Warga Kampung Tua Minta Lahan Hak Milik

0
107
GERBANG Kampung Tua Teluk Mata Ikan di Nongsa Batam. Kampung ini akan dipertahankan oleh Pemko Batam sebagai perkampungan yang tidak bisa dijadikan kawasan bisnis. f-istimewa

BATAM – Masyarakat Kampung Tua di Batam menandatangani pernyataan bersama, yang meminta agar 37 titik Kampung Tua ditetapkan dengan batas dan luas yang disepakati, menjadi hak milik. Selain itu, mereka meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) /BPN untuk melepaskan atau mencabut Hak Pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam di Wilayah Kampung Tua.

Ketua Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB), Machmur Ismail, mengapresiasi rencana Presiden RI, Joko Widodo, untuk menyelesaikan status dan luas Kampung Tua di Batam.

Mereka meminta pemerintah, menyelesaikan pengurusan sertifikat hak milik masyarakat Kampung Tua di Kota Batam.

”Kami meminta agar pemerintah menerbitkan sertifikat hak milik atas bidang tanah masyarakat Kampung Tua,” tegas Machmur.

Selain itu, warga kampung tua meminta kepada BP Batam, untuk mencabut pengalokasian lahan di wilayah Kampung Tua. Sesuai dengan ditetapkan serta meminta pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan legalitas atas 37 titik Kampung Tua. ”Sesuai janji Bapak Presiden RI Joko Widodo dan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI,” katanya.

Diakui, respon Jokowi sebelumnya, tidak lepas dari upaya mereka memperjuangkan legalitas Kampung Tua. Dimana, RKWB sudah menyurati Pak Presiden sebelumnya. ”Sudah 19 tahun kita berjuang untuk mendapatkan legalitas hak milik Kampung Tua di Kota Batam ini,” katanya.

Diharapkan, dalam waktu yang relatif singkat 37 titik Kampung Tua segera dilegalkan dan menjadi hak milik. Harapan itu semakin besar, karena selama ini masyarakat Kampung Tua mengaku sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap pemerintah.

”Salah satunya Kampung Tua Sungai Kasam yang masyarakatnya rela pindah demi pembangungan PLTU,” harapnya.

Selanjutnya Kampung Tua Ketapang yang sudah tenggelam akibat pembangunan DAM Tembesi. Alhamdulillah pemerintah pusat dengan kesadaran penuh dapat melegalkan Kampung Tua sesegera mungkin.

”Dengan pelepasan hak dari pemerintah pusat, diharapkan lahan-lahan di Kampung Tua, segera menjadi hak milik,” imbuhnya.

Diakui, warga mengharapkan, pernyataan dan harapan bisa segera disampaikan ke Jokowi. Dimana harapan warga dituangkan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani warga.

”Kami akan segera mengirim kepada Bapak Presiden agar permasalahan Kampung Tua di Kota Batam segera diselesaikan,” ujar Ismail mengakhiri.

Sementara Wali Kota Batam, HM Rudi mengatakan, respon Jokowi atas Kampung Tua, yang diperjuangkan warga, dia dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, sangat positif. Diharapkan, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun membantu kemudahan untuk menyampaikan ke Presiden terkait legalitas Kampung Tua.

”Janji Menteri sebulan Kepres keluar, Presiden bilang dalam 3 bulan. Ayo kita sama-sama berdoa dan berjuang sehingga ini terwujud,” kata Rudi.

Sementara Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun menyampaikan, diharapkan dalam waktu dekat legalitas Kampung Tua akan segera selesai. Diingatkan, sebelum adanya BP Batam, sudah lebih dahulu nenek moyang masyarakat Batam tinggal dan menghuni Pulau Batam hingga beranak cucu di sini. Sehingga, terkait perjuangan Kampung Tua, segera diselesaikan presiden. ”Ini kita perjuangkan segera selesai,” ujarnya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here