Wako Dilarang Rangkap Jabatan

0
684
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, HM Rudi-Amsakar Achmad ziarah ke makam zuriat Nong Isa, Jumat (14/12) di Nongsa dalam rangka HUT Batam.f-martua/tanjungpinang pos

Beda Pendapat Soal Ex-Officio BP

Rencana pemerintah pusat menjadikan Wali Kota Batam HM Rudi sekaligus menjadi Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dinilai melanggar Undang-Undang (UU).

BATAM – KOMISIONER Ombudsman RI, Laode Ida mengatakan, rencana pemerintah pusat menjadikan Rudi ex-officio BP Batam melanggar UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika ini benar-benar dilakukan, maka Presiden Jokowi secara terbuka melanggar hukum. Karena dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dilarang rangkap jabatan. ”Jika ini dilanjutkan, maka bukan saja di Batam atau tentang BP Batam yang jadi fokus, melainkan juga boleh jadi akan sumber kegaduhan yang akan meluas secara nasional,” imbuh Laode.

Presiden Jokowi dinilai tidak boleh membuat kebijakan dalam pengelolaan BP Batam yang melanggar UU. ”Karena berdasarkan perkembangan BP Batam ternyata tidak dibubarkan, melainkan manajemennya diubah dengan menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam,” cetusnya.

Di pihak lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, Pemda (Walikota) tidak bisa langsung sebagai ex-officio, karena ranahnya berbeda.

”BP itu badan. Kalau itu dilakukan, Pemko juga harus membentuk badan pelaksana baru, tidak bisa langsung Pemko, nggak ada pemda mengelola (FTZ),” katanya.

Diingatkannya, jika ingin menghilangkan dualisme, Pemko tinggal menempatkan orangnya di BP Batam. Namun bukan merangkap jabatan jadi kepala BP dan Wali Kota.

Baca Juga :  Parliamentary Threshold 4 % Tak Berlaku untuk DPRD

”FTZ ini berdasarkan UU. Ada kewenangan dan sebagainya yang tidak mungkin dilakukan daerah. Untuk pembagian kewenangan, tinggal dibagi saja disusun peraturan untuk itu, mempertegas kewenangan,” tegasnya.

Ditegaskan juga, jika tetap dijalankan Wali Kota sebagai ex-officio, maka sama dengan melupakan mimpi mengenai industrialisasi di Batam.

”Tugas kepala daerah itu jabatan politik. Sementara Batam butuh pengelolaan profesional. Tidak ada pertimbangan politik. Kalau pemda memimpin bagaimana mungkin melepaskan aspek politik,” cetusnya.

Dalam 76 huruf c Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibunyikan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun.

Kemudian Pasal 76 h yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 17 a menyebutkan, Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Untuk Kebaikan Batam
Saat melakukan ziarah di makam zuriat Nong Isa, dalam rangka HUT Batam ke 189, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan jika Wali Kota Batam, HM Rudi akan memimpin Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Baca Juga :  Unggul Bidang Maritim Bukan Cuma Wacana

Diharapkan, dengan perubahan kepemimpinan di BP yang dirangkap wali kota, Batam akan lebih baik ke depan.

Amsakar Achmad menyampaikan sambutan itu di depan Rudi, sesaat sebelum ziarah, Jumat (14/12) di Nongsa.

”Keberkahan itu sudah turun dua hari lalu. Kita harus menjadikan keputusan yang dibuat pemerintah pusat untuk kebaikan Batam. Pak Wali akan menjadi ex officio,” ungkap Amsakar.

Namun keputusan final belum tertulis dan baru pernyataan Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Namun Amsakar yakin, jika di bawah satu kendali, maka persoalan Batam akan cepat diselesaikan. ”Kalau itu terjadi, maka Batam akan di satu kendali. Persoalan Batam akan lebih mudah. Investor yang masuk akan menjadi satu kendali,” sambung Amsakar.

Disebutkannya, perubahan di BP Batam dimaksudkan untuk kemudahan investasi di bawah satu komando. ”Itu yang dimaksud Presiden, agar Batam satu kendali. Tidak ada bubar dan tidak usah buat pernyataan. Saatnya menunjukkan kinerja untuk menunjukkan Batam lebih baik,” imbaunya.

Terkait dengan itu, HM Rudi yang ikut disitu enggan berkomentar. Dia memilih untuk menunggu keputusan pemerintah pusat. ”No comment. Tidak mau komentar soal itu,” ujar Rudi.

BP Tidak Dibubarkan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membubarkan BP Batam, melainkan merombak struktur susunan kepengurusan lembaga itu.

Baca Juga :  252 Personil Brimob Polda Kepri Diberangkatkan ke Papua

Hal ini dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Hermin Esti Setyowati melalui surat keputusan hasil rapat di Istana, belum lama ini.

Ia menuturkan, ke depan Kepala BP Batam yang sebelumnya dipegang oleh pihak swasta kini otomatis dijabat walikota.

Kini Kepala BP Batam dijabat Lukita Dinarsyah Tuwo rencananya akan dijabat otomatis HM Rudi selaku Walikota Batam.

”Jabatan Kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam,” kata Hermin dalam keterangan resmi yang diterima Tanjungpinang Pos, Kamis (13/12) pagi.

Dituturkannya, hal ini juga berlaku untuk pengelolaan kawasan perdagangan bebas, FTZ dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam yang akan dikomandoi Walikota Batam.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi sebagai landasan hukum pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam yang dilakukan secara ex-officio oleh Walikota Batam. Hermin menerangkan seluruh keputusan ini diambil guna menyelesaikan polemik dualisme otoritas yang selama ini terjadi di Batam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar BP Batam dibubarkan.

Permintaan disampaikan usai mendengar keluhan dari pengusaha dan pemerintah setempat terkait permasalahan di Batam.(MARTUA-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here