Warga Hemat Rp 600 Ribu Sebulan

0
633
MENDAFTAR: Masyarakat mendaftar menjadi pelanggan yang ingin mendapatkan sambungan gratis dari Bright PLN Batam. f-martua/tanjungpinang pos

17 Tahun Bright PLN Batam Mengabdi

BATAM – Memasuki usia ke-17 tahun, Bright PLN Batam memperluas area jangkauan listrik yang dikelolanya, terutama mendukung kelancaran pengoperasian industri di Batam. Kini, Bright PLN Batam tidak hanya menjangkau wilayah kerjanya, namun ikut serta membantu PLN Persero untuk menerangi rumah warga. Seperti wilayah Bintan dan Tanjungpinang.

Tidak ketinggalan, wilayah Galang, kini sudah dialiri listrik yang didistribusikan Bright PLN Batam. Walau wilayah itu masih daerah yang menjadi tanggung jawab PLN Persero, namun PLN Batam, memberikan bantuan. Dan PLN Batam siap menerima beban dari PLN Persero untuk mengelola listrik di daerah hinterland itu tahun 2018.

Masuknya Bright PLN Batam di wilayah kerja PLN Persero seperti memberikan angin segar bagi dunia usaha dan masyarakat umum. Bahkan masyarakat seperti di Galang yang selama ini mengandalkan genset karena PLN Persero belum mengaliri listrik di wilayah itu, merasa seperti mendapat gairah baru dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. ”Wah, kita memang sangat senang dapat listrik PLN Batam. Sudah lama kami tunggu listrik. Selama ini, kami pakai genset. Kami harus keluarkan uang sekita Rp 800 ribu per bulan,” kata warga Galang, Misran saat PLN melakukan sambungan baru listrik di rumahnya di Galang.

Pengeluaran warga Galang sekitar Rp 800 ribu sebulan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) menghidupkan genset. Belum termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan mesin genset yang dibeli dan digunakan setiap hari. Dengan biaya yang cukup besar itu, keluarganya juga hanya bisa menikmati listrik 12 jam per hari. ”Kami setidaknya menghabiskan minyak, empat jerigen per bulan. Jadi dibanding listrik PLN, kami hemat banyak Rp 600 ribu. Tetangga juga. Semua masing-masing punya genset sendiri. Hidup jam 6 sore sampai 6 pagi. Besar biaya,” imbuh Misran.

Camat Galang, Amri membenarkan pernyataan Misran. ”Dengan sambungan ini, sulit kami membayangkan senangnya masyarakat. Setiap musrenbang, usulannya masyarakat selalu penerangan,” ujar Amri.

Cerita itu hanya penggalan cerita warga, atas capaian Bright PLN Batam atas pelayanan listrik di Batam dan Pulau Bintan yang dinikmati masyarakat, di usia anak perusahaan PLN Persero yang ke-17 tahun itu. Bagaimana PLN Batam hingga sampai pada capaian kinerja saat ini, tidak lepas dari sejarah yang sudah dilaluinya.

Ketua L Perkkindo, Thomas AE, mengungkapkan kilas perjalanan PLN Batam, hingga saat ini. Dia menceritakan kisah PLN ini, karena menurutnya, lebih kurang 46 tahun listrik bersinar di Kota Batam, namun masih banyak yang belum tahu awal sejarahnya. Perjalanan listrik masuk Batam diawali dari Keputusan Presiden No.74 tahun 1971, Batam ditetapkan sebagai Kawasan Industri, Bisnis dan Alih Kapal.

Baca Juga :  Nurdin Rintis Jalan ke Desa-desa

Awalnya yang mengola kelistrikan di Pulau Batam adalah Pertamina. Pertamina mulai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kawasan Batu Ampar 6×1300 kVA yang waktu itu, listriknya hanya bisa dinikmati oleh Pertamina dan perumahan karyawannya. ”Hingga saat ini bangunan tersebut masih terlihat berdiri kokoh. Prasarana vital yang dulunya dibangun oleh Pertamina tersebut, menjadi tonggak sejarah kelistrikan di Kota Batam,” cerita Thomas.

Dibeberkannya, langkah awal Pertamina mengawali investasi, ternyata mengilhami para investor untuk melirik potensi dan terinspirasi untuk berinvestasi di Batam. Pada tahun 1972, McDermott, merupakan perusahaan pipa baja yang berasal dari Amerika mengawali investasinya di areal seluas sekitar 3 hektare lahan di Kawasan Batu Ampar yang hingga saat ini masih tetap eksis dan telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di Kota Batam.

