Wako Minta Swasta Kelola Sampah

0
512
HM Rudi SE,MM

Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) supaya pihak swasta dapat mengelola sampah di Batam.

BATAM – Karena itu, Pemko Batam mengajukan Ranperda tentang Bea Gerbang Pembangkit Listrik Tenaga sampah (PLTSa) melalui teknologi waste to energy di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Dengan sistem itu, Pemko Batam berkewajiban membayar tipping fee yang harus diatur dalam Peraturan Daerah. Wali Kota Batam HM Rudi mengatakan, dengan menggunakan teknologi waste to energy, Batam bisa mengurangi residu hasil pengolahan sampah sampai ke kuantitas yang paling minimal.

Baca Juga :  Atasi Banjir, Pemko Perlu Rp 306 M

Saat ini, kata Rudi, sistem pengelolaan sampah di Batam, diakui dengan sanitary landfill. Sistem ini tidak efektif untuk memaksimalkan umur pemanfaatan lahan TPA sesuai yang diharapkan.

Sehingga Pemko memilih menggunakan pendekatan teknologi yang mampu meminimalkan residu sampah. ”Teknologi ini dapat pemanfaatan umur lahan TPA menjadi lebih maksimal,” harapnya.

Selain itu, sampah juga akan menghasilkan energi untuk dijadikan listrik.Bea Gerbang Pembangkit Listrik Tenaga sampah (PLTSa) melalui teknologi waste to energy di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. ”Penanganan sampah dengan cara ini juga menjadikan sampah sebagai sumber energi bagi PLTSa,” katanya.

Baca Juga :  Juni, Hasil Kajian Air Selesai

Pilihan teknologi waste to energy di satu sisi harus didukung dengan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai. Namun di sisi lain Pemda memiliki keterbatasan anggaran untuk menyediakan infrastruktur. Jalan terbaiknya, lanjutnya, melalui kerjasama investasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta operasional pembangkit listrik tenaga sampah.

Disebutkan, Perda Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pemko dapat membayar tipping fee atau bea gerbang kepada mitra kerjasama. Hal itu yang dituangkan di dalam perjanjian kerjasama.

Baca Juga :  Rencana Kerjasama GMF-Lion Tuntas 2019

”Tapi ketentuan yang mengatur tentang besaran tipping fee harus diatur dalam Perda,” ujarnya. (MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here