Wako Ajukan Penataan Peternakan di Batam

0
62
Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto bersama dengan Polwan usai peringatan HUT Polwan ke 70 di Tumenggung Abdul Jamal, kemarin. f-martua/tanjungpinang pos

Pemerintah Kota Batam mengajukan penataan penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan serta retribusi rumah potong hewan.

BATAM – Penataan diajukan melalui Ranperda yang akan mengatur peternakan untuk menghasilkan daging, susu dan telur untuk dikonsumsi, baik secara langsung maupun dengan menggunakan proses olahan tertentu.

Menurut Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Senin (3/9), Ranperda ini diharap dapat mengoptimalkan penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan terhadap berkembangnya usaha peternakan sebagai sumber pangan masyarakat. ”Ini juga jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh pangan yang hiegienis dan aman di konsumsi sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan dan norma agama serta moral,” kata Amsakar beralasan.

Disebutkan, semakin tingginya tingkat konsumsi dari hasil peternakan, maka diperlukan usaha peternakan yang tidak hanya diselenggarakan secara tradisional. Namun juga dilakukan melalui penerapan metode dan teknologi yang tepat, sehingga dihasilkan hasil peternakan yang optimal guna mencapai target konsumsi masyarakat melalui usaha peternakan dan kesehatan hewan.

”Makanya, untuk kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pembangunan di Batam, maka perlu ditopang oleh dasar hukum yang jelas,” ujar Amsakar, saat menyampaikan Ranperda dihadapan HM Rudi dan DPRD Batam.

Ranperda itu disebut, Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan Serta Retribusi Rumah Potong Hewan. Ranperda dimaksud menjadi aturan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang pertanian suburusan sarana dan prasarana pertanian serta kesehatan hewan, berupa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan.

”Ranperda ini juga nantinya akan mengatur sumber pangan dan menjadi jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh pangan yang hiegienis dan aman dikonsumsi,” beber Amsakar.

Diharapkan, dengan aturan itu, implementasinya akan berdampak pada perlindungan dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan/ternak, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan serta penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Juga menjaga ketentraman batin masyarakat melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan.

”Sekaligus memperoleh penerimaan daerah dari retribusi jasa usaha yaitu berupa retribusi rumah potong hewan dan pelayanan kesehatan hewan,” imbuhnya.

Dibeberkan, Ranperda berisi usaha peternakan yang mengatur kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan otoritas veteriner. Selain itu, mengatur pemberdayaan peternak dengan pengembangan SDM peternakan dan kesehatan hewan, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

”Mengatur penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan. Retribusi bidang peternakan dan pelayanan kesehatan hewan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha peternakan serta kesehatan hewan,” imbuhnya.

Ranperda ini juga mengatur kemitraan segenap pelaku usaha peternakan, baik antar pelaku usaha peternakan, dengan pihak lain, pemerintah baik bagi hasil, sewa menyewa dan inti plasma. Diyakini Ranperda ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

”Kesehatan hewan juga lebih terjamin melalui pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pengobatan dan lainnya,” imbuh dia.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here