Wako Diminta Cepat Bagikan DPA

0
65
Riono
Walikota Tanjungpinang H Syahrul diminta segera menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Tujuanya, agar para Kepala OPD bergerak cepat dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kota Tanjungpinang.

APBD Kota Tanjungpinang 2019 senilai Rp 965 miliar. Ini digunakan untuk membiayai kegiatan langsung dan tidak langsung yang sudah disusun dan disahkan esekutif dan legislatif. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2018 senilai Rp800 miliar lebih.

Pembangunan yang akan dikerjakan adalah menyelesaikan gedung lima lantai kantor OPD, pembangunan satu unit rumah unsur pimpinan DPRD, penanganan banjir termasuk pembangunan Quran Centre di Bukit Manuk dan beberapa lainnya seperti jalan-jalan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu meminta agar Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang segera menyerahkan DPA ke masing-masing OPD. Karena, APBD sudah disahkan Oktober lalu. Ia beranggapan kini tugas eksekutif (Pemko) untuk menyelesaikan DPA dan menyerahkan ke OPD terkait.

Menurutnya, hasil evaluasi dari provinsi, sesuai informasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah diterima. Untuk diketahui, DPA menjadi dasar bagi OPD untuk melaksanakan kegiatan.

”Evaluasi dari provinsi itu biasanya tidak ada yang berubah drastis paling melihat kegiatan agar tidak timpa tindih. Jadi TAPD harus mempersiapkan DPA dan menyusun program yang akan dilaksanakan sejak triwulan satu,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Ia menuturkan, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu harus segera di lelang, agar kegiatan bisa maksimal.

”Jangan sampai Maret baru mulai lelang. Ini yang membuat proyek besar kekurangan waktu,” paparnya.

Ia menambahkan, semakin cepat APBD dijalankan maka semakin bagus. Geliat ekonomi akan semakin baik diiringan perputaran uang dari kegiatan dana tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan belum ada jadwal kapan akan diserahkan DPA ke masing-masing OPD. Namun, pemerintah mengharapkan agar segera diserahkan.

”Meskipun DPA belum diserahkan, tapi program sudah bisa dijalankan,” kata Sekda.

Ia juga mengharapkan ada peningkatan penyerahaan DPA ke OPD setiap tahunnya. Ia memberikan contoh, penyerahaan DPA tahun 2017 diserahkan pada tanggal 23 Februari, pada tahun 2018 diserahkan 22 Februari.

”Tahun ini kita harapkan secepatnya, ini juga keinginan dengan pak walikota,” ujarnya. (DESI-ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here