Wacana Perpindahan Ibu Kota Negara

0
588

Hingar-bingar berbagai peristiwa di tanah tumpah darah tercinta negeri kita Indonesia akhir-akhir ini sungguh membuat kita berfikir dan berfikir apa benar peristiwa tersebut sekedar “pengalihan kasus”? Sebab belum selesai satu peristiwa muncul satu peristiwa lagi yang menurut pakar ahli di bidang masing-masing perlu untuk ditindaklanjuti.

Oleh: Agusnawarman
Sekretaris Dispar Kepri

Kasus-kasus politik, ekonomi dan sosial ke arah kriminal berebut muncul dan tidak ketinggalan bencana yang diakibatkan oleh “ human error “ (katanya) maupun bencana yang benar- benar bencana terjadi baik longsor, banjir dan berbagai bencana-bencana lainnya. Yang cukup menarik perhatian akhir-akhir ini sudah pasti wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan?

Wacana yang sebenarnya sudah muncul dari dahulu kala, jika ada hal-hal yang membuat DKI Jakarta sumpek dengan berbagai persoalan akibat dari berbagai macam kepentingan manusia yang hadir di Jakarta setiap waktu terus bertambah. Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia memang bisa dikatakan sebagai suatu daerah yang pesat perkembangannya baik dari sisi pembangunan, pertambahan penduduk, bertambahnya berbagai kasus kriminal dan macam-macam lagi. Semua hal tersebut akibat dari ketidak mampuan sarana dan prasarana di Jakarta untuk mengikuti lajunya perkembangan dan kebutuhan manusia tersebut, baik dari penduduk lokal maupun kepentingan manusia yang berkunjung ke Jakarta tersebut.

Melihat dari sisi berbagai kepentingan dan urusan manusia yang berkunjung di Jakarta tersebut maka wajar jika muncul berbagai persoalan sosial yang terjadi di Jakarta baik dilihat dari kemampuan melayani kebutuhan penduduk Jakrta itu sendiri maupun kebutuhan mereka yang datang di Jakarta. Akibatnya, mucul berbagai peristiwa kriminal yang meningkat, laju pembangunan yang tidak tertata dengan baik, sarana prasarana jalan yang kurang mencukupi yang pada akhirnya menjadikan Jakarta macet disana sini, Banjir yang terjadi dan belum ditangani secara baik dll.

Maka dengan berbagai persoalan sosial akibat dari kebutuhan manusia yang terasa makin meningkat muncullah wacana untuk memindahkan kesibukan ibu kota Jakarta ke daerah lain yang mungkin menurut pengamat sosial diarahkan ke daerah luar Jawa. Sebenarnya, kalau dilihat dari munculnya berbagai persoalan akibat dari kebutuhan manusia baik penduduk asli Jakarta maupun kebutuhan mereka yang berkunjung ke Jakarta. Ada benang merah yang harus menjadi perhatian kita mengapa terjadinya peningkatan berbagai persoalan sosial di Jakarta tersebut? Dan, jika persoalan kebutuhan mereka dapat diatasi dengan mencari solusi bagaimana meminimalisir agar persoalan sosial (kebutuhan) mereka dapat dipenuhi dengan baik maka dirasakan tidak perlu memindahkan ibu kota Jakarta ke daerah lain karena sejarah telah membuktikan pemindahan ibu kota Jakarta ke daerah lain pun belum tentu mengatasi persoalan tersebut dan malah menimbulkan berbagai persoalan baru seperti biaya yang besar, munculnya iri hati daerah lain yang merasa siap menjadi Ibu Kota RI, dan mungkin ketidak siapan daerah yang ditunjuk sebagai beban yang serius menerima status sebagai ibu kota Republik Indonesia dll.

