Warga Kesulitan Klaim Asuransi Kecelakaan

0
466
F-ist/humas DPRD Tanjungpinang TEMUI: Ade Angga (tengah) saat berdiskusi dengan manajemen PT Jasa Raharja Tanjungpinang, Jumat (24/2)

Tanjungpinang – Rumitnya persyaratan untuk mengklaim asuransi kecelakaan dari PT Jasa Raharja membuat masyarakat geram.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36 dan 37/PMK.010/2008 Tanggal 26 Februari 2008, besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat,laut dan udara adalah Rp 25 juta untuk korban meninggal dunia (darat/laut), dan Rp 50 juta (udara).

Kemudian, untuk korban cacat tetap maksimal nilainya Rp 25 juta (darat/laut) dan Rp50 juta (udara), serta perawatan maksimal Rp 10 juta (darat/laut) dan Rp 25 juta (udara).

Karena banyak aduan, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga didampingi Simon Awantoko, mendatangi kantor Jasa Raharja Kota Tanjungpinang, Jumat (24/2).

”Kita datang langsung ke kantor Jasa Raharja karena ada aduan warga. Mereka mengalami kecelakaan tapi sangat sulit mendapatkan klaim asuransi Jasa Raharja. Kita mau tahu kenapa bisa sulit itu mengklaim asuransi kecelakaan. Dimana keselahanya,” kata Politisi Golkar ini, bertemu pihak Jasaraharja, Jumat (24/2).

Usai berdiskusi dengan manajemen Jasa Raharja, Ade Angga melihat kalau kerumitan mendapatkan klaim asuransi bukan karena pelayanan Jasa Raharja yang kurang baik.

Tapi, ada kesalahan regulasi persyaratan yang harus dilengkapi dalam mendapatkan klaim asuransi oleh warga.

Yakni, bagi warga yang mau melakukan klaim asuransi kecelakaan diharuskan melengkapi surat keterangan dari kepolisian. Sisi lainya, polisi belum mengeluarkan surat karena terlebih dahulu harus menunggu hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

”Kita akan memannggil Lantas Polres Tanjungpinang, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, membahas regulasi ini bersama,” tegasnya.

Kata Ade, rupanya untuk mengklain asuransi Jasaraharja memang rumit. Bahkan yang paling rumit yakni klaim kecelakaan tunggal. Pihak Jasa Raharja menjelaskan kecelakaan tunggal tidak masuk tanggungan Jasa Raharja melainkan tanggungan BPJS Kesehatan.

Nah, disinilah regulasi yang perlu perjelas, jangan sampai warga yang mengalami kecelakaan, sulit mengklaim.

”Jangan sampai hak masyarakat tidak diterimanya, saat mengalami kecelakaan,” tegasnya.(ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here