpres. ”Untuk Pileg dan Pilpres, sudah ditetapkan hari Rabu, tanggal 17 April 2019, dua tahun mendatang,” kata Wandra Fadillah, Ketua KPU Bintan di sela konsolidasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di Kantor KPU Bintan jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk Toapaya, Rabu (13/9) kemarin.

Baca Juga :  Lahan BUMDes Harus Diperjelas

Untuk persiapan Pemilu 2019 itu, KPU bersama pemerintah dan pihak terkait, sudah bisa bisa melakukan konsolidasi untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan KPU RI nomor 176/KPU/IV/2016. untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Bintan berharap agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bintan serta seluruh camat se-Bintan untuk lebih intens melakukan koordinasi. Selain itu, data pemilih mesti di-update, per semester atau 2 kali setahun.

”Khusus untuk pemilu serentak nanti diperlukan KTP Elektronik. Data pemilih berkelanjutan ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih, guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Sehingga diperlukan pembaharuan data penduduk setiap semester,” ujar Wandra.

Baca Juga :  Tujuh Pejudi Cingkoko Ditangkap

Pada kesempatan lain, Agung Wibowo menambahkan, penyelenggaraan Pemilu 2019 nanti bakal berat. Dengan keterbatasan jumlah personel di kelembagaan Pemilu, KPU dan semua pihak harus saling koordinasi. Terutama dalam pemutakhiran data. Sehingga, tahap pencoblosan sampai rekapitulasi suara, tidak ada konflik atau kendala. ”Potensi-potensi ini yang harus kita antisipasi sejak dini. Seperti pendataan daftar pemilih, kita harus siapkan pegawai atau staf yang benar-benar paham dengan data kependudukan,” ujar Agung.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bintan Karya Hermawan menuturkan, syarat pemilih yang wajib menggunakan KTP elektronik sekiranya perlu disosialisasikan kepada masyarakat sejak awal-awal. Sehingga, tidak ada lagi pemilih yang tidak mengetahui syarat untuk menjadi pemilih pada pemilu serentak 2019 mendatang. Selain itu, kondisi di lingkungan masyarakat seperti aktivitas ormas, juga menjadi perhatian bersama.

”Sosialisasi untuk mendaftar sebagai pemilih yang perlu kita maksimal dari sekarang. Sehingga, Pemilu berjalan lancar. Kalau perlu dipasang baliho besar-besar untuk diumumkan kepada masyarakat. Supaya mereka tahu syarat untuk memilih itu, KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil sangat diperlukan,” jelas Karya.

Baca Juga :  Deteksi Covid-19, Kesehatan Pejabat dan Staf Kejari Bintan Dites

Sekretaris Disdukcapil Bintan Irianto mengatakan, saat ini Pemkab Bintan terus melakukan pendataan jumlah penduduk Bintan. Namun, sebagian warga belum memiliki KTP elektronik, karena belum dikirim oleh pihak Kemendagri. Direncanakan, pusat akan mengirim KTP elektronik itu, September ini. Masyarakat yang belum punya KTP elektronik, untuk sementara difasilitasi dengan surat keterangan.

”Sampai Juni 2017 lalu, jumlah penduduk Bintan itu 148.658 jiwa. Dari jumlah itu, 100.432 tergolong wajib memiliki KTP. untuk potensi pemilih pemula di tahun 2019, atau yang masih berkisar usia 15 tahun saat ini, kami belum rekap. Kita akan koordinasi dengan KPU Bintan nantinya, untuk hal itu,” kata Irianto. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here