Wako Minta UMK Cepat Disahkan

0
506
Lis Darmansyah

TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah berharap Gubernur segera mengesahkan Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungpinang untuk tahun 2018 yang diajukan Rp 2.565.187. Tujuannya, agar pada awal 2018, UMK Tanjungpinang sudah bisa diterapkan. ”Tidak usah menunggu lama-lama lagi,” kata Lis kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (12/11).

Usulan UMK Tanjungpinang tahun 2018, kata Lis, berdasarkan acuan UMK dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, serta hasil keputusan pertemuan antara pemerintah beserta Dewan Pengupahan Kota Tanjungpinang dengan perguruan tinggi di Tanjungpinang.

Karena semua ini saling memikirkan kemampuan pengusaha serta nasib para buruh yang diwakili oleh dewan pengupahan. Artinya, antara keinginan dan kemampuan harus berimbang. ”Kenaikan UMK kita hanya Rp 205.526, dari sebelumnya hanya Rp 2.359.661 menjadi Rp 2.565.187,” ucap dia.

Ia bersyukur, pemerintah sudah banyak mengcover nasib buruh. Karena sudah ada jaminan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Ketenagakerjaan dan KIS Kesehatan. ”Jaminan ini salah satu bentuk perhatian dan penanganan untuk mensejahterakan para buruh kita di Tanjungpinang,” sebut dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, Marzul Hendri pernah mengatakan, acuan hitungan UMK Tanjungpinang tahun 2018, juga berdasarkan surat edaran dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor 561/1386/SET tanggal 16 Oktober 2017 dengan perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2018.

Karena data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan Produk Domestik Bruto alias PDBt), yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

”Inflasi nasional sebesar 3,72 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional (PDBt) sebesar 4,99 persen,” ucap dia.

Nanti, lanjut dia, yang menetapkan UMK kabupaten/kota termasuk Kota Tanjungpinang, adalah Gubernur Provinsi Kepri, H Nurdin Basirun. Keputusan UMK akan dilampirkan di dalam surat keterangan (SK) dari Gubernur. ”Paling lambat Pak Gubernur memutuskan UMK, tanggal 21 November 2017 ini,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here