Warga Keluhkan Limbah Penampungan Plastik

0
127
Dinas Lingkungan Hidup Tanjungpinang saat meninjau permukiman Tanjung Unggat. f-desi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Limbah penampungan plastik yang berada di pemukian warga pesisir Tanjung Unggat (TU), tepatnya RT5/RW6 dikeluhkan warga setempat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang, Yuswandi mengaku sduah turun ke lapangan untuk meninjau limbah dari daur ulang plastik yang mencemari pemukiman warga. Saat turun ke lapangan, Yuswandi juga didampingi Lurah Tanjungunggat, Said beserta jajarannya.

Yuswandi mengaku, ia baru menerima kabar terkait keluhan warga adanya limbah tersebut. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup akan segera membuat Surat Perintah Tugas (SPT) untuk menindaklanjuti kembali dan memeriksa dokumen izin dari perusahaan tersebut.

”Saya baru tahu dan langsung koordinasi dengan lurah setempat. Kita akan buat SPT-nya untuk dasar turun ke pabrik pengolahan plastik berkas yang ada di Tanjungunggat,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (2/7).

Yuswandi juga akan meminta stafnya untuk mengambil sampel limbah dan akan diuji ke laboratorium, apakah limbah itu mengandung Bahan Berbahaya Beracun (B3). Menurutnya, pihaknya juga akan menanyakan perizinan pemilik usaha pengolahan limbah palstik tersebut. Bila perusahaan itu tidak memiliki izin, maka akan ditindak sesuai aturan berlaku.

”Saat ini kita sudah mengantongi nama pemilik. Kita akan selidiki dulu, baru kita tindak kalau usahanya melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sedangkan Said menuturkan, persoalan limbah pengolahan plastik bekas ini sudah lama. Bahkan, masalah itu sudah ada sebelumnya ia menjabat sebagai lurah di Tanjungunggat. Hanya saja, terkait persoalan ini, ia belum pernah membahasnya secara langsung dengan dinas terkait. Seorang warga setempat Agus mengaku, limbah yang dikeluarkan pabrik plastik tersebut dikawatirkan mengandung zat berbahaya yang akan mencemari pantai. Apalagi, mayoritas warga setempat merupakan nelayan yang mata pencariannya sangat bergantung dengan laut.

”Kita khawatir itu penyebab ikan, udang serta lainnya semakin sedikit di kawasan tersebut. Kita minta ditindak tegas kalau tidak ada izinnya,” ucapnya.

Anggota DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengaku sduah mendengar kabar ini. Ia berharap dinas terkait tegas dalam memberikan pengawasan dan bila ada pelanggaran ketentuan maka diberikan pembinaan atau ditindak sesuai aturan yang berlaku. ”Kita tidak ingin mematikan usaha masyarakat. Tapi, juga setiap usaha mesti mengikuti aturan jangan memberikan dampak negatif kepada warga sekitar,” tuturnya singkat. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here