UWTO Bikin Resah

0
370
Suasana depan Tiban Kampung yang kini menjadi kawasan padat penduduk di Batam. f-istimewa

MBS.PEJABAT KEPRI, Gub.Nurdin Basirun dan Rudi Wali Kota Batam resah karena kalangan pengusaha Batam mau tutup sebab Badan Pengusaha (BP) dulu namanya Otorita Batam mau naikkan uang wajib pajak(UWTO) semena mena.Barangkali dia punya kebijakan untuk masukkan devisa negara yg sdg kering saat ini. Sebagai mana ditulis Kolom Mimbar Bebas koran ini berapa waktu lalu, kenapa dia tak usulkan ke pusat untuk pungut pajak barang barang inpor masuk ke Batam?.Selama ini Bea Cukai pungut bea masuk kepada pedagang yg belanja di Batam sama2 dlm negeri?. Ini kan aturan /peraturan terbalik yg merugikan rakyat kecil dan menguntungkan importir besar yg punya sistim monopoli(Impor brg pangan blh buat saya sendiri org lain ditangkap dan disita barangnya).Ini aturan/peraturan tidak adil terhadap sesama WNI.Agar jadi PR bagi pejabat terkait.
+6281364252006

Tarif UWTO Bikin Bahaya
UWTO
hancurkan Batam dan Kepri. MBS Lebih baik BP Batam dibubarkn scepat nya sbelum Batam/Kepri jdi hancur. Wapres JK cepat atasi dong sbelum investor pd hengkang smua.
+6285264940304

TANGGAPAN:
Rumah tinggal warga Batam yang saat ini berstatus hak guna bangunan (HGB) akan diubah menjadi hak milik. Namun lahan rumah yang akan diubah status menjadi hak milik hanya yang ukuranya maksimal 200 meter persegi. Selain perubahan status lahan dari HGB, juga akan dibebaskan dengan Rp0 untuk Uang Wajib Tahunan (UWT).

Aturan perubahan status lahan yang dibangun khusus rumah, akan disiapkan BP Batam. Yang 200 meter luas rumah, aturan akan dibuat BP. Tapi itu hanya untuk rumah. Bukan bebas UWT, tapi Rp0.

Selain aturan yang disiapkan untuk HGB menjadi hak milik lahan perumahan di Batam, juga sanksi. Lahan perumahan yang statusnya diubah dari HGB jadi hak milik. Status itu akan dikembalikan diubah jadi HGB, jika dijual ke pihak lain.

Jadi lahan itu hanya untuk ditempati orangnya dan bukan untuk diperjualbelikan.
Sementara untuk aturan UWT, nantinya akan dikeluarkan BP Batam, menjadi Rp0. UWT juga ditegaskan, tetap diberlakukan bagi lahan dengan peruntukan bisnis dan industri. Kalau yang bisnis tidak Rp0. Mereka tetap bayar (WTO). Untuk perumahan, percil maksimum 200 meter. Sebelum diberlakukan, akan ada aturan BP, terkait UWT yang baru. Kalau mau yang bagus itu sebenarnya, seperti di Singapura lahan, HGB semua. Kecuali rumah sejarah. Kalau diberikan hak milik, akan merepotkan dimasa mendatang. Sebelumnya wilayah pemukiman di luar kampung tua sudah disetujui Presiden Jokowi untuk dijadikan jadi hak milik, dengan batasan luas 200 meter persegi. (mbb)

Sofyan A Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here