Menyikapi pesatnya arus investasi di Batam saat itu, maka Pemerintah Indonesia Pusat, melalui Keputusan Presiden No.33 tahun 1974, menetapkan beberapa wilayah lain di Batam sebagai bonded warehouse. Dan untuk menggesa derap langkah pembangunan di Pulau Batam, maka pada tahun 1976, Pemerintah Indonesia membentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB).

Selanjutnya diserahkan ke tangan J.B. Sumarlin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penertiban Aparatur Pembangunan dan secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan Pulau Batam yang berbentuk kalajengking itu ke depannya. Pada saat itu juga beralihlah pengelolaan kelistrikan dari Pertamina kepada Otorita Batam.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan dan arus investasi di Pulau Batam, ternyata menginspirasi Otorita Batam untuk meningkatkan kemampuan dan kehandalan ketenagalistrikan yang ada saat itu, dari yang semula hanya 6×1300 kVA menjadi 17.5 MW. Dan kemudian pada tahun 1978, tepatnya pada saat tugas JB. Sumarlin usai, dan melalui Keputusan Presiden No.41 tahun 1978, Pemerintah Indonesia menetapkan seluruh Pulau Batam sebagai daerah investasi dengan status sebagai bonded warehouse.

Setelah tugas JB. Sumarlin usai, dan selanjutnya kendali pengembangan dan pembangunan Pulau Batam diserahkan kepada Prof. Dr. BJ. Habibie dan masa kepemimpinan BJ. Habibie, Batam diarahkan sebagai Kota Industri. Habibie melihat bahwa listrik sebagai kebutuhan vital untuk pertumbuhan industri dan kalangan usaha.

Sejak peningkatan Pulau Batam secara keseluruhan sebagai Bonded warehouse, membuat Otorita Batam kelabakan dalam pemenuhan dan penyediaan energi listrik bagi investor dan masyarakat. Maka tidak mengherankan pada saat itu, sejumlah investor harus menyediakan pembangkit listrik sendiri.

Pada periode tersebut di atas, Otorita Batam mulai membangun PLTD baru, diantaranya : PLTD Sekupang dengan kapasitas 4×360 KVA. Namun kapasitas PLTD ini tidak mampu mengimbangi penyediaan dan pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk mendukung iklim investasi di Pulau Batam. Maka Otorita Batam tidak diam dan berpangku tangan dengan menerima keadaan tersebut. Otorita berpacu dan mencari solusi untuk mendukung dan menopang derasnya arus investasi yang masuk ke Pulau Batam.

Baca Juga :  SMRS Ditetapkan Pahlawan Nasional

Selama ± 4 tahun upaya kerja keras untuk pemenuhan dan penyediaan energi listrik dengan berbagai kendala yang tidak berarti, akhirnya pada tahun 1992, Otorita Batam sedikit bisa bernafas lega karena sejumlah PLTD yang dibangun pada masa periode 1976-1992 sudah memiliki kapasitas terpasang 45,5 KW yang disalurkan ke daerah Sekupang dan Batu Ampar dan pada saat itu sudah mencapai 8.000-an sambungan.

Perkembangan pembangunan Pulau Batam mulai dari pertumbuhan industri, pertumbungan penduduk dan kalangan usaha lainnya kala itu sudah tidak terbendung lagi karena investor asing melirik potensi yang menjanjikan dan dipadu dengan letak Pulau Batam yang sangat strategis, yang berbatasan langsung dengan negara jiran seperti Singapura dan Malaysia.

Ini yang menjadikan Pulau Batam sebagai kawasan dan tujuan investasi yang potensial bagi investor. Tak pelak lagi, kalau Otorita Batam saat itu sangat kewalahan dalam hal pengelolaan, penyediaan dan pemenuhan energi listrik yang dibutuhkan para investor, kalangan usaha dan masyarakat.

Maka untuk memaksimalkan kehandalan, pemenuhan dan penyediaan energi listrik di Pulau Batam, dan supaya pengelolaan ketenagalistrikan ini dapat dilakukan secara profesional, maka Menteri Pertambangan dan Energi, pada tanggal 5 Desember 1992 menerbitkan Keputusan No.1706K/02/M.PE/1992, yang intinya meminta Otorita Batam mengalihkan pengelolaan kelistrikan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang statusnya di Batam adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Khusus Batam.