Untuk persoalan kebutuhan penduduk Jakarta sendiri sudah jelas kebutuhan hidup sehari-hari dan kepentingan harian lainnya yang hanya menjalani kehidupan sosial mereka dengan kondisi yang ada sekarang. Namun, yang menjadi perhatian dan mungkin berakibat pada munculnya berbagai persoalan sosial tambahan adalah kebutuhan manusia yang berkunjung ke Jakarta dengan misi khusus dan yang hanya menggunakan beberapa hari saja di Jakarta. Untuk mereka yang berurusan dan berkepentingan beberapa hari inilah yang menjadikan bertambahnya persoalan-persoalan di segala sektor.

Dalam arti yang nyata bahwa mereka yang datang ke Jakarta dengan menggunakan hari-hari tertentu untuk berurusan baik dinas, sekolah maupun kebutuhan sosial lainnya merupakan angka yang cukup tinggi di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan tamu-tamu hotel yang ada di Jakarta jika terjadi pada hari kerja efektif relatif penuh hunian di hotel-hotel tersebut. Setelah dicari informasi bahwa kunjungan mereka tersebut didominasi oleh ASN dan DPRD disamping pebisnis, pelajar dan kunjungan lainnya.

Dapat dibayangkan jika satu Departemen saja mengadakan acara di Jakarta dengan mengundang peserta dari luar Jakarta ( seluruh Provinsi mungkin melibatkan Kabupaten/Kota) maka makin bertambahlan persoalan sosial di Jakarta tersebut belum lagi pada hari dan waktu yang sama Departemen Lain juga mengadakan acara di Jakarta. Untuk persoalan kunjungan ASN dan DPRD serta kedinasan lainnya di Jakarta kita cukup maklum karena seluruh Departemen Pemerintahan RI serta DPR RI, DPD RI dan MPR RI berdomisili di ibu kota. Disinilah muncul persoalan yang mungkin belum kefikir oleh Pemerintah Pusat sumber persoalan sosial yang terjadi akibat dari sentralisasi pusat pemerintahan dengan berada di satu wilayah seluruh Departemen Republik Indonesia di Jakarta setidaknya mengakibatkan menumpuknya persoalan di Jakarta.

Mungkin tulisan ini memberikan sedikit solusi yang dapat mengurai persoalan sosial yang semakin hari semakin bertambah di Jakarta. Kalau boleh disarankan agar Pememrintah Pusat segera mengambil sikap untuk memikirkan agar beberapa Departemen tersebut dipindahkan ke daerah yang berfotensi perkembangannya jadi bukan memindahkan ibu kota Jakarta ke daerah lain tapi memindahkan Departemen ke daerah yang potensial.

Sebagai gambaran dan contoh mungkin
= Departemen Pendidikan yang selama ini di Jakarta dapat dipindahkan ke Daerah Istimewa Yogjakarta mengingat daerah ini dikenal dengan Kota pelajar.
= Departemen Perikanan dan kelautan selama ini di Jakarta dipindahkan ke Daerah yang potensi lautnya luas dan sumber perikanan baik laut maupun darat, seperti di Kepri.
= Departemen ESDM dipindahkan ke daerah yang sumber energi baik dan daerah penghasil tambang.
= Departemen Pariwisata mungkin ke Bali atau Kepulauan Riau dan lain-lain.
= Namun tidak menutup kemungkinan ada Departemen yang tetap di Jakarta dengan pertimbangan jika dipindahkan ke daerah lain akan menjadi kesulitan para petinggi negara untuk bertugas seperti Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri tetap di Jakarta.

Untuk kepindahan Departemen ke daerah lain di seluruh wilayah Nusantara tentu bukan persoalan yang mudah hal ini dapat kita maklumi namun tentu Pemerintah Pusat dapat berfikir bijak demi keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Mudah-mudahan wacana kepindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke luar Jakarta dapat dikaji ulang dengan solusi hanya kepindahan Departemen dari Jakarta ke daerah yang fotensi berdasarkan kemampuan disegala bidang. M e r d e k a. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here