Wapres JK Catat Polemik Lego Jangkar

0
518
Surya Makmur Nasution

JAKARTA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mencatat berbagai persoalan di Kepri yang disampaikan anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kepri H Surya Makmur Nasution, Senin (26/2).

Saat acara Silaturahmi Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Wapres di Jakarta, Surya Makmur mendapat kesempatan untuk menyampaikan persoalan-persoalan di daerahnya.

Kesempatan itu tak disia-siakan Surya Makmur dan Wapres mencatat satu persatu apa yang disampaikan politisi Partai Demokrat Kepri itu. Ada beberapa hal pokok yang disampaikan Surya Makmur saat itu, yakni tentang polemik pengelolaan laut 0-12 mil di Kepri yang sampai saat ini masih dikuasai Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Padahal, sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil di provinsi. Namun, ada saja upaya-upaya yang dilakukan Kemenhub agar pengelolaan labuh jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri tetap dikelolanya.

Baca Juga :  Muncul Isu Paket Apri-Khazalik

Padahal, perkiraannya, retribusi yang bisa diperoleh Pemprov Kepri sekitar Rp 240 miliar setahun dari labuh jangkar. Ini juga yang akan dibagi ke 7 kabupaten/kota di Kepri untuk membangun provinsi ini.

Kemudian, Surya Makmur juga menyampaikan persoalan Batam. Jangan sampai aturan yang akan dibuat pusat justru membingungkan para investor.

Dijelaskannya, Batam sudah dijadikan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Namun, belakangan ini, Batam akan diubah lagi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketika Batam dijadikan KEK nanti, bagaimana dengan investor yang sudah menanamkan modalnya di Batam karena perubahan itu. Ia mencontohkan, investor menandatangani 70 tahun investasi di FTZ dan tiba-tiba berganti menjadi KEK sebelum waktunya habis. ”Ini kan bisa membingungkan investor,” ujarnya via ponselnya, Rabu (28/2).

Baca Juga :  PLN Siapkan Daya 570 MW

Apalagi, sampai saat ini belum jelas tentang KEK Batam. Sehingga, pusat jangan membingungkan banyak pihak di Kepri khususnya di Batam.

Jika memang KEK mau diterapkan di Batam, maka segera sosialisasikan ke bawah agar segera dimulai. Sehingga investor dan masyarakat mengetahuinya.

Persoalan lain muncul lagi di Batam yang belakangan ini menjadi daerah transit narkoba. Wapres mengatakan, Batam dulunya daerah nelayan. Perlahan-lahan dibangun menjadi kawasan industri dan kini menjadi kota. Tentu ada persoalan yang dihadapi. Pusat saat membuat peraturan atau kebijakan tidak akan merugikan daerah. Apalagi, sekarang pusat lebih banyak mengalokasikan APBN untuk dana transfer ke daerah daripada belanja kementerian/lembaga.

Baca Juga :  Siswa Hinterland Jalan di Atas Lumpur

Namun, Wapres sudah mencatat persoalan-persoalan di Kepri. Pemerintah pun akan mencari jalan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah di Indonesia. Terkait pengelolaan laut 0-12 mil, Wapres belum bisa memberikan jawaban resmi. Namun, pusat tetap membagi dana yang diperoleh ke daerah. (mas/ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here