Pada tanggal 1 Januari 1993, semuanya aset kelistrikan yang dulunya dibangun oleh Otorita Batam diserahkan ke PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Khusus Batam. Unit ini diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk pengelolaan kelistrikan di Pulau Batam. Adapun sejumlah aset kelistrikan yang dibangun oleh Otorita Batam pada saat itu dan diserahkan ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada Tahap I, adalah senilai Rp 20,6 miliar. ”Nilai itu terdiri atas PLTD Batu Ampar, kapasitas 6×1.310 KVA, PLTD Sekupang Lama, kapasitas 4×560 KVA, PLTD Sekupang I, kapasitas 4×3.500 KVA,” ujar Thomas.

Dan selanjutnya penyerahan aset kelistrikan Tahap II dari Otorita Batam ke PT PLN (Persero) dengan nilai Rp 59,2 miliar berupa. Aset itu terdiri dari PLTD Batu Ampar, kapasitas 4×7,5 MW dan PLTD Sekupang II, kapasitas 5×4,5 MW. Dalam kurun waktu 7 tahun sejak penyerahan aset-aset tersebut di atas ke PT PLN (Persero) Wilayah Khusus Batam, telah terjadi pertumbuhan dan perkembangan signifikan.

Baca Juga :  Jaga Kebocoran Lego Jangkar

Aset yang awalnya diterima Rp 70,9 miliar hingga mencapai nilai Rp 306,7 miliar. Pada Fase 1993-2000, pertumbuhan investasi, pemukiman penduduk, pusat perdagangan, kawasan industri elektronik dan galangan kapal, merebak ibarat jamur di musim hujan, dan pelanggan PT PLN (Persero) pun, yang beberapa tahun sebelumnya hanya sekitar 8.000-an pelanggan meningkat drastis menjadi 48.580 pelanggan.

Lahirnya PLN Batam
Menyikapi pertumbuhan pelanggan yang sangat pesat tersebut di atas, maka PT PLN (Persero) harus bergerak dinamis dan berpacu sesuai dengan fungsi melayani kebutuhan listrik bagi investor dan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan. Sehingga 15 Juni 2000, PT PLN (Persero) Wilayah Khusus Batam menjalin kerja sama dengan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Nota Kesepahaman tentang kerja sama Pengelolaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik di Wilayah Pulau Batam dan sekitarnya ditandatangani. Dilatarbelakangi penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, dan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, selaku Pemegang Saham PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Surat No. S-23/M-PM-PBMUN/2000 tertanggal 23 Agustus 2000.

Untuk menjawab semua tantangan yang ada untuk mendukung investasi di Kota Batam yang serba dinasmis, PT PLN (Persero) memandang sangat perlu untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan yang lebih maksimal. Termasuk proses pengadaan barang serta kebijakan-kebijakan yang cepat dan tepat.

Sehingga 3 Oktober 2000, sebagai diceritakan Thomas, PT PLN (Persero) Wilayah Kusus Batam resmi berubah status menjadi anak perusahaan dan berganti nama menjadi PT. PLN Batam. PLN Batam menjadi unit mandiri yang mengelola kelistrikan dari hulu sampai hilir dengan status sebagai Anak Perusahaan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

PT. PLN Batam, sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Umum (PIUKU), PT. PLN Batam, dengan wilayah kerja Batam, Rempang, Galang, tetap berkomitmen dan berupaya memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan.

Dengan menyediakan energi listrik yang handal, ekonomis dan berkesinambungan. Selaras dengan komitmen dan upaya PT PLN Batam untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, maka PT PLN Batam melakukan beberapa langkah. ”Seperti meningkatkan kualitas dan profesionalisme karyawan, perubahan Coorporate Branding dan mempertajam misi dan visi, menjadi perusahaan energi yang utama di Indonesia,” ujarnya.

”Misinya, menyediakan tenaga listrik secara efisien dan andal serta jasa lainnya dalam bidang energi untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat melalui pelayanan yang terbaik dan bertumpu pada Sumber Daya Manusia (SDM). Itu diperkuat dengan slogan, mandiri tanpa subsidi,” imbuhnya mengakhiri. (humaspln/mